LAMPUNG TIMUR / MELINTING NEWS — Usaha peternakan ayam broiler milik Mardoni yang berlokasi di Bedeng 45, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, disorot lantaran diduga beroperasi tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, termasuk Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) serta izin usaha operasional lainnya.
Berdasarkan investigasi jurnalis MelintingNews di lapangan, peternakan tersebut saat ini aktif beroperasi dengan populasi ayam mencapai 13.000 ekor dari total kapasitas kandang sebanyak 16.000 ekor.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saat dikonfirmasi pada Senin (09/11/2026), pemilik usaha, Mardoni, secara terbuka mengakui kekurangan legalitas usahanya. “Saya hanya punya izin lingkungan saja, tidak punya izin yang lainnya,” ujarnya.
Mardoni juga mengakui bahwa aktivitas pengambilan air tanah untuk keperluan operasional peternakannya tidak memiliki legalitas resmi. “Tidak ada izin pengeboran, Pak,” imbuhnya singkat saat ditanya soal izin pemanfaatan air.
Langgar Regulasi ESDM dan UU Sumber Daya Air
Praktik operasional tanpa izin ini jelas menabrak regulasi pemerintah yang berlaku.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2026, setiap kegiatan usaha yang menggunakan air tanah wajib memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).
Kewajiban ini berlaku bagi seluruh skala usaha, termasuk pelaku usaha perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) regulasi yang sama.
Pengambilan air tanah secara ilegal untuk kepentingan komersial juga diancam dengan sanksi pidana berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
Dalam Pasal 20 huruf d undang-undang tersebut disebutkan:
“Seseorang yang dengan sengaja menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya tanpa perizinan resmi dapat dipidana penjara 1 hingga 3 tahun, serta denda mulai dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.”
Selain ancaman pelanggaran air tanah, peternakan skala besar yang mengabaikan kelengkapan izin operasional dan lingkungan juga berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) apabila terbukti menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
Desakan Tindakan Tegas APH
Menanggapi temuan ini, Redaksi MelintingNews melalui Kepala Investigasi Nasional, Ipung Andriansyah, CPL, mendesak instansi terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Lampung Timur untuk segera turun tangan.
APH dan dinas berwenang diminta bersikap tegas dengan menertibkan seluruh pelaku usaha peternakan yang nekat beroperasi tanpa mengantongi perizinan resmi dari pemerintah guna menegakkan supremasi hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Redaksi MelintingNews.
10 November 2026.
Pewarta –
( Ipung Andriansyah, CPL ).










