LAMPUNG TIMUR / MELINTING NEWS — Keberadaan peternakan babi milik warga luar daerah berinisial Ko Peng Wei (asal Magelang, Jawa Tengah) yang berlokasi di RT 13, Dusun VI Suko Makmur, Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, menuai sorotan. Peternakan tersebut diduga kuat melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang perizinan peternakan.
Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah jurnalis media lokal Melintingnews melakukan penelusuran langsung ke lapangan dan menemui warga sekitar pada Jumat (30/10).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengakuan Warga Terkait Izin Lingkungan dan Kompensasi
Berdasarkan keterangan salah satu warga setempat, Sutanto, perizinan lingkungan dari kandang tersebut baru sebatas penandatanganan oleh sekitar 30 orang warga di sekitar lokasi.
“Kandang babi milik Ko Peng Wei tersebut telah ditandatangani sekitar 30 orang warga sekitar kandang,” ujar Sutanto saat dikonfirmasi jurnalis.
Sutanto juga menambahkan bahwa pihak pengelola secara berkala memberikan kompensasi kepada warga sekitar. Setiap perayaan Hari Raya Idulfitri, warga Muslim dilaporkan menerima kompensasi atau Tunjangan Hari Raya (THR) berupa paket sembako. Sementara itu, bagi warga beragama Nasrani, pengelola memberikan satu ekor babi setiap perayaan hari besar keagamaan.
Upaya Penghalangan Tugas Jurnalis
Saat jurnalis Melintingnews mendatangi lokasi untuk mengonfirmasi dan mendokumentasikan kondisi kandang, mereka menemui salah seorang karyawan kepercayaan pemilik yang bernama Khalis. Namun, Khalis menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan.
“Kalau untuk urusan kandang babi tersebut bukan urusan saya, hal tersebut diserahkan kepada Am,” jelas Khalis.
Lebih lanjut, dalam proses peliputan tersebut, pihak pengelola melalui perwakilannya diduga sempat melakukan tindakan yang menghalang-halangi kerja jurnalistik, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Langkah Koordinasi dengan Dinas Terkait
Menanggapi temuan di lapangan terkait dugaan pelanggaran Perda RTRW Lampung Timur dan hambatan kerja jurnalistik, pihak redaksi Melintingnews menyatakan akan segera berkoordinasi dengan instansi berwenang, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu/Dinas Pertambangan Kabupaten Lampung Timur.
Langkah ini diambil guna memastikan apakah aktivitas peternakan tersebut telah mengantongi izin resmi sesuai regulasi daerah yang berlaku atau telah menyalahi zona peruntukan wilayah.
REDAKSI : MELINTING NEWS.
PEWARTA –
( Ipung Andrianstah, CPL ).










