Presiden Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum dan Kekuatan Yudikatif adalah Kunci ‘Survival’ Bangsa

- Penulis

Kamis, 14 Mei 2026 - 14:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA|Melintingnews.com   – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen fundamental pemerintah dalam memperkuat institusi yudikatif serta menjalankan penegakan hukum tanpa kompromi. Langkah ini diambil guna memproteksi kekayaan negara dan menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).

Penyelamatan Aset sebagai Upaya Bertahan Hidup

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Presiden Prabowo menekankan bahwa pengendalian kekayaan negara merupakan syarat mutlak untuk memperbaiki sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menyebut upaya ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan sebuah misi penyelamatan bangsa.

“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup sejahtera jika kekayaan negaranya terus diambil setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan,” tegas Presiden.

Meskipun mengapresiasi capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menyelamatkan aset negara, Presiden mengingatkan bahwa tantangan di depan masih sangat besar. Ia menginstruksikan jajarannya untuk terus mengejar potensi ribuan triliun rupiah yang masih belum kembali ke pangkuan negara.

Reformasi Yudikatif: Integritas dan Kesejahteraan

Baca Juga:  Ketua Umum FRIC H. Dian Surahman Sampaikan Duka Mendalam atas Gugurnya Tiga Bhayangkara Terbaik di Katingan

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti penguatan sektor yudikatif sebagai pilar utama keadilan. Presiden Prabowo menggarisbawahi dua poin krusial dalam membangun sistem peradilan yang bersih:

Independensi Melalui Kesejahteraan: Presiden menegaskan komitmennya untuk meningkatkan penghasilan para hakim guna memastikan mereka memiliki imunitas terhadap praktik suap.

Seleksi Ketat: Memastikan proses rekrutmen insan peradilan dilakukan dengan standar integritas tertinggi.

“Saya yakin masalah korupsi dan ketidakadilan harus diselesaikan di tingkat yudikatif. Karena itu, hakim-hakim kita harus dihormati dan diberikan penghasilan yang cukup supaya tidak bisa disogok,” ujarnya.

Pesan Tegas bagi Insan Peradilan

Menutup sambutannya, Presiden memberikan pesan kuat kepada Ketua Mahkamah Agung dan seluruh hakim di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa rakyat adalah pengawas tertinggi atas setiap putusan yang diketuk di meja hijau.

“Hakim-hakim, ingat, putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Masyarakat kita sudah tidak bodoh; mereka akan merasakan jika ada ketidakadilan. Kita harus menjadikan yudikatif sebagai tempat rakyat mendapatkan keadilan yang nyata,” pungkas Presiden Prabowo.

Dengan penegakan hukum yang konsisten, Presiden optimis NKRI akan bangkit menjadi bangsa yang lebih hebat dan disegani di kancah global.(*)

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KETUM FRIC SERUKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA: BUKAN SOAL TAKUT, TAPI TAHU APA YANG HARUS DILAKUKAN
Dek Fadh Minta Kabupaten/Kota Perkuat Koordinasi dengan BWS dan BPJN
Mendagri Tito Karnavian Jenguk Wali Nanggroe Aceh di Penang
Ketua Umum FRIC Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset: “Sita Aset Koruptor, Kembalikan untuk Rakyat”
Ditlantas Polda Metro Jaya Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Situasional di Sekitar DPR RI
DPP Relawan PRANTARA Indonesia Salurkan Bantuan Gempa ke NTT, Resmi Diberangkatkan dari Jakarta
Ketua Umum PRANTARA Beri Solusi Karhutla, Dorong Pembangunan Embung di Titik Rawan
Lima Calon Advokat Resmi Ikuti Sumpah/ Janji Advokat di Pengadilan Tinggi Jakarta
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 16:59 WIB

KETUM FRIC SERUKAN KESIAPSIAGAAN BENCANA: BUKAN SOAL TAKUT, TAPI TAHU APA YANG HARUS DILAKUKAN

Rabu, 2 September 2026 - 20:58 WIB

Dek Fadh Minta Kabupaten/Kota Perkuat Koordinasi dengan BWS dan BPJN

Jumat, 28 Agustus 2026 - 00:40 WIB

Mendagri Tito Karnavian Jenguk Wali Nanggroe Aceh di Penang

Kamis, 27 Agustus 2026 - 13:54 WIB

Ketua Umum FRIC Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset: “Sita Aset Koruptor, Kembalikan untuk Rakyat”

Kamis, 27 Agustus 2026 - 10:36 WIB

Ditlantas Polda Metro Jaya Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Situasional di Sekitar DPR RI

Berita Terbaru