MELINTING NEWS 2/9/2026 — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional menyusul masih maraknya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang memicu dampak serius bagi lingkungan, kesehatan, serta perekonomian.
Penguatan tersebut berpedoman pada Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 tertanggal 31 Agustus 2026 yang menginstruksikan seluruh jajaran Kepolisian Daerah (Polda) untuk mengambil langkah strategis penanggulangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari, mewakili Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, menyatakan bahwa instruksi tersebut mewajibkan penetapan kebijakan daerah pelarangan pembukaan lahan dengan membakar, termasuk moratorium regulasi yang masih mentoleransi praktik tersebut.
Penguatan Sinergi: Membangun koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, TNI, serta perusahaan perkebunan.
Infrastruktur Mitigasi: Membangun embung dan sekat kanal di kawasan sekitar konsesi perusahaan serta membina relawan tanggap api di tingkat lokal.
Kesiapan Operasional: Menggelar apel siaga di tingkat Polres guna pengecekan personel dan sarana prasarana, pelatihan khusus bagi Satbrimob dan Samapta, serta pembentukan Satgas Aman Nusa II sebagai langkah kontinjensi.
Mitigasi Sosial: Membentuk kelas aman asap bagi pelajar agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung serta menyediakan pendampingan psikologis bagi warga terdampak.
Penegakan Hukum Tegas: Mengintensifkan patroli terpadu di wilayah rawan dan menerapkan sanksi administratif, denda, maupun pidana secara terukur bagi pelaku pembakaran.
Melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Polda Lampung memastikan seluruh rangkaian mitigasi ini terintegrasi mulai dari kesiapan hulu di tingkat sarana prasarana, edukasi masyarakat, hingga penindakan hukum yang tegas di hilir.
(AS).
