SEKWAN ACHMAD HERI BUNGKAM — PENGECUT TAK BERANI JAWAB PERTANYAAN MELINTINGNEWS!

- Penulis

Rabu, 16 September 2026 - 11:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG SELATAN — MelintingNews, 16 SEPTEMBER 2026 — Sudah berkali-kali kami sampaikan, sudah jelas data di tangan, sudah nyata angka Rp3,5 miliar tercatat habis untuk perjalanan dinas, sudah terbukti bimtek partai pakai APBD di resort Mega Mendung — namun hingga saat ini, Plt. Sekretaris Dewan Achmad Heri memilih diam seribu bahasa. Bungkam total. Tak kunjung memberi jawaban sedikit pun atas pertanyaan yang kami ajukan secara resmi.

 

Apakah diam ini tanda tak tahu? Atau justru tanda tidak berani menjawab karena tahu di dalamnya tersembunyi hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat?

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

 

 

LIMA PERTANYAAN YANG TETAP MENGGANTUNG — TANPA SATU JAWABAN

 

 

“Pak Sekwan, data menunjukkan empat pimpinan DPRD telah menghabiskan hampir Rp2 miliar untuk perjalanan dinas hanya dalam 9 bulan tahun 2026.

 

 

Kami meminta rincian tertulis: ke mana saja perjalanan tersebut dilakukan, berapa biaya per orang per kegiatan, dan yang paling penting — apa hasil konkret, rekomendasi, dan laporan yang diserahkan ke masyarakat Lampung Selatan dari setiap perjalanan dinas tersebut? Rakyat berhak tahu, karena itu uang pajak mereka.”

 

 

 

 

KPK telah melarang hal tersebut. Siapa yang menyetujui praktik ini sejak awal?

 

Mengapa hal itu baru dihentikan setelah ada arahan KPK, bukan justru sejak awal karena prinsip APBD adalah untuk kepentingan umum, bukan urusan partai?

 

Apakah ada rencana mengembalikan dana tersebut ke kas daerah?”

 

 

 

 

“Kunjungan kerja ke Bali dijadwalkan pada Sabtu dan Minggu — hari libur nasional di mana seluruh instansi pemerintahan tutup.

 

 

Apa urusan pemerintahan yang sangat mendesak dan harus diselesaikan tepat di hari libur di Bali, yang tidak bisa dilakukan di kantor atau pada hari kerja biasa?

 

 

Tolong jelaskan secara spesifik agenda apa yang akan dilaksanakan dan output apa yang diharapkan untuk masyarakat Lamsel.”

Baca Juga:  Truck Hino Tabrak Pick Up di Jalan Blora-Cepu, Tidak Ada Korban Jiwa

 

 

 

 

“Biaya perjalanan dinas anggota DPRD berkisar Rp263–295 juta per orang dalam setahun.

 

Apakah angka ini sesuai standar biaya perjalanan dinas yang berlaku di Kabupaten Lampung Selatan?

 

Siapa yang melakukan pengawasan agar anggaran tidak berlebihan dan benar-benar digunakan untuk tugas kedinasan?

 

 

Mengapa hingga saat ini belum pernah dipublikasikan rincian tersebut secara terbuka ?

 

 

 

“Sebagai Sekretaris Dewan yang memegang kendali administrasi dan anggaran, apakah Sekwan merasa penggunaan Rp1,9 miliar untuk perjalanan dinas sudah sepenuhnya bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat?

 

 

Jika BPK menemukan penyalahgunaan atau ketidaktepatan anggaran nantinya, apakah Sekwan bersedia bertanggung jawab dan siap mengembalikan dana tersebut ke kas daerah?”

 

 

 

SEKWAN JANGAN JADI PENGECUT !

 

Bungkam itu pilihan. Tapi pilihan untuk diam saat ditanya soal uang rakyat yang Jumlahnya miliar rupiah itu bukan tanda tenang — itu tanda TAKUT.

 

Itu tanda TIDAK BISA MENJAWAB. Itu tanda bahwa di balik angka itu tersembunyi hal-hal yang jika terungkap, bisa menghancurkan kepercayaan rakyat sepenuhnya.

 

 

Sekwan Achmad Heri — Anda pejabat yang mengelola anggaran miliaran rupiah — tidak boleh bersembunyi di balik kebisuan.

 

Jika benar dan bersih, tunjukkan bukti! Jelaskan rinciannya!

 

Jika tidak bisa menjelaskan, maka rakyat berhak menduga: ada yang disembunyikan, ada yang tidak benar, dan ada yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

 

 

 

Kami menunggu jawaban tertulis dan terbuka dari Sekwan.

 

Rakyat Lampung Selatan berhak mendapat penjelasan yang jujur, rinci, dan transparan.

 

Uang rakyat bukan uang saku — itu amanah yang wajib dipertanggungjawabkan.

 

Diam bukan jawaban. Diam adalah pengakuan bahwa ada yang salah!

 

 

Redaksi : MelintingNews

 

Sumber : LSM Pro Rakyat

 

 

Penulis : Sholeh

(KEPALA BIRO MELINTING NEWS

WILAYAH: KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KEPALA SPPG BANJARAN DIDUGA ANTI KRITIK, NOMOR WHATSAPP WARTAWAN DIBLOKIR SAAT DIMINTAI KONFIRMASI
Pengaduan Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir Mengguncang Istana
LSM PENJARA INDONESIA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI DUGAAN AKTIVITAS PENGOLAHAN EMAS ILEGAL DI DESA MULYO SARI, LIMBAH DIDUGA DIBUANG KE ALIRAN SUNGAI
Sekda DPD Grib Jaya Lampung Dampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera Saksikan Polres Tulang Bawang Cek TKP Sengketa Lahan
SKANDAL TATA RUANG LAMTIM: 6 Tahun Peternakan Babi Ilegal di Selorejo Kebal Hukum, Pemkab & APH Tidur atau Tutup Mata?
Eksploitasi Air Tanah Tanpa Izin: Kandang Ayam 35 Ribu Ekor di Lampung Timur Nekat Beroperasi Bodong
Badai Efisiensi Anggaran Pemprov Lampung, LSM JARAK DPP Lampung Soroti Tukin Sekda Marindo Yang Fantastis
Peternakan Ayam Broiler Milik Mardoni di Bedeng 45 Batanghari Diduga Beroperasi Tanpa Izin Usaha dan SIPA
Berita ini 122 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:56 WIB

KEPALA SPPG BANJARAN DIDUGA ANTI KRITIK, NOMOR WHATSAPP WARTAWAN DIBLOKIR SAAT DIMINTAI KONFIRMASI

Kamis, 19 November 2026 - 16:05 WIB

Pengaduan Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir Mengguncang Istana

Rabu, 18 November 2026 - 23:51 WIB

LSM PENJARA INDONESIA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI DUGAAN AKTIVITAS PENGOLAHAN EMAS ILEGAL DI DESA MULYO SARI, LIMBAH DIDUGA DIBUANG KE ALIRAN SUNGAI

Senin, 16 November 2026 - 12:04 WIB

Sekda DPD Grib Jaya Lampung Dampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera Saksikan Polres Tulang Bawang Cek TKP Sengketa Lahan

Kamis, 12 November 2026 - 20:01 WIB

SKANDAL TATA RUANG LAMTIM: 6 Tahun Peternakan Babi Ilegal di Selorejo Kebal Hukum, Pemkab & APH Tidur atau Tutup Mata?

Berita Terbaru