LAMPUNG / MELINTING NEWS – Pengamanan aksi unjuk rasa Aliansi Lampung Melawan di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10/2026), mengedepankan pendekatan humanis dan komunikasi dengan massa.
Sebanyak 309 personel Polresta Bandar Lampung dikerahkan untuk mengawal demonstrasi yang mengusung isu evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran polisi tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga mengawal penyampaian aspirasi mahasiswa agar berlangsung tertib tanpa mengganggu keselamatan masyarakat.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, pelayanan aksi unjuk rasa dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
“Polri hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk peserta aksi unjuk rasa. Kami mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman dan tertib,” ujar Yuni, Selasa.
*Polisi Kedepankan Dialog*
Aksi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi kepemudaan itu dimulai dari Museum Lampung, Jalan ZA Pagar Alam, sebelum bergerak menuju kompleks Kantor DPRD Provinsi Lampung.
Berdasarkan data pengamanan, massa mulai berkumpul pada pagi hari. Setelah melakukan konsolidasi, mereka bergerak menuju kantor DPRD dan menyampaikan orasi di depan gerbang gedung wakil rakyat tersebut.
Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian melakukan komunikasi dengan koordinator lapangan dan perwakilan organisasi mahasiswa untuk menjaga situasi tetap terkendali.
Selain mengamankan jalannya demonstrasi, personel kepolisian juga membagikan air minum kepada peserta unjuk rasa. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian petugas terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di tengah kegiatan yang berlangsung selama berjam-jam.
Upaya komunikasi juga dilakukan ketika massa meminta agar barikade polisi dibuka sehingga mereka dapat menyampaikan pernyataan sikap di tangga Gedung DPRD Provinsi Lampung.
Yuni menegaskan, komunikasi dengan koordinator lapangan menjadi bagian penting dalam pengamanan demonstrasi, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antara massa aksi dan petugas di lapangan.
“Anggota kami diarahkan untuk tetap tenang, profesional, dan mengutamakan dialog. Setiap dinamika di lapangan harus dihadapi secara terukur dengan tetap memperhatikan keselamatan peserta aksi, petugas, maupun masyarakat sekitar,” kata Yuni.
*Sempat Terjadi Aksi Dorong-Mendorong*
Meski berlangsung relatif terkendali, demonstrasi tersebut sempat diwarnai ketegangan ketika massa berupaya melewati barikade pengamanan.
Pada pukul 13.46 WIB, massa dilaporkan membuka paksa kawat pembatas di depan gerbang kompleks Kantor DPRD Provinsi Lampung dan masuk ke area perkantoran.
Ketegangan kembali terjadi pada sore hari. Sekitar pukul 17.00 WIB dan 17.29 WIB, massa berupaya memasuki pelataran Gedung DPRD sehingga terjadi aksi saling dorong dengan petugas.
Di tengah situasi tersebut, personel kepolisian tetap melakukan pengamanan. Petugas intelijen juga berkomunikasi dengan koordinator lapangan untuk membahas permintaan massa agar dapat menyampaikan pernyataan sikap di tangga gedung DPRD.
“Dalam pengamanan unjuk rasa, kami mengutamakan langkah pencegahan dan pengendalian situasi. Kami mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri, tidak terprovokasi, serta menghindari tindakan yang dapat memicu benturan,” ujar Yuni.
*Delapan Tuntutan Mahasiswa*
Dalam demonstrasi tersebut, Aliansi Lampung Melawan menyampaikan delapan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan pemerintah.
Massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta mengusut dugaan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
Mereka juga menuntut perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla, transparansi distribusi BBM bersubsidi, penurunan harga bahan pokok, serta perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi.
Selain itu, massa meminta penghentian militerisme di ranah sipil dan perwujudan pendidikan gratis, ilmiah, serta demokratis.
Pada pukul 17.51 WIB, massa membacakan pernyataan sikap yang memuat tuntutan tersebut. Mereka juga menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta lebih besar pada Rabu (28/10/2026).
Yuni mengatakan, Polri menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum selama pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan hukum dan kepentingan umum.
“Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kami mengajak seluruh peserta aksi untuk bersama-sama menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan anarkis, dan tetap menghormati hak masyarakat lainnya,” tutur Yuni.
*Aksi Berakhir Kondusif*
Aksi unjuk rasa berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Berdasarkan laporan pengamanan, situasi secara umum dinyatakan aman dan kondusif setelah massa menyampaikan pernyataan sikap.
Polda Lampung mengapresiasi seluruh pihak yang turut menjaga situasi tetap terkendali selama demonstrasi berlangsung.
Kepolisian juga akan terus membangun komunikasi dengan elemen mahasiswa dan organisasi kepemudaan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan apabila aksi lanjutan kembali digelar.
“Kami mengapresiasi semua pihak yang telah membantu menjaga situasi tetap kondusif. Polri akan terus mengedepankan pelayanan, komunikasi, dan pengamanan yang profesional agar penyampaian aspirasi berlangsung aman tanpa mengabaikan hak masyarakat lainnya,” kata Yuni.
AR.
