LAMPUNG TIMUR / MELINTING NEWS — Keberadaan dan aktivitas peternakan babi di wilayah 52 Desa Selorejo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur, menuai sorotan tajam dari kalangan jurnalis dan publik. Berdasarkan fakta lapangan dan pengakuan pengelola, operasional kandang tersebut terbukti belum mengantongi perizinan resmi dari pemerintah daerah, namun nekat beroperasi secara aktif.
Hal ini memicu pertanyaan besar terkait dugaan pembiaran oleh instansi berwenang, serta sikap Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur yang terkesan menutup-nutupi informasi saat dikonfirmasi oleh awak media.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Fakta dan Pelanggaran Utama
Operasional Ilegal Tanpa Izin:
Perwakilan pengelola kandang, Amran, secara terbuka mengakui bahwa peternakan tersebut belum memiliki izin resmi yang sah. Ironisnya, meskipun izin masih dalam tahap “diupayakan” dan harus melalui proses pembahasan di DPRD, aktivitas operasional kandang sudah berjalan.

Keberanian beroperasi tanpa dasar hukum yang sah ini mencederai wibawa hukum di Kabupaten Lampung Timur.
Pelanggaran Regulasi Tata Ruang (RTRW):
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031, kawasan untuk peternakan babi secara spesifik telah diatur peruntukannya (antara lain ditetapkan di Kecamatan Raman Utara). Di luar zona yang telah ditetapkan, keberadaan peternakan ini jelas merupakan bentuk pelanggaran tata ruang yang melawan hukum.
Dugaan Respons Tertutup dari Dinas Terkait:
Saat dikonfirmasi oleh jurnalis Melintingnews, staf Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Lampung Timur (Azizah) menyatakan tidak mengetahui keberadaan kandang tersebut dengan alasan pimpinan (Kadis Edy Saputra) dan pejabat terkait sedang dinas luar. Sikap ini dinilai lamban dan mengesankan adanya upaya tutup mata terhadap potensi pelanggaran di wilayah hukum mereka.
Ancaman Sanksi Tegas Berdasarkan Undang-Undang
Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukanlah perkara sepele. Rujukan hukum nasional secara tegas menetapkan sanksi pidana berat bagi pihak-pihak yang melanggar:
Sanksi bagi Perorangan (Pengelola/Pemilik):
Ancaman pidana penjara mulai dari 3 tahun hingga 15 tahun, serta denda fantastis mulai dari Rp1 Miliar hingga Rp8 Miliar, bergantung pada tingkat fatalitas dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 jo. UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023).
Sanksi bagi Korporasi:
Jika dikelola secara badan hukum, pengurus dan badan hukum terancam pemberatan denda hingga tiga kali lipat dari sanksi perseorangan, ditambah sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan izin pemanfaatan ruang.
Sanksi bagi Pejabat Pemerintah (Jika Terlibat):
Pejabat yang terbukti terlibat menerbitkan izin tidak sesuai tata ruang terancam pidana penjara maksimal 5 tahun, denda maksimal Rp500 juta, serta pemberhentian dengan tidak hormat.
Desakan Tindakan Tegas
Kompensasi lingkungan atau klaim koordinasi dengan pihak pengamanan lokal tidak dapat melegalkan suatu kegiatan usaha yang cacat hukum dan menabrak aturan RTRW.
Dewan Direksi Melintingnews (melalui Ipung Andriansyah, CPL) bersama masyarakat mendesak Gubernur Lampung dan Polda Lampung untuk turun tangan langsung melakukan investigasi mendalam, menghentikan aktivitas operasional kandang ilegal tersebut, serta menindak tegas seluruh pihak yang terlibat demi tegaknya supremasi hukum di Bumi Tuwah Bepadan.
Senin 2 November 2026.
Narahubung / Sumber Informasi: Redaksi Melintingnews / Ipung Andriansyah, CPL.










