Kejaksaan Periksa 83 Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi, 13 Penyidik Diterjunkan

- Penulis

Selasa, 17 November 2026 - 16:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Melintingnews.com/LAMPUNG TENGAH – Penanganan perkara dugaan pemerasan dalam jabatan terkait program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Tengah semakin intensif. Tim penyidik gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah mulai melakukan pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah penerima bantuan program tersebut.

 

Sebanyak 13 penyidik diterjunkan untuk memeriksa 83 kepala sekolah secara bertahap pada Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya pendalaman perkara yang diduga berkaitan dengan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai bantuan revitalisasi sekolah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Dugaan praktik tersebut menyeret oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

 

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., membenarkan adanya pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah tersebut.

 

Menurut Okky, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan dari para penerima bantuan sekaligus memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan.

 

“Betul bahwasanya hari ini, kami dari tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah sehubungan dengan dana revitalisasi di Dinas Pendidikan tahun 2026,” ungkap Okky saat dikonfirmasi.

 

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah tersebut dilaksanakan secara bertahap. Sebelumnya, tim penyidik juga telah melakukan sejumlah tindakan hukum, termasuk penggeledahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

 

Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, Okky menyampaikan bahwa koordinasi terus dilakukan bersama bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung selaku pihak yang menangani penyidikan utama perkara ini.

 

“Untuk progres penanganan, tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan Pidsus Kejati sehubungan dengan timeline untuk pemanggilan para pihak, khususnya dari Dinas Pendidikan,” jelasnya.

Baca Juga:  Keluarga Fajar Aries Saputra Kecewa, Vonis Ansori 6 Tahun Penjara Dinilai Jauh dari Rasa Keadilan

 

Sejumlah Kepala Sekolah Akui Adanya Permintaan Uang

 

Perkembangan menarik muncul setelah sejumlah kepala sekolah menjalani pemeriksaan. Berdasarkan keterangan beberapa saksi yang meminta identitasnya dirahasiakan, mereka mengaku telah ditanya penyidik mengenai dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum di lingkungan Dinas Pendidikan.

 

Bahkan, sejumlah kepala sekolah menyebut bahwa dugaan permintaan uang tersebut turut menjadi materi pemeriksaan yang ditanyakan kepada para penerima bantuan.

 

“Tadi waktu kami ditanya hampir semua mengakui adanya permintaan uang. Lebih baik mengaku bang, daripada kami yang jadi tersangka, untuk apa menutupi perbuatan yang salah,” ujar salah seorang kepala sekolah usai pemeriksaan.

 

Keterangan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik, termasuk menelusuri siapa pihak yang diduga meminta uang, bagaimana mekanisme permintaan dilakukan, serta ke mana aliran dana tersebut disalurkan.

 

Penyidikan Resmi Bergulir Sejak 9 November 2026

 

Berdasarkan dokumen surat pemanggilan saksi, penyidikan perkara ini telah resmi dimulai melalui Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

 

Dengan pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah dan keterlibatan 13 penyidik gabungan, penanganan perkara ini kini memasuki tahapan penting dalam pengumpulan keterangan serta penguatan alat bukti.

 

Publik pun menantikan sejauh mana penyidik akan mengungkap dugaan praktik permintaan setoran 15 persen tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

 

Penegakan hukum diharapkan berjalan transparan, profesional, dan menyeluruh, sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Redaksi: Melinting News.

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sekjen YLPK PERARI Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Pendidikan Lampung Tengah
PN Gunung Sugih Nyatakan Gugatan PMH terhadap Supriyanto Tidak Dapat Diterima, Kuasa Hukum Billi Firmansyah, S.H Soroti Aspek Formil Perkara.
Terkait Penegakan Hukum PT. PSMI, FORSAL dan For-WIN : Jangan Abaikan Nasib Warga Masyarakat
JPU Ajukan Banding atas Vonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan Fajar Aries Saputra
PENYIDIK KEJATI JABAR TAHAN PARA TERSANGKA KASUS KORUPSI TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2022–2025
Keluarga Fajar Aries Saputra Kecewa, Vonis Ansori 6 Tahun Penjara Dinilai Jauh dari Rasa Keadilan
DPC PWDPI Bandar Lampung Tetap Mengawal Kasus Dugaan Dana Hibah Tahun 2019 Wilayah Pesisir Barat
Laporan masuk ke Kejati Lampung,LSM MAJAS : Proses hukum oknum oknum bermasalah di bandar Lampung!
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:17 WIB

Kejaksaan Periksa 83 Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi, 13 Penyidik Diterjunkan

Rabu, 11 November 2026 - 09:40 WIB

Sekjen YLPK PERARI Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Pendidikan Lampung Tengah

Minggu, 1 November 2026 - 12:38 WIB

PN Gunung Sugih Nyatakan Gugatan PMH terhadap Supriyanto Tidak Dapat Diterima, Kuasa Hukum Billi Firmansyah, S.H Soroti Aspek Formil Perkara.

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 14:45 WIB

Terkait Penegakan Hukum PT. PSMI, FORSAL dan For-WIN : Jangan Abaikan Nasib Warga Masyarakat

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:47 WIB

JPU Ajukan Banding atas Vonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan Fajar Aries Saputra

Berita Terbaru