LAMPUNG SELATAN — MelintingNews 22 Juni 2026. Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang melibatkan kegiatan pengeboran di kawasan Gunung Rajabasa terus menguat. Melalui Forum Segekhi Suku, Gerakan Masyarakat Peduli Gunung Rajabasa (GMPGR) secara tegas menolak proyek tersebut demi menjaga kelestarian alam dan ruang hidup masyarakat adat.
Sikap ini telah disepakati dan dikukuhkan dalam musyawarah adat pada Sabtu (13/6/2026) malam di Lamban Balak Pengikhan Pukuk Sabuay Nimbau. Sebagai tindak lanjut nyata, perwakilan mendatangi Kantor Bupati dan Gedung DPRD Lampung Selatan untuk menyerahkan surat penolakan resmi pada Senin (22/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Kantor Bupati, kedatangan mereka diterima Sekda Supriyanto beserta staf ahli bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah menyatakan akan segera meneruskan surat tersebut kepada Bupati Raditya Egi Pratama.
Penasehat Hukum Forum Segekhi Suku, Shofadli SY, S.E., S.H., M.E.Sy., M.H. menegaskan penyerahan ini merupakan jalur resmi penyampaian aspirasi.
“Hari ini kami serahkan surat penolakan rencana pengeboran di Gunung Rajabasa. Kami tunggu sikap resmi Bupati, lalu akan bermusyawarah lagi untuk langkah selanjutnya. Yang pasti, kami tetap menolak dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Ketua Forum Segekhi Suku, Beta Rahmi Adok Pengikhan Pukuk Sabuay Nimbau, menambahkan tidak ada ruang kompromi atas rencana tersebut.
“Kami tolak tegas sejak awal. Tidak ada tawaran atau kesepakatan apa pun. Ini perjuangan kami menjaga gunung sakral ini agar tetap lestari untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Usai dari kantor eksekutif, rombongan melanjutkan ke DPRD Lampung Selatan. Mereka diterima Wakil Ketua II Beny Raharjo, Wakil Ketua Komisi I Jenggis Khan Haikal, serta Anggota Komisi III Bowo Edi Anggoro dan Ismail.
Pihak legislatif menyambut baik langkah damai yang diambil dan berjanji akan mengawal aspirasi ini.
“Kami terima dan apresiasi sikap terstruktur ini. Isu ini akan segera disampaikan ke pimpinan dewan dan Pemkab agar dibahas bersama demi solusi terbaik bagi masyarakat,” pungkas perwakilan DPRD.
Redaksi : MelintingNews
Sumber segenap Tokoh Adat dan masyarakat
Penulis : Sholeh MTV
