Melintingnews.com/Jakarta — Roda kepemimpinan nasional menghadapi babak baru menyusul mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Konstitusi kini menuntut gerak cepat untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia melalui mekanisme formal yang diatur secara ketat.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dibatasi waktu maksimal 14 hari untuk menyodorkan dua nama calon pengganti ke lembaga legislatif. Tenggat waktu tersebut resmi berjalan terhitung sejak MPR melayangkan surat pemberitahuan kekosongan jabatan kepada Presiden.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden 14 hari,” jelas Muzani saat memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai menerima berkas pengunduran diri Gibran.
Secara hukum, prosedur pengisian kekosongan jabatan ini berlandaskan pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Begitu dua nama usulan dari istana mendarat di meja pimpinan, MPR langsung memvalidasi persyaratan administratif para kandidat. Langkah berikutnya diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU MD3, di mana MPR memiliki jendela waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk menggelar sidang paripurna khusus pemilihan Wapres baru.
Dalam forum tertinggi majelis tersebut, seluruh anggota MPR—yang merupakan gabungan dari DPR dan DPD—akan menggunakan hak suaranya untuk menentukan satu pilihan terbaik dari dua kandidat yang ada. Kandidat dengan perolehan suara terbanyak otomatis keluar sebagai pemenang dan ditetapkan lewat Ketetapan (Tap) MPR.
Rangkaian suksesi ini akan ditutup dengan pelantikan resmi. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU MD3, Wakil Presiden terpilih wajib mengucap sumpah atau janji di hadapan sidang paripurna MPR.
Dengan alur tersebut, pergantian posisi Wakil Presiden pasca-mundurnya Gibran dipastikan steril dari penunjukan sepihak; melainkan wajib melalui proses seleksi ketat berupa usulan eksekutif, voting di parlemen, hingga sumpah jabatan konstitusional.
12/11/2026.
(*).










