Sekjen YLPK PERARI Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Pendidikan Lampung Tengah

- Penulis

Rabu, 11 November 2026 - 09:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG TENGAH / MELINTING NEWS — Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Republik (YLPK PERARI), Slamet Riyadi, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

 

Dukungan tersebut disampaikan Slamet menyusul langkah hukum berupa penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum ini harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Slamet melalui keterangan resminya, Rabu (11/11).

 

Dalam sorotannya, Slamet meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius pada sejumlah sektor yang rentan penyimpangan. Beberapa di antaranya meliputi:

Pengadaan perangkat Chromebook

Pengadaan mebelair sekolah

Proyek pembangunan fisik sekolah

Berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan

Baca Juga:  KAJATI JABAR LAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE KEJARI CIMAHI DAN KOTA BANDUNG

Selain itu, YLPK PERARI juga mendesak agar berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran pendidikan ditelusuri lebih mendalam guna memastikan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara serta tindak pidana korupsi.

 

Slamet menegaskan, pengusutan perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif semata. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, ia berharap aparat segera menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun. Tidak boleh ada perlakuan istimewa apabila memang ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana korupsi,” tegasnya.

 

Sebagai bentuk peran serta masyarakat, YLPK PERARI menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial guna mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di sektor pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Pihaknya juga meminta agar publik diberikan akses informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara tersebut, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

 

REDAKSI : Melinting News.

 

Sumber: Selamet (Sekjen YLPK PERARI).

 

PEWARTA –

( AMIR S ).

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejaksaan Periksa 83 Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi, 13 Penyidik Diterjunkan
PN Gunung Sugih Nyatakan Gugatan PMH terhadap Supriyanto Tidak Dapat Diterima, Kuasa Hukum Billi Firmansyah, S.H Soroti Aspek Formil Perkara.
Terkait Penegakan Hukum PT. PSMI, FORSAL dan For-WIN : Jangan Abaikan Nasib Warga Masyarakat
JPU Ajukan Banding atas Vonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan Fajar Aries Saputra
PENYIDIK KEJATI JABAR TAHAN PARA TERSANGKA KASUS KORUPSI TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2022–2025
Keluarga Fajar Aries Saputra Kecewa, Vonis Ansori 6 Tahun Penjara Dinilai Jauh dari Rasa Keadilan
DPC PWDPI Bandar Lampung Tetap Mengawal Kasus Dugaan Dana Hibah Tahun 2019 Wilayah Pesisir Barat
Laporan masuk ke Kejati Lampung,LSM MAJAS : Proses hukum oknum oknum bermasalah di bandar Lampung!
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:17 WIB

Kejaksaan Periksa 83 Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi, 13 Penyidik Diterjunkan

Rabu, 11 November 2026 - 09:40 WIB

Sekjen YLPK PERARI Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Pendidikan Lampung Tengah

Minggu, 1 November 2026 - 12:38 WIB

PN Gunung Sugih Nyatakan Gugatan PMH terhadap Supriyanto Tidak Dapat Diterima, Kuasa Hukum Billi Firmansyah, S.H Soroti Aspek Formil Perkara.

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 14:45 WIB

Terkait Penegakan Hukum PT. PSMI, FORSAL dan For-WIN : Jangan Abaikan Nasib Warga Masyarakat

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:47 WIB

JPU Ajukan Banding atas Vonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan Fajar Aries Saputra

Berita Terbaru