Melintingnews.com/LAMPUNG TIMUR — Ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur telah mematok batas secara rigid: aktivitas peternakan babi hanya dilegalkan di wilayah Kecamatan Raman Utara. Namun, aturan hitam di atas putih tersebut seolah diabaikan oleh segelintir pihak. Praktik usaha peternakan babi terselubung terdeteksi beroperasi di luar zona, tepatnya di Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari.
Temuan ini memicu keresahan dan tanda tanya besar publik terkait efektivitas pengawasan serta komitmen penegakan hukum oleh instansi berwenang di Bumi Tuwah bepadan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Timur telah memanggil pihak penanggung jawab lapangan lokasi peternakan tersebut yang diwakili oleh Amran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemeriksaan resmi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Selasa (10/11/2026), dipimpin dan ditandatangani oleh Koordinator JF PKPM DPMPTSP Lampung Timur, Dewiana Sari Utami, S.E. Berdasarkan hasil BAP tersebut, ditemukan sejumlah pelanggaran fatal yang mencakup aspek legalitas dan lingkungan:
Pelanggaran Legalitas Usaha: Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki belum berbasis risiko.
Pelanggaran Dokumen Bangunan: Pihak pengusaha gagal menunjukkan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Pelanggaran Lingkungan: Tidak mengantongi dokumen Persetujuan Lingkungan yang sah.
Kepala DPMPTSP: “Ada Temuan Terkait Zonasi”
Saat dikonfirmasi oleh jurnalis MelintingNews, Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Timur, Edy Saputra, S.H., M.H., tidak membantah karut-marut perizinan tersebut dan membenarkan proses hukum administrasi yang sedang berjalan.
“Kami telah melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha peternakan babi di Selorejo, Batanghari,” ujar Edy Saputra.
Ketika didesak mengenai pelanggaran fatal terkait zonasi peternakan babi yang secara vulgar menabrak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Lampung Timur, Edy menegaskan komitmen lembaganya untuk segera mengambil langkah koordinatif.
“Ada temuan terkait zonasi. Nanti kami koordinasi dengan Dinas Perikanan dan Peternakan dahulu,” tegasnya menutup keterangan.
Ancaman Sanksi Pidana Penjara dan Denda Miliaran Rupiah Menanti
Deretan fakta pelanggaran ini membawa persoalan ke ranah hukum yang lebih serius. Berdasarkan regulasi penataan ruang nasional, operasional peternakan ilegal di luar zona Raman Utara merupakan bentuk pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW.
Bagi pelaku usaha yang terbukti membandel dan mengabaikan ketentuan tata ruang serta perizinan, ancaman sanksi tegas menanti sesuai ketentuan perundang-undangan:
Sanksi Administratif hingga Pencabutan Izin: Penghentian kegiatan sementara, penyegelan lokasi, hingga pencabutan seluruh perizinan dan penutupan total usaha.
Ancaman Pidana Penjara: Berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Penataan Ruang jo. UU Cipta Kerja, pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dapat diancam dengan pidana penjara mulai dari 3 tahun hingga maksimal 15 tahun.
Sanksi Denda Berat: Selain ancaman badan, pelaku juga terancam sanksi denda finansial dengan kisaran Rp1 miliar hingga Rp8 miliar.
Semua dikembalikan pada keputusan instansi terkait dan Aparat Penegak Hukum, apakah hukum berlaku tajam ke bawah dan tegas dalam menyikapi pembangkangan aturan oleh pelaku usaha peternakan babi di Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur ini.
Redaksi : Melinting News.
17/11/2026.
Pewarta –
(Ipung Andriansyah, CPL)










