Badai Efisiensi Anggaran Pemprov Lampung, LSM JARAK DPP Lampung Soroti Tukin Sekda Marindo Yang Fantastis

- Penulis

Rabu, 11 November 2026 - 11:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Melintingnews.com/Bandar Lampung-11 November 2026, Masyarakat Lampung dalam beberapa waktu ini Mengelus dada atas Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2026 berbanding terbalik dengan penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tukin bagi ASN.

 

Semangat hari pahlawan tak di imbangi Mengenai Bagaimana Harapan masyarakat agar pemerintah provinsi Lampung hadir di tengah kesusahan yang sedang melanda,baik biaya hidup semakin hari meningkatk,perilaku koruptif pejabat publik nya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Alih alih Mengedepankan Kesejahteraan masyarakat Lampung,Publik mengecam atas gaya hidup pemerintah Lampung khususnya pemrov Lampung ,Di tengah penghematan belanja daerah,Jarak Lampung menemukan data yang mengejutkan yakni ,tukin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung justru tercatat tertinggi dan paling wah.

 

Data itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 24 Februari 2026 tentang Besaran TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja.

 

Berdasarkan Lampiran I Pergub Yang terdata ,Sekda sebagai jabatan tertinggi ASN di Pemprov Lampung menerima alokasi tukin hingga puluhan juta rupiah per bulan, jauh melampaui pejabat lainnya.

 

Jaringan Rakyat anti Korupsi DPP Lampung melalui Ketua umum nya Yakni Riza Rahmayadi,SH Menegaskan bahwa :

 

“Perspektif saya mengenai data peraturan gubernur nomor 4 tahun 2026 tentu harus di imbangi Dengan Performa yang berdampak dalam kesejahteraan Umum,Sekda Lampung Harapan kami yakni Harus Sering bermuhasabah sebelum benar benar berjamaah,sebab kelonjakan Tukin ini berbanding terbalik dengan Rakyat rasakan mengenai efesiensi,karena dampak nya sangat di rasakan Masyarakat khususnya masyarakat Lampung” ujarnya

 

Lonjakan pesat Tukin Sekda bahkan mencapai 75 kali lipat dibandingkan tukin yang diterima Kepala Sekolah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berada di level bawah.

 

Jarak yang Sangat vertikal ini memunculkan perbedaan Sehingga Membuat Cemburu sosial dikalangan masyarakat khususnya di Lampung sendiri,Biaya-Biaya Rumah tangga meningkat ,menjadi jeritan Yang hampir setiap hari di rasakan setiap keluarga di Lampung .

 

Harusnya Di saat Pemprov bicara efisiensi, Pengembangan kesejahteraan masyarakat harus meningkat lebih baik,taraf hidup harus terjamin,bukan justru menumpuk di pucuk pimpinan birokrasi.

Baca Juga:  Hormati Proses Hukum, ARMED-10 Tekankan Asas Praduga Tak Bersalah Terkait Isu Akbar Himawan Bukhori

 

Padahal, ada yang lebih urgensi ,pegawai honorer kita di pelosok rimba di provinsi Lampung, fasilitas prasarana harus di imbangi ,Kepala Sekolah, guru, dan PPPK adalah garda terdepan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

 

Jarak Lampung menilai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 tidak tercermin dalam surat edaran gubernur ini,tanpa memperhatikan rasa keadilan internal ASN dan memicu ketimpangan kesejahteraan,Semangat efisiensi anggaran dianggap belum sejalan dengan prinsip pemerataan tukin di lingkungan.

 

Riza Rahmayadi,SH Berharap Agar pemprov dan DPRD provinsi Lampung Saling menguatkan agar kepentingan publik itu prioritas,dan meminta revisi ulang mengenai Lonjakan Tukin yang fantastis ini sesuai tertuang dengan peraturan gubernur nomor 4 tahun 2026 ini segera di revisi demi kepentingan Rakyat khususnya di Lampung.

 

Jarak Lampung akan mengkaji dengan team prihal lonjakan fantastis ini,tambah Riza rahmayadi,SH

 

Kami tentu akan mengkaji ini lebih dalam ,Bukan kami diam soal surat edaran ini,beberapa kali saya pribadi mengkonfirmasi bapak Marindo selaku sekda,tidak ada respon,agar tidak ada multitafsir ,sebab nilai ini sangat besar ,kedepan apabila tidak ada respon ,kami akan menyampaikan pendapat di muka umum,harapan besar Sudi mempersilahkan kami untuk berdiskusi, dan meminta penegak hukum dan Kejati Lampung agar memeriksa Laporan hasil kekayaan Sekda Lampung di tengah Lonjakan pesat Tukin ini” tutup Riza rahmayadi ketua JARAK DPP Lampung.

 

Hingga berita ini terbit masih dibutuhkan klarifikasi lebih detail agar pihak pihak yang kami duga yakni Sekda Lampung atas lonjakan fantastis Tukin ini ,agar memberikan edukasi dan klarifikasi atas lonjakan Tukin ini , apalagi efesiensi sangat berdampak sekali terhadap masyarakat khususnya di Lampung.

Redaksi: Melinting News.

Sumber –

Riza rahmayadi Jaringan Rakyat anti korupsi DPP Lampung.

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KEPALA SPPG BANJARAN DIDUGA ANTI KRITIK, NOMOR WHATSAPP WARTAWAN DIBLOKIR SAAT DIMINTAI KONFIRMASI
Pengaduan Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir Mengguncang Istana
LSM PENJARA INDONESIA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI DUGAAN AKTIVITAS PENGOLAHAN EMAS ILEGAL DI DESA MULYO SARI, LIMBAH DIDUGA DIBUANG KE ALIRAN SUNGAI
Sekda DPD Grib Jaya Lampung Dampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera Saksikan Polres Tulang Bawang Cek TKP Sengketa Lahan
SKANDAL TATA RUANG LAMTIM: 6 Tahun Peternakan Babi Ilegal di Selorejo Kebal Hukum, Pemkab & APH Tidur atau Tutup Mata?
Eksploitasi Air Tanah Tanpa Izin: Kandang Ayam 35 Ribu Ekor di Lampung Timur Nekat Beroperasi Bodong
Peternakan Ayam Broiler Milik Mardoni di Bedeng 45 Batanghari Diduga Beroperasi Tanpa Izin Usaha dan SIPA
EDWARD HARISON: JIKA ADA YANG HARUS DISALAHKAN, PENGADILAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI, BUKAN SAYA!
Berita ini 41 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:56 WIB

KEPALA SPPG BANJARAN DIDUGA ANTI KRITIK, NOMOR WHATSAPP WARTAWAN DIBLOKIR SAAT DIMINTAI KONFIRMASI

Kamis, 19 November 2026 - 16:05 WIB

Pengaduan Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir Mengguncang Istana

Rabu, 18 November 2026 - 23:51 WIB

LSM PENJARA INDONESIA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI DUGAAN AKTIVITAS PENGOLAHAN EMAS ILEGAL DI DESA MULYO SARI, LIMBAH DIDUGA DIBUANG KE ALIRAN SUNGAI

Senin, 16 November 2026 - 12:04 WIB

Sekda DPD Grib Jaya Lampung Dampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera Saksikan Polres Tulang Bawang Cek TKP Sengketa Lahan

Kamis, 12 November 2026 - 20:01 WIB

SKANDAL TATA RUANG LAMTIM: 6 Tahun Peternakan Babi Ilegal di Selorejo Kebal Hukum, Pemkab & APH Tidur atau Tutup Mata?

Berita Terbaru