EDWARD HARISON: JIKA ADA YANG HARUS DISALAHKAN, PENGADILAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI, BUKAN SAYA!

- Penulis

Senin, 9 November 2026 - 15:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG / MELINTING NEWS – Edward Harison angkat bicara terkait eksekusi rumah milik Sri Sukaisih (74), atau yang akrab disapa Nenek Sri, di Jalan Hendro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Ia menegaskan bahwa dirinya bukan pihak yang melaksanakan pembongkaran rumah tersebut.

 

Saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp pada Minggu (08/11/2026), Edward menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan pihak pengadilan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Iya betul, kalau mau disalahkan pengadilan, bukan saya, karena yang melakukan eksekusi kan pengadilan,” ujar Edward Harison.

 

Pernyataan tersebut disampaikan setelah rumah yang selama ini ditempati Nenek Sri dilaporkan telah dieksekusi hingga rata dengan tanah. Peristiwa ini kembali memunculkan sorotan publik terhadap sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan Sri Sukaisih dan Edward Harison.

 

Nenek Sri mengaku telah membeli tanah tersebut sejak awal tahun 2000. Namun, belakangan Edward Harison juga mengklaim memiliki hak atas objek tanah yang sama berdasarkan dokumen kepemilikan yang dimilikinya.

 

Persoalan semakin menjadi perhatian karena Nenek Sri mengaku pernah memenangkan perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui perkara Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Tjk. Ia juga mempertanyakan riwayat peralihan hak, keabsahan dokumen pertanahan, serta perbedaan data sertifikat atas objek tanah tersebut.

Baca Juga:  LSMB desak Kejati Lampung perjelas status Nanda Indira dalam kasus TPPU SPAM Pesawaran

 

Nenek Sri menyatakan masih memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, termasuk proses kasasi yang menurut keterangannya sedang berjalan. Status dan perkembangan proses hukum tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak pengadilan.

 

PENGADILAN DAN BPN DIMINTA BUKA SUARA

 

Pernyataan Edward Harison yang menyebut pengadilan sebagai pelaksana eksekusi menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka. Apa dasar hukum eksekusi tersebut? Bagaimana proses dan prosedurnya? Serta bagaimana status perkara lain yang diklaim masih berjalan?

 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar pelaksanaan eksekusi, riwayat status objek tanah, serta dokumen pertanahan yang menjadi dasar sengketa.

 

Perlu ditegaskan, pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menjelaskan seluruh persoalan hukum yang melatarbelakanginya.

 

Kasus ini bukan sekadar persoalan bangunan yang telah rata dengan tanah, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan nasib seorang perempuan lanjut usia yang masih memperjuangkan haknya.

 

Publik menanti keterbukaan dan penjelasan dari seluruh pihak terkait agar persoalan ini tidak menyisakan tanda tanya serta keadilan dan kepastian hukum benar-benar dapat ditegakkan.

(Red)

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KEPALA SPPG BANJARAN DIDUGA ANTI KRITIK, NOMOR WHATSAPP WARTAWAN DIBLOKIR SAAT DIMINTAI KONFIRMASI
Pengaduan Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir Mengguncang Istana
LSM PENJARA INDONESIA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI DUGAAN AKTIVITAS PENGOLAHAN EMAS ILEGAL DI DESA MULYO SARI, LIMBAH DIDUGA DIBUANG KE ALIRAN SUNGAI
Sekda DPD Grib Jaya Lampung Dampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera Saksikan Polres Tulang Bawang Cek TKP Sengketa Lahan
SKANDAL TATA RUANG LAMTIM: 6 Tahun Peternakan Babi Ilegal di Selorejo Kebal Hukum, Pemkab & APH Tidur atau Tutup Mata?
Eksploitasi Air Tanah Tanpa Izin: Kandang Ayam 35 Ribu Ekor di Lampung Timur Nekat Beroperasi Bodong
Badai Efisiensi Anggaran Pemprov Lampung, LSM JARAK DPP Lampung Soroti Tukin Sekda Marindo Yang Fantastis
Peternakan Ayam Broiler Milik Mardoni di Bedeng 45 Batanghari Diduga Beroperasi Tanpa Izin Usaha dan SIPA
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:56 WIB

KEPALA SPPG BANJARAN DIDUGA ANTI KRITIK, NOMOR WHATSAPP WARTAWAN DIBLOKIR SAAT DIMINTAI KONFIRMASI

Kamis, 19 November 2026 - 16:05 WIB

Pengaduan Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir Mengguncang Istana

Rabu, 18 November 2026 - 23:51 WIB

LSM PENJARA INDONESIA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI DUGAAN AKTIVITAS PENGOLAHAN EMAS ILEGAL DI DESA MULYO SARI, LIMBAH DIDUGA DIBUANG KE ALIRAN SUNGAI

Senin, 16 November 2026 - 12:04 WIB

Sekda DPD Grib Jaya Lampung Dampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera Saksikan Polres Tulang Bawang Cek TKP Sengketa Lahan

Kamis, 12 November 2026 - 20:01 WIB

SKANDAL TATA RUANG LAMTIM: 6 Tahun Peternakan Babi Ilegal di Selorejo Kebal Hukum, Pemkab & APH Tidur atau Tutup Mata?

Berita Terbaru