Melintingnews.com|Medan, Warga Jalan Kasmala, Komplek Kejaksaan, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pengoperasian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan permukiman mereka. Penolakan itu diwujudkan dengan pemasangan spanduk di sejumlah titik strategis di lingkungan komplek.
Aspirasi warga tersebut turut disampaikan kepada Anggota DPD RI, Muhammad Nuh. Menurutnya, berdasarkan laporan warga bernama Basyir, terdapat sebuah rumah di kawasan tersebut yang diduga tengah dipersiapkan menjadi lokasi operasional dapur MBG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masyarakat melaporkan adanya rumah yang mulai disiapkan untuk operasional dapur MBG.
Warga kompak menolak karena khawatir terhadap dampak polusi lingkungan, potensi limbah, serta buruknya sistem drainase di kawasan ini,” ujar Nuh kepada wartawan, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, penolakan warga didasari sejumlah alasan krusial. Selain lokasi yang berada di zona R2 atau kawasan permukiman, bukan kawasan industri maupun komersial, aktivitas produksi makanan dalam skala besar juga dinilai tidak layak dilakukan di tengah lingkungan hunian padat penduduk.
Warga juga menyoroti dugaan belum adanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta izin operasional lain yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas tersebut.
Di sisi lain, kondisi drainase yang dinilai buruk dikhawatirkan tidak mampu menampung limbah operasional dapur, sehingga berpotensi memicu genangan, bau tidak sedap, hingga pencemaran lingkungan.
Tak hanya itu, warga turut mencemaskan dampak jangka panjang terhadap keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan apabila operasional dapur MBG tetap dijalankan di kawasan tersebut.
Menanggapi keluhan itu, Muhammad Nuh menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, alih fungsi rumah tinggal menjadi lokasi produksi skala besar tanpa kajian yang komprehensif berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun lingkungan.
Untuk mencegah konflik berkepanjangan, ia mendesak pemerintah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Pemerintah Kota Medan dan DPRD setempat agar segera memfasilitasi dialog antara warga dan pihak terkait.
“Kita berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret melalui mediasi yang terbuka dan adil. Ketenteraman warga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Senator asal Sumatera Utara itu juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi warga Komplek Kejaksaan hingga tercapai solusi terbaik yang mengedepankan kepentingan bersama serta keberlanjutan lingkungan.
(Tim).
