KEPALA SPPG BANJARAN DIDUGA ANTI KRITIK, NOMOR WHATSAPP WARTAWAN DIBLOKIR SAAT DIMINTAI KONFIRMASI

- Penulis

Jumat, 20 November 2026 - 18:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PADANG CERMIN – MELINTING NEWS –Sikap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, kembali menjadi sorotan.

 

Pasalnya, berdasarkan keterangan pihak wartawan Melinting News, nomor WhatsApp wartawan diduga diblokir oleh Kepala SPPG Banjaran setelah pihak media berupaya meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait pemberitaan yang tengah menjadi perhatian publik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Tindakan tersebut sangat disayangkan. Sebagai pimpinan di lingkungan dapur SPPG, seorang kepala dapur semestinya mampu menunjukkan sikap terbuka, profesional, serta menjadi teladan bagi para relawan yang berada di bawah koordinasinya.

 

Konfirmasi merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan memiliki hak untuk memberikan penjelasan, menyampaikan klarifikasi, maupun membantah informasi yang dinilai tidak sesuai.

 

Sikap menutup akses komunikasi justru berpotensi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai keterbukaan dan tanggung jawab pejabat pengelola program pelayanan publik.

Baca Juga:  Polsek Jatisampurna Dan Polres Metro Bekasi Kota Gerebek Gudang di Kranggan, 14 Kendaraan Tercatat dalam Pengungkapan Dugaan Penimbunan Solar Subsidi

 

Melinting News Akan Terus Mengawal

 

Pihak Melinting News menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga memperoleh titik terang. Media juga berharap pihak terkait, termasuk instansi yang membawahi program SPPG, dapat melakukan evaluasi apabila ditemukan persoalan dalam pola komunikasi maupun tata kelola kepemimpinan di lingkungan SPPG Banjaran.

 

Kami menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan untuk menyerang pribadi siapa pun, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi serta profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik.

 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala SPPG Banjaran masih diharapkan dapat memberikan hak jawab dan klarifikasi atas persoalan tersebut.

 

REDAKSI: MELINTING NEWS.

Kritis, Independen, dan Berimbang.

( HR).

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pengaduan Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir Mengguncang Istana
LSM PENJARA INDONESIA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI DUGAAN AKTIVITAS PENGOLAHAN EMAS ILEGAL DI DESA MULYO SARI, LIMBAH DIDUGA DIBUANG KE ALIRAN SUNGAI
Sekda DPD Grib Jaya Lampung Dampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera Saksikan Polres Tulang Bawang Cek TKP Sengketa Lahan
SKANDAL TATA RUANG LAMTIM: 6 Tahun Peternakan Babi Ilegal di Selorejo Kebal Hukum, Pemkab & APH Tidur atau Tutup Mata?
Eksploitasi Air Tanah Tanpa Izin: Kandang Ayam 35 Ribu Ekor di Lampung Timur Nekat Beroperasi Bodong
Badai Efisiensi Anggaran Pemprov Lampung, LSM JARAK DPP Lampung Soroti Tukin Sekda Marindo Yang Fantastis
Peternakan Ayam Broiler Milik Mardoni di Bedeng 45 Batanghari Diduga Beroperasi Tanpa Izin Usaha dan SIPA
EDWARD HARISON: JIKA ADA YANG HARUS DISALAHKAN, PENGADILAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI, BUKAN SAYA!
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:56 WIB

KEPALA SPPG BANJARAN DIDUGA ANTI KRITIK, NOMOR WHATSAPP WARTAWAN DIBLOKIR SAAT DIMINTAI KONFIRMASI

Kamis, 19 November 2026 - 16:05 WIB

Pengaduan Masyarakat Adat Kampung Bakung Ilir Mengguncang Istana

Rabu, 18 November 2026 - 23:51 WIB

LSM PENJARA INDONESIA DPD PROVINSI LAMPUNG SOROTI DUGAAN AKTIVITAS PENGOLAHAN EMAS ILEGAL DI DESA MULYO SARI, LIMBAH DIDUGA DIBUANG KE ALIRAN SUNGAI

Senin, 16 November 2026 - 12:04 WIB

Sekda DPD Grib Jaya Lampung Dampingi Kuasa Hukum Sultan Sumatera Saksikan Polres Tulang Bawang Cek TKP Sengketa Lahan

Kamis, 12 November 2026 - 20:01 WIB

SKANDAL TATA RUANG LAMTIM: 6 Tahun Peternakan Babi Ilegal di Selorejo Kebal Hukum, Pemkab & APH Tidur atau Tutup Mata?

Berita Terbaru