LAMPUNG TIMUR/ MELINTING NEWS – Sebuah tamparan keras bagi supremasi hukum dan wibawa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Selama enam tahun penuh, sebuah usaha peternakan babi yang diduga kuat ilegal beroperasi bebas tanpa hambatan di RT 13 Dusun VI Sukomakmur, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Enam tahun bukanlah waktu yang singkat. Lamanya aktivitas yang menabrak aturan ini memicu kecurigaan keras di tengah masyarakat: mungkinkah usaha berskala besar bisa bertahan ribuan hari tanpa terendus intelijen wilayah, Satpol PP, dinas terkait, hingga Aparat Penegak Hukum (APH)? Atau justru ada “main mata” dan pembiaran sistematis di balik mulusnya operasional kandang tersebut?

Penelusuran jurnalis MelintingNews di lokasi mengungkap sosok di balik layar usaha yang kebal aturan tersebut. Seorang pekerja kandang bernama Min—asal Salatiga, Jawa Tengah—secara blak-blakan menyebut nama bosnya.
“Pak Budi Susanto atau Ko Feng Kwan pemiliknya, Pak,” ucap Min singkat saat dikonfirmasi awak media.
Tamparan Bagi Pemkab: Petugas Negara Dicueki di Lapangan
Arogansi pengelola peternakan ini rupanya tidak hanya soal melanggar izin, tetapi juga meremehkan wibawa pemerintah daerah. Saat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Timur, Edy Saputra, S.H., M.H., mengutus tim ke lokasi pada Selasa (10/11/2026), petugas negara justru dibuat tak berdaya.
“Kemarin hari Selasa saya turunkan tim untuk mengecek keberadaan kandang babi tersebut di Desa Selorejo. Akan tetapi, di lapangan tidak ada satu pun karyawan kandang babi tersebut yang menemui petugas kami,” ungkap Edy Saputra saat dihubungi via telepon, Rabu (11/11/2026).
Sikap “cuci tangan” dan menghindar dari petugas lapangan ini menjadi bukti nyata betapa tidak takutnya pengelola kandang terhadap pemerintah daerah. Merespons pelecehan terhadap timnya di lapangan, Edy menyatakan akan segera mengambil langkah tegas.
“Hari ini akan kami layangkan surat panggilan kepada pemilik peternakan kandang babi tersebut secara resmi,” tegas Edy.
Ancaman Penjara 15 Tahun Mengintai, Jangan Hanya Gertak Sambal!
Secara hukum, keberadaan peternakan babi di kawasan tersebut diduga keras mengangkangi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Pelanggaran tata ruang bukanlah delik ringan yang bisa selesai hanya dengan duduk manis dan surat teguran. Merujuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pelaku usaha yang nekat mengubah fungsi ruang secara ilegal berpotensi diseret ke meja hijau dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun, serta denda fantastis Rp1 miliar sampai Rp8 miliar.
Desakan Publik: Bongkar dan Segel, Jangan Tajam ke Bawah!
Publik Lampung Timur kini menanti nyali Pemkab dan APH. Jika rakyat kecil mendirikan lapak di pinggir jalan langsung digusur tanpa ampun, lantas mengapa peternakan babi yang diduga melanggar Perda selama enam tahun justru aman sentosa?
Dewan Redaksi MelintingNews mendesak Bupati Lampung Timur, Kasat Pol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, hingga jajaran Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera turun gunung melakukan penyegelan dan proses pidana. Jangan biarkan hukum di Lampung Timur terlihat lumpuh di hadapan pemilik modal!.
Redaksi: Melinting News.
Pewarta :
(Ipung Andriansyah, CPL)










