LAMPUNG TENGAH / MELINTING NEWS — Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Republik (YLPK PERARI), Slamet Riyadi, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
Dukungan tersebut disampaikan Slamet menyusul langkah hukum berupa penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum ini harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Slamet melalui keterangan resminya, Rabu (11/11).
Dalam sorotannya, Slamet meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius pada sejumlah sektor yang rentan penyimpangan. Beberapa di antaranya meliputi:
Pengadaan perangkat Chromebook
Pengadaan mebelair sekolah
Proyek pembangunan fisik sekolah
Berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan
Selain itu, YLPK PERARI juga mendesak agar berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran pendidikan ditelusuri lebih mendalam guna memastikan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara serta tindak pidana korupsi.
Slamet menegaskan, pengusutan perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif semata. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, ia berharap aparat segera menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun. Tidak boleh ada perlakuan istimewa apabila memang ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Sebagai bentuk peran serta masyarakat, YLPK PERARI menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial guna mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di sektor pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Pihaknya juga meminta agar publik diberikan akses informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara tersebut, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.
REDAKSI : Melinting News.
Sumber: Selamet (Sekjen YLPK PERARI).
PEWARTA –
( AMIR S ).










