LAMPUNG TIMUR, MelintingNews — Praktik pengabaian hukum lingkungan terang-terangan terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Sebuah peternakan ayam broiler raksasa bernilai ratusan juta rupiah nekat beroperasi secara ilegal dalam penggunaan sumber daya air tanah. Tanpa mengantongi Surat Izin Pengeboran (SIP) dan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA), usaha skala besar ini terus menyedot air tanpa kontrol.
Pemilik peternakan, Firdaus Andreas Putra (alias Along), melalui orang tuanya, Andreas, secara terbuka mengakui bisnis penggemukan 35 ribu ekor ayam tersebut telah berjalan dan bahkan sudah menikmati hasil panen.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kandang ayam broiler itu baru saya beli seharga Rp600 juta dengan kapasitas 35 ribu ekor. Kami baru panen sekali bulan Oktober kemarin,” ungkap Andreas kepada Jurnalis MelintingNews, Rabu (11/11/2026).

Tanpa rasa bersalah, Andreas berdalih tidak tahu-menahu mengenai kewajiban izin air tanah yang dipersyaratkan negara. “Kami tidak tahu pak mengenai perizinan SIP dan SIPA, makanya kami hanya ada izin lingkungan dan NIB saja,” ujarnya santai.
Tabrak Aturan ESDM dan Lindungi Debit Air
Padahal, Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2024 secara tegas mengatur bahwa setiap pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha yang melebihi 100 meter kubik per bulan (atau 10 meter kubik per hari) wajib hukumnya memiliki SIP dan SIPA, terlepas dari berapa pun kedalaman sumurnya. Pengusaha juga diwajibkan memasang meteran air serta membangun sumur resapan demi mencegah krisis air tanah setempat.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Timur, Edy Saputra, S.H., M.H., menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan bagi pelaku usaha yang membandel.
“Pada dasarnya setiap usaha diwajibkan memiliki perizinan yang lengkap, mulai dari NIB, PBG, SIP, hingga SIPA. Seluruh persyaratan perizinan wajib dipenuhi tanpa terkecuali,” tegas Edy.
Terancam 3 Tahun Penjara dan Denda Rp8 Miliar
Tindakan menyedot air tanah secara ilegal bukanlah pelanggaran administratif sepele, melainkan tindak pidana kejahatan lingkungan. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air juncto UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja), pelaku pemanfaatan air tanah ilegal terancam ancaman pidana penjara 1 hingga 3 tahun serta denda finansial fantastis mulai Rp1 miliar hingga Rp8 miliar.
Sikap abai pengusaha ini tidak bisa dibiarkan. Redaksi MelintingNews menyatakan akan segera melayangkan laporan resmi dan berkoordinasi langsung dengan Polda Lampung guna mendesak tindakan tegas penegakan hukum dan penghentian paksa operasional sumur bor ilegal tersebut.
Redaksi : Meliting News.
Sumber : pelaku usaha.
Pewarta-
(Ipung Andriansyah, CPL)










