REVITALISASI SMPN 4 PESAWARAN SENILAI RP1,07 MILIAR DISOROT: RAB TAK JELAS, KOMITE DIDUGA TAK DILIBATKAN, MUNCUL DUGAAN PROYEK SILUMAN

- Penulis

Kamis, 12 November 2026 - 13:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PESAWARAN, LAMPUNG – MELINTING NEWS —

Program revitalisasi satuan pendidikan yang digulirkan pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah demi menunjang kenyamanan serta keselamatan peserta didik. Namun, pelaksanaan program revitalisasi di SMP Negeri 4 Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Lampung, kini menjadi sorotan Melinting News.

 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sorotan tersebut berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan, keterbukaan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis bangunan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, hingga kejelasan pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana program.

 

Persoalan ini mencuat setelah tim Melinting News bersama anggota wartawan, Ahyan, melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan.

 

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, terdapat sejumlah bagian pekerjaan yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis (juknis), spesifikasi bangunan, serta standar kualitas pekerjaan yang telah ditetapkan.

 

Padahal, kegiatan revitalisasi tersebut disebut telah mendekati tahap penyelesaian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mutu pekerjaan dan kesesuaian hasil pembangunan dengan perencanaan awal.

 

Adapun nilai anggaran yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut mencapai:

 

Rp1.079.318.000 (Satu Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

 

Dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar, keterbukaan informasi publik menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui peruntukan anggaran, jenis bangunan yang direvitalisasi, spesifikasi teknis, RAB, serta mekanisme pelaksanaan dan pihak yang bertanggung jawab.

 

RAB DAN SPESIFIKASI TEKNIS DIPERTANYAKAN, KOMITE SEKOLAH DIDUGA TIDAK DILIBATKAN

 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum jelasnya informasi mengenai RAB dan spesifikasi teknis pekerjaan.

 

Selain itu, muncul pertanyaan mengenai keterlibatan komite sekolah dalam proses pelaksanaan program revitalisasi tersebut.

 

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun tim Melinting News, terdapat dugaan bahwa komite sekolah tidak dilibatkan secara langsung dalam proses musyawarah maupun pengambilan keputusan terkait kegiatan revitalisasi.

 

Tidak hanya itu, keberadaan SK Tim Panitia pelaksana kegiatan juga masih menjadi tanda tanya dan perlu mendapatkan penjelasan dari pihak sekolah maupun instansi terkait.

 

Padahal, berdasarkan mekanisme program revitalisasi yang berlaku, pelibatan unsur sekolah dan masyarakat, termasuk komite sekolah sesuai ketentuan program, merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

 

Jika benar unsur-unsur tersebut tidak dilibatkan sebagaimana mestinya, kondisi ini tentu perlu dievaluasi dan diklarifikasi oleh pihak berwenang.

 

Situasi tersebut bahkan memunculkan kesan seolah-olah kegiatan revitalisasi ini berjalan seperti proyek siluman, karena sejumlah informasi mendasar mengenai perencanaan, kepanitiaan, dan penggunaan anggarannya belum diketahui secara jelas oleh pihak yang dimintai keterangan.

 

KETERANGAN NARASUMBER: DIIBARATKAN SEPERTI PROGRAM HANTU

 

Dalam penelusuran di lapangan, salah seorang guru memberikan keterangan mengenai mekanisme kegiatan, mulai dari tahapan administrasi hingga proses pelaksanaan revitalisasi.

Baca Juga:  Ketua Umum Pusat Pengembangan Santri Indonesia, Mas Teguh Wiyono Ucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2026

 

Namun, menurut keterangan guru tersebut, terdapat sejumlah hal yang dinilai belum sesuai dengan informasi awal yang diterimanya.

 

Narasumber meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.

 

Dalam keterangannya, ia bahkan mengibaratkan program tersebut seperti program “hantu” karena menurutnya sejumlah informasi mengenai pelaksanaan kegiatan belum diketahui secara jelas.

 

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bahan penelusuran lebih lanjut dan masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

 

MELINTING NEWS SIAP TEMPUH LANGKAH RESMI

 

Kabiro Melinting News Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa pihaknya akan terus menelusuri persoalan ini dan berencana melayangkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran serta pihak Kejaksaan.

 

Langkah tersebut bertujuan meminta penjelasan sekaligus mendorong pemeriksaan terhadap pelaksanaan revitalisasi SMPN 4 Pesawaran.

 

“Kami meminta pihak terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Mulai dari juknis, RAB, spesifikasi bangunan, kualitas pekerjaan, keterlibatan komite sekolah, keberadaan SK Tim Panitia, hingga siapa yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan. Jangan sampai program pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat bagi dunia pendidikan justru menimbulkan persoalan,” tegasnya.

 

Menurutnya, setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, terbuka, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Terlebih, pembangunan fasilitas pendidikan berkaitan langsung dengan keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan peserta didik.

 

MELINTING NEWS TERUS KAWAL DAN MINTA KLARIFIKASI

 

Melinting News Pesawaran akan terus mengawal perkembangan persoalan ini serta mendorong keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran negara.

 

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak SMPN 4 Pesawaran, komite sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, pelaksana kegiatan, maupun pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang.

 

Sejumlah pertanyaan penting masih membutuhkan jawaban:

 

1. Mengapa informasi RAB dan spesifikasi teknis pekerjaan belum dapat dijelaskan secara terbuka?

2. Apakah komite sekolah benar-benar dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan?

3. Di mana keberadaan SK Tim Panitia pelaksana kegiatan?

4. Apakah proses musyawarah dan mekanisme pelaksanaan telah sesuai dengan petunjuk teknis?

5. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kualitas dan hasil akhir pekerjaan revitalisasi tersebut?

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

 

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, bagaimana kualitas pekerjaan dilaksanakan, serta siapa yang bertanggung jawab atas hasil pembangunan tersebut.

 

Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban dalam setiap pelaksanaan program yang menggunakan uang negara.

 

MELINTING NEWS – KRITIS, INDEPENDEN, DAN TERUS MENGAWAL INFORMASI PUBLIK.

Pewarta :

(Heri).

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Najda Sa’adatur Rofiqoh Ushuluddin: Dari Desa Belambangan ke Thailand, Kibarkan Merah Putih dalam Ajang Da’i Internasional
MAS TEGUH WIYONO: RUU PERAMPASAN ASET HARUS MENJADI MOMENTUM PEMBERANTASAN KORUPSI, NAMUN JANGAN ABAIKAN KEADILAN DAN HAK MASYARAKAT
Tak Membentuk P2SP? dan Tak Libatkan Tokoh Masyarakat, Revitalisasi SDN 2 Fajar Baru Jadi Sorotan
Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah
Siswa SMAN 1 Sragi Bernapas Lega, Revitalisasi Berjalan Lancar, Gedung Tambahan Resmi Ditempati
Proyek Rp 1,4 Miliar di SDN 1 Kebon Jeruk Bandar Lampung Dihantam Isu Nepotisme dan Abai K3, Kepsek Diduga Pasang Badan?
Wakil Wali Kota Bekasi Haris Bobihoe Kunjungi Pondok Pesantren Al-Ihya, KH Bahrudin Abdul Jalil Sambut Hangat
KAHMI Pesawaran Gelar Musda Ke-III Tahun 2026, Tetapkan Lima Presidium Baru
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:47 WIB

Najda Sa’adatur Rofiqoh Ushuluddin: Dari Desa Belambangan ke Thailand, Kibarkan Merah Putih dalam Ajang Da’i Internasional

Kamis, 19 November 2026 - 11:24 WIB

MAS TEGUH WIYONO: RUU PERAMPASAN ASET HARUS MENJADI MOMENTUM PEMBERANTASAN KORUPSI, NAMUN JANGAN ABAIKAN KEADILAN DAN HAK MASYARAKAT

Kamis, 19 November 2026 - 08:09 WIB

Tak Membentuk P2SP? dan Tak Libatkan Tokoh Masyarakat, Revitalisasi SDN 2 Fajar Baru Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 - 08:55 WIB

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 14:53 WIB

Siswa SMAN 1 Sragi Bernapas Lega, Revitalisasi Berjalan Lancar, Gedung Tambahan Resmi Ditempati

Berita Terbaru