Sorotan Tajam Dugaan Pelanggaran Tata Ruang dan Operasi Ilegal Kandang Babi di Selorejo Batang Hari, Lampung Timur

- Penulis

Senin, 2 November 2026 - 21:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LAMPUNG TIMUR / MELINTING NEWS — Keberadaan dan aktivitas peternakan babi di wilayah 52 Desa Selorejo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur, menuai sorotan tajam dari kalangan jurnalis dan publik. Berdasarkan fakta lapangan dan pengakuan pengelola, operasional kandang tersebut terbukti belum mengantongi perizinan resmi dari pemerintah daerah, namun nekat beroperasi secara aktif.

 

Hal ini memicu pertanyaan besar terkait dugaan pembiaran oleh instansi berwenang, serta sikap Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur yang terkesan menutup-nutupi informasi saat dikonfirmasi oleh awak media.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Fakta dan Pelanggaran Utama

Operasional Ilegal Tanpa Izin:

Perwakilan pengelola kandang, Amran, secara terbuka mengakui bahwa peternakan tersebut belum memiliki izin resmi yang sah. Ironisnya, meskipun izin masih dalam tahap “diupayakan” dan harus melalui proses pembahasan di DPRD, aktivitas operasional kandang sudah berjalan.

 

Keberanian beroperasi tanpa dasar hukum yang sah ini mencederai wibawa hukum di Kabupaten Lampung Timur.

Pelanggaran Regulasi Tata Ruang (RTRW):

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031, kawasan untuk peternakan babi secara spesifik telah diatur peruntukannya (antara lain ditetapkan di Kecamatan Raman Utara). Di luar zona yang telah ditetapkan, keberadaan peternakan ini jelas merupakan bentuk pelanggaran tata ruang yang melawan hukum.

 

Dugaan Respons Tertutup dari Dinas Terkait:

Saat dikonfirmasi oleh jurnalis Melintingnews, staf Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Lampung Timur (Azizah) menyatakan tidak mengetahui keberadaan kandang tersebut dengan alasan pimpinan (Kadis Edy Saputra) dan pejabat terkait sedang dinas luar. Sikap ini dinilai lamban dan mengesankan adanya upaya tutup mata terhadap potensi pelanggaran di wilayah hukum mereka.

Baca Juga:  Diduga Catut Nama Polri, Surat Izin Keramaian di Gedung Meneng Tulang Bawang Dipersoalkan

 

Ancaman Sanksi Tegas Berdasarkan Undang-Undang

Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukanlah perkara sepele. Rujukan hukum nasional secara tegas menetapkan sanksi pidana berat bagi pihak-pihak yang melanggar:

Sanksi bagi Perorangan (Pengelola/Pemilik):

 

Ancaman pidana penjara mulai dari 3 tahun hingga 15 tahun, serta denda fantastis mulai dari Rp1 Miliar hingga Rp8 Miliar, bergantung pada tingkat fatalitas dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 jo. UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023).

 

Sanksi bagi Korporasi:

Jika dikelola secara badan hukum, pengurus dan badan hukum terancam pemberatan denda hingga tiga kali lipat dari sanksi perseorangan, ditambah sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan izin pemanfaatan ruang.

 

Sanksi bagi Pejabat Pemerintah (Jika Terlibat):

Pejabat yang terbukti terlibat menerbitkan izin tidak sesuai tata ruang terancam pidana penjara maksimal 5 tahun, denda maksimal Rp500 juta, serta pemberhentian dengan tidak hormat.

 

Desakan Tindakan Tegas

Kompensasi lingkungan atau klaim koordinasi dengan pihak pengamanan lokal tidak dapat melegalkan suatu kegiatan usaha yang cacat hukum dan menabrak aturan RTRW.

 

Dewan Direksi Melintingnews (melalui Ipung Andriansyah, CPL) bersama masyarakat mendesak Gubernur Lampung dan Polda Lampung untuk turun tangan langsung melakukan investigasi mendalam, menghentikan aktivitas operasional kandang ilegal tersebut, serta menindak tegas seluruh pihak yang terlibat demi tegaknya supremasi hukum di Bumi Tuwah Bepadan.

 

Senin 2 November 2026.

 

Narahubung / Sumber Informasi: Redaksi Melintingnews / Ipung Andriansyah, CPL.

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KEPALA SPPG BANJARAN DIDUGA ANTI KRITIK, NOMOR WHATSAPP WARTAWAN DIBLOKIR SAAT DIMINTAI KONFIRMASI
Pengaduan Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir Mengguncang Istana
LSM PENJARA INDONESIA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI DUGAAN AKTIVITAS PENGOLAHAN EMAS ILEGAL DI DESA MULYO SARI, LIMBAH DIDUGA DIBUANG KE ALIRAN SUNGAI
Sekda DPD Grib Jaya Lampung Dampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera Saksikan Polres Tulang Bawang Cek TKP Sengketa Lahan
SKANDAL TATA RUANG LAMTIM: 6 Tahun Peternakan Babi Ilegal di Selorejo Kebal Hukum, Pemkab & APH Tidur atau Tutup Mata?
Eksploitasi Air Tanah Tanpa Izin: Kandang Ayam 35 Ribu Ekor di Lampung Timur Nekat Beroperasi Bodong
Badai Efisiensi Anggaran Pemprov Lampung, LSM JARAK DPP Lampung Soroti Tukin Sekda Marindo Yang Fantastis
Peternakan Ayam Broiler Milik Mardoni di Bedeng 45 Batanghari Diduga Beroperasi Tanpa Izin Usaha dan SIPA
Berita ini 61 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:56 WIB

KEPALA SPPG BANJARAN DIDUGA ANTI KRITIK, NOMOR WHATSAPP WARTAWAN DIBLOKIR SAAT DIMINTAI KONFIRMASI

Kamis, 19 November 2026 - 16:05 WIB

Pengaduan Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir Mengguncang Istana

Rabu, 18 November 2026 - 23:51 WIB

LSM PENJARA INDONESIA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI DUGAAN AKTIVITAS PENGOLAHAN EMAS ILEGAL DI DESA MULYO SARI, LIMBAH DIDUGA DIBUANG KE ALIRAN SUNGAI

Senin, 16 November 2026 - 12:04 WIB

Sekda DPD Grib Jaya Lampung Dampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera Saksikan Polres Tulang Bawang Cek TKP Sengketa Lahan

Kamis, 12 November 2026 - 20:01 WIB

SKANDAL TATA RUANG LAMTIM: 6 Tahun Peternakan Babi Ilegal di Selorejo Kebal Hukum, Pemkab & APH Tidur atau Tutup Mata?

Berita Terbaru