PN Gunung Sugih Nyatakan Gugatan PMH terhadap Supriyanto Tidak Dapat Diterima, Kuasa Hukum Billi Firmansyah, S.H Soroti Aspek Formil Perkara.

- Penulis

Minggu, 1 November 2026 - 12:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Tengah/ Melinting News –  28 Oktober 2026 — Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2026/PN Gns menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan S terhadap Supriyanto bin Sarif tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

 

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Prematur. Majelis kemudian menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Berawal dari Persoalan Pengambilan Buah Sawit dan Laporan Polisi

 

Perkara ini bermula dari perselisihan yang berkaitan dengan pengambilan buah sawit dan persoalan batas atau penguasaan kebun. Dalam proses perselisihan tersebut, Supriyanto menempuh jalur hukum dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian.

 

Di sisi lain, pihak Penggugat kemudian mengajukan gugatan PMH terhadap Supriyanto. Melalui gugatannya, Penggugat antara lain mempersoalkan tindakan yang berkaitan dengan video dan membuat laporan polisi secara sepihak tidak konfirmasi kepada Penggugat, serta menuntut ganti rugi sebesar Rp175.000.000,00. Penggugat juga meminta penghapusan video, penarikan laporan polisi, dan permohonan maaf.

 

Penggugat dalam dalilnya turut menjelaskan bahwa pengambilan buah sawit dilakukan atas perintah Kepala Kampung dibuktikan dengan surat pernyataan kepala kampung tanggal 12 april 2026 dan berkaitan dengan persoalan batas wilayah. Sementara itu, pihak Supriyanto membantah konstruksi gugatan tersebut dan mempertahankan bahwa persoalan yang terjadi harus dinilai berdasarkan fakta, alat bukti, serta mekanisme hukum yang berlaku.

 

Eksepsi Prematur Dikabulkan Majelis Hakim

 

Dalam menghadapi gugatan tersebut, tim kuasa hukum Supriyanto yaitu Billi Firmansyah, Yogie SPJ dan M. Hatta, mengajukan eksepsi dan bantahan terhadap dasar gugatan Penggugat. Salah satu keberatan yang diajukan adalah bahwa gugatan tersebut telah diajukan secara Prematur.

Baca Juga:  Kejaksaan Periksa 83 Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi, 13 Penyidik Diterjunkan

 

Majelis Hakim akhirnya mengabulkan eksepsi mengenai prematur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan putusan tersebut, gugatan tidak diputus melalui penilaian materiil yang menyatakan salah satu pihak terbukti melakukan atau tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

 

Putusan ini menempatkan aspek hukum acara dan ketepatan pengajuan gugatan sebagai bagian penting dalam penyelesaian sengketa.

 

Kuasa Hukum Billi Firmansyah : Setiap Gugatan Harus Memenuhi Ketentuan Hukum Acara baik secara Formil dan Materil.

 

Tim kuasa hukum Supriyanto, Yogie SPJ menyampaikan bahwa perkara ini memperlihatkan pentingnya menilai suatu gugatan secara menyeluruh, baik dari sisi substansi maupun persyaratan formilnya.

 

“Dalam proses peradilan, setiap pihak memiliki hak untuk menempuh upaya hukum. Namun, gugatan yang diajukan tetap harus memenuhi ketentuan hukum acara dan memiliki dasar yang dapat dipertanggung jawabkan. Kami menghormati putusan Majelis Hakim dan akan mencermati pertimbangan hukum secara lengkap,” demikian pernyataan tim kuasa hukum.

 

Rekonvensi Juga Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

 

Dalam amar yang sama, Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan pihak Supriyanto juga tidak dapat diterima. Majelis menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp136.500,00.

 

Tim kuasa hukum M. Hatta, akan mempelajari salinan lengkap putusan untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai kepentingan hukum klien.

 

Informasi perkara:

 

* Nomor perkara: 58/Pdt.G/2026/PN Gns

* Pengadilan: Pengadilan Negeri Gunung Sugih

* Tanggal putusan: 28 Oktober 2026

* Tergugat Konvensi: Supriyanto bin Sarif.

(Rz).

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kejaksaan Periksa 83 Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi, 13 Penyidik Diterjunkan
Sekjen YLPK PERARI Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Pendidikan Lampung Tengah
Terkait Penegakan Hukum PT. PSMI, FORSAL dan For-WIN : Jangan Abaikan Nasib Warga Masyarakat
JPU Ajukan Banding atas Vonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan Fajar Aries Saputra
PENYIDIK KEJATI JABAR TAHAN PARA TERSANGKA KASUS KORUPSI TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI DPRD KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2022–2025
Keluarga Fajar Aries Saputra Kecewa, Vonis Ansori 6 Tahun Penjara Dinilai Jauh dari Rasa Keadilan
DPC PWDPI Bandar Lampung Tetap Mengawal Kasus Dugaan Dana Hibah Tahun 2019 Wilayah Pesisir Barat
Laporan masuk ke Kejati Lampung,LSM MAJAS : Proses hukum oknum oknum bermasalah di bandar Lampung!
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:17 WIB

Kejaksaan Periksa 83 Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi, 13 Penyidik Diterjunkan

Rabu, 11 November 2026 - 09:40 WIB

Sekjen YLPK PERARI Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Pendidikan Lampung Tengah

Minggu, 1 November 2026 - 12:38 WIB

PN Gunung Sugih Nyatakan Gugatan PMH terhadap Supriyanto Tidak Dapat Diterima, Kuasa Hukum Billi Firmansyah, S.H Soroti Aspek Formil Perkara.

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 14:45 WIB

Terkait Penegakan Hukum PT. PSMI, FORSAL dan For-WIN : Jangan Abaikan Nasib Warga Masyarakat

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:47 WIB

JPU Ajukan Banding atas Vonis 6 Tahun Penjara dalam Kasus Pembunuhan Fajar Aries Saputra

Berita Terbaru