Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

- Penulis

Minggu, 15 November 2026 - 08:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Melintingnews.com/BANDAR LAMPUNG, — Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, menyoroti beredarnya informasi mengenai aksi penolakan nelayan tradisional terhadap aktivitas pengerukan pasir laut di kawasan Kuala Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Sabtu, (14/11/2026).

 

Menurut Maulidah, informasi tersebut perlu segera mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah, terutama untuk memastikan kebenaran kondisi di lapangan serta mengantisipasi potensi dampak terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Saya mengikuti informasi yang beredar mengenai keberatan nelayan terhadap aktivitas pengerukan pasir laut di Kuala Teladas. Tentu informasi ini perlu kita pastikan kebenarannya. Tetapi kalau memang masyarakat merasa ruang hidup dan sumber penghidupannya terancam, pemerintah harus segera hadir untuk mendengarkan dan memberikan kepastian,” ujar Maulidah.

 

Ia menegaskan bahwa aktivitas pembangunan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

 

Terlebih, kawasan Kuala Teladas dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil rajungan yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat pesisir Lampung.

 

“Jangan sampai aktivitas ekonomi yang dilakukan justru mengorbankan mata pencaharian masyarakat. Kita tentu mendukung investasi dan pembangunan, tetapi keduanya harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Baca Juga:  Amankan Hak Warga, Anggota DPRD Lampung Abdul Aziz Minta Titik Layanan Perlindungan Sosial Diperjelas

 

Maulidah meminta Pemerintah Provinsi Lampung melalui instansi terkait segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memeriksa aktivitas yang dipersoalkan nelayan, termasuk aspek perizinan, kesesuaian kegiatan, serta potensi dampak lingkungan.

 

Menurutnya, apabila kegiatan tersebut telah memiliki izin, pemerintah tetap perlu memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar.

 

“Kalau izinnya lengkap, tetap harus dipastikan bagaimana pelaksanaannya dan dampaknya terhadap nelayan. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan. Yang terpenting, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang terbuka,” katanya.

 

Ia juga mengingatkan agar keberatan masyarakat tidak diabaikan hingga berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

 

“Nelayan tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan sumber penghidupannya. Pemerintah harus hadir sebagai pihak yang memastikan kepentingan masyarakat terlindungi,” tambahnya.

 

Maulidah menegaskan bahwa pihaknya akan mencermati perkembangan persoalan tersebut dan mendorong instansi terkait memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.

 

“Bagi nelayan, laut bukan sekadar tempat mencari ikan, tetapi sumber kehidupan keluarganya. Jangan sampai atas nama pembangunan, kita justru menghilangkan sumber penghidupan masyarakat,” pungkasnya.(AR).

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Lampung Timur Apresiasi Penggerebekan Arena Sabung Ayam di Pakuan Aji Lampung Timur
Elvanty Apresiasi Orang Tua yang Proaktif Minta Anaknya Direhabilitasi, Sebut Keluarga Garda Terdepan Cegah Narkoba
Sering Terjadi Kecelakaan, Elvanty Usulkan Pemasangan Traffic Light di Perempatan Pasar Tridatu dan Way Jepara
Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas
DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Minta Pemprov Lebih Transparan
Bahas Raperda APBD 2027, Maulidah Zauroh Dorong Infrastruktur yang Langsung Dirasakan Masyarakat
Amankan Hak Warga, Anggota DPRD Lampung Abdul Aziz Minta Titik Layanan Perlindungan Sosial Diperjelas
Maulidah Zauroh Minta Pemprov Lampung Perjelas Akses Berobat bagi Warga Kurang Mampu
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:11 WIB

DPRD Lampung Timur Apresiasi Penggerebekan Arena Sabung Ayam di Pakuan Aji Lampung Timur

Rabu, 18 November 2026 - 09:21 WIB

Elvanty Apresiasi Orang Tua yang Proaktif Minta Anaknya Direhabilitasi, Sebut Keluarga Garda Terdepan Cegah Narkoba

Minggu, 15 November 2026 - 08:45 WIB

Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

Sabtu, 14 November 2026 - 17:27 WIB

Sering Terjadi Kecelakaan, Elvanty Usulkan Pemasangan Traffic Light di Perempatan Pasar Tridatu dan Way Jepara

Jumat, 13 November 2026 - 18:18 WIB

Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas

Berita Terbaru