MAS TEGUH WIYONO: RUU PERAMPASAN ASET HARUS MENJADI MOMENTUM PEMBERANTASAN KORUPSI, NAMUN JANGAN ABAIKAN KEADILAN DAN HAK MASYARAKAT

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 11:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PONOROGO / MELINTING NEWS –Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi Undang-Undang menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk mahasiswa hukum. Regulasi ini dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana.

 

Mas Teguh Wiyono, SE., SH., S.Pd., MM., Mahasiswa Magister (S2) Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), memberikan pandangan bahwa pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan supremasi hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Menurutnya, secara prinsip, negara harus memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mengambil kembali aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana, khususnya korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

 

“Jangan sampai seseorang melakukan tindak pidana korupsi, menikmati hasil kejahatannya, sementara negara dan rakyat harus menanggung kerugiannya. Filosofi pemberantasan korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara,” demikian rumusan pandangan Mas Teguh Wiyono dalam naskah opini ini.

 

### Perampasan Aset Harus Berlandaskan Kepastian Hukum

 

Mas Teguh berpandangan bahwa keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset tidak boleh hanya berorientasi pada keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak asasi manusia.

 

Menurut perspektif hukum, terdapat beberapa prinsip penting yang harus menjadi perhatian:

 

1. **Asas praduga tak bersalah.** Setiap orang tetap harus diperlakukan sebagai pihak yang belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum sesuai ketentuan hukum.

 

2. **Due process of law.** Setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset harus melalui mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan dapat diuji di pengadilan.

 

3. **Perlindungan hak milik masyarakat.** Aset milik pihak ketiga yang diperoleh secara sah dan beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.

Baca Juga:  KANG TEGUH WIYONO: DARI SANTRI MENUJU KURSI WAKIL BUPATI PONOROGO

 

4. **Pengawasan terhadap aparat penegak hukum.** Kewenangan yang besar harus diimbangi mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

 

5. **Transparansi pengelolaan aset.** Aset yang dirampas harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

 

### Jangan Sampai Hukum Menjadi Alat Kesewenang-wenangan

 

Lebih lanjut, Mas Teguh menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan perlindungan konstitusional warga negara.

 

Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru melahirkan persoalan hukum baru berupa ketidakpastian kepemilikan aset, kriminalisasi, atau tindakan sewenang-wenang.

 

“Negara hukum bukan hanya negara yang memiliki kekuasaan untuk menghukum, tetapi negara yang mampu memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum berjalan berdasarkan undang-undang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak warga negara,” menjadi pesan utama dalam pandangan hukum yang diangkat dalam tulisan ini.

 

### Momentum Membangun Indonesia yang Bersih dan Berkeadilan

 

Sebagai mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Mas Teguh Wiyono memandang bahwa pengesahan regulasi perampasan aset harus menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

 

Keberhasilan sebuah undang-undang tidak cukup diukur dari cepatnya proses pengesahan, melainkan dari kualitas norma, kepastian pelaksanaan, efektivitas penegakan hukum, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Oleh karena itu, DPR dan pemerintah diharapkan memastikan bahwa regulasi tersebut benar-benar menjadi instrumen pemberantasan tindak pidana, bukan menjadi alat kekuasaan.

 

**”Hukum harus tajam terhadap kejahatan, tetapi tetap adil terhadap setiap warga negara. Aset hasil kejahatan harus dikembalikan kepada negara, sementara hak masyarakat yang memperoleh hartanya secara sah wajib dilindungi. Itulah esensi negara hukum yang berkeadilan.”**

 

**Mas Teguh Wiyono, SE., SH., S.Pd., MM.**

Mahasiswa S2 Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO).

(AMR).

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Najda Sa’adatur Rofiqoh Ushuluddin: Dari Desa Belambangan ke Thailand, Kibarkan Merah Putih dalam Ajang Da’i Internasional
Tak Membentuk P2SP? dan Tak Libatkan Tokoh Masyarakat, Revitalisasi SDN 2 Fajar Baru Jadi Sorotan
Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah
Siswa SMAN 1 Sragi Bernapas Lega, Revitalisasi Berjalan Lancar, Gedung Tambahan Resmi Ditempati
Proyek Rp 1,4 Miliar di SDN 1 Kebon Jeruk Bandar Lampung Dihantam Isu Nepotisme dan Abai K3, Kepsek Diduga Pasang Badan?
Wakil Wali Kota Bekasi Haris Bobihoe Kunjungi Pondok Pesantren Al-Ihya, KH Bahrudin Abdul Jalil Sambut Hangat
REVITALISASI SMPN 4 PESAWARAN SENILAI RP1,07 MILIAR DISOROT: RAB TAK JELAS, KOMITE DIDUGA TAK DILIBATKAN, MUNCUL DUGAAN PROYEK SILUMAN
KAHMI Pesawaran Gelar Musda Ke-III Tahun 2026, Tetapkan Lima Presidium Baru
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:47 WIB

Najda Sa’adatur Rofiqoh Ushuluddin: Dari Desa Belambangan ke Thailand, Kibarkan Merah Putih dalam Ajang Da’i Internasional

Kamis, 19 November 2026 - 11:24 WIB

MAS TEGUH WIYONO: RUU PERAMPASAN ASET HARUS MENJADI MOMENTUM PEMBERANTASAN KORUPSI, NAMUN JANGAN ABAIKAN KEADILAN DAN HAK MASYARAKAT

Kamis, 19 November 2026 - 08:09 WIB

Tak Membentuk P2SP? dan Tak Libatkan Tokoh Masyarakat, Revitalisasi SDN 2 Fajar Baru Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 - 08:55 WIB

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 14:53 WIB

Siswa SMAN 1 Sragi Bernapas Lega, Revitalisasi Berjalan Lancar, Gedung Tambahan Resmi Ditempati

Berita Terbaru