Melintingnews.com/BANDAR LAMPUNG – Aroma tak sedap menyeruak dari proyek fisik bernilai fantastis di SD Negeri 1 Kebon Jeruk, Kota Bandar Lampung. Proyek revitalisasi satuan pendidikan yang menyedot dana negara hingga Rp 1.401.695.348 ini justru diwarnai dugaan praktik nepotisme yang mengakar, abainya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga sikap tertutup pihak sekolah terhadap awak media.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Sekolah Dasar) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Proyek yang dikerjakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini dijadwalkan berlangsung selama 56 hari kalender, terhitung mulai 5 November hingga 31 Desember 2026.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, di balik kucuran dana miliaran rupiah tersebut, hasil investigasi lapangan tim media pada Rabu (11/11/2026) justru menemukan kejanggalan serius dalam tata kelola di lapangan. Pekerjaan konstruksi diketahui dipimpin oleh seorang mandor bernama Nurman. Ironisnya, berdasarkan penelusuran dan fakta yang dihimpun tim, Nurman diduga kuat masih memiliki hubungan kekerabatan atau merupakan saudara dari Kepala SDN 1 Kebon Jeruk, Maya Yulisda.
Saat dikonfirmasi di lokasi proyek, Nurman sempat membantah keras tudingan tersebut. Ia bahkan sampai melontarkan sumpah untuk meyakinkan awak media bahwa dirinya bukanlah bagian dari keluarga sang kepala sekolah. Namun, fakta di lapangan berbicara lain; investigasi tim justru mengonfirmasi adanya benang merah hubungan keluarga di antara keduanya.
Kejanggalan tak berhenti di situ. Proyek bernilai Rp 1,4 miliar lebih ini seolah berjalan dalam “kabut tebal” transparansi. Ketika tim media mencoba mengonfirmasi peran Regi Novan yang disebut-sebut sebagai konsultan proyek, yang bersangkutan justru terkesan mengabaikan dan mengelak dari statusnya sebagai konsultan.
Anehnya, pernyataan bertolak belakang justru keluar dari mulut Kepala SDN 1 Kebon Jeruk, Maya Yulisda. Saat dikonfirmasi, Maya membenarkan keterlibatan dan urusan terkait pihak konsultan (Regi/Refid) tersebut. Bahkan, ditengarai segala urusan teknis maupun administrasi yang semestinya menjadi ranah konsultan, justru diambil alih dan ditangani langsung oleh sang kepala sekolah.
Upaya konfirmasi lanjutan yang dilakukan awak media dengan mendatangi langsung sekolah pun menemui jalan buntu. Kepala sekolah cenderung menghindar dan sulit ditemui dengan dalih sedang berada di rumah sakit.
Di tengah carut-marut dugaan persekongkolan jabatan ini, aspek krusial lain yang terabaikan adalah keselamatan para pekerja. Dengan anggaran mencapai Rp 1,4 miliar, pantauan di lokasi justru menunjukkan para pekerja bangunan beraktivitas tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar K3 sedikit pun. Mereka bekerja bertaruh nyawa di area konstruksi tanpa helm proyek, rompi, maupun sepatu keselamatan, seolah nyawa pekerja tak lebih berharga dari sekadar mengejar tenggat waktu 56 hari kalender demi rampungnya bangunan.
Dampak dari pengerjaan proyek APBN 2026 ini pun merembet ke hak dasar siswa. Selama masa pengerjaan berlangsung, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terpaksa diliburkan. Kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan wali murid dan masyarakat mengenai manajemen pelaksanaan proyek oleh P2SP yang mengorbankan jam belajar siswa.
Hingga berita ini diturunkan, publik menanti ketegasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung serta aparat pengawas internal pemerintah dan penegak hukum untuk segera turun tangan mengaudit penggunaan dana Rp 1,4 miliar tersebut, sekaligus mengusut dugaan praktik nepotisme dan pelanggaran standar K3 di SDN 1 Kebon Jeruk.(Rz).










