Amankan Hak Warga, Anggota DPRD Lampung Abdul Aziz Minta Titik Layanan Perlindungan Sosial Diperjelas

- Penulis

Senin, 9 November 2026 - 15:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandar Lampung / Melinting News — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Abdul Aziz, mendorong pemerintah daerah untuk menyiagakan petugas pendamping di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai krusial guna membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan perbaikan data pada sistem perlindungan sosial digital. Ia juga menekankan agar kesiapan layanan ini dipastikan sejak dini, tak terkecuali di wilayah Lampung Timur.

 

Dorongan tersebut disampaikan menyusul hasil rapat koordinasi percepatan registrasi perlindungan sosial digital pada 6 November 2026 lalu. Dalam rapat itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan bahwa pendaftaran pada sistem ini akan diintegrasikan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna menyederhanakan proses.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Bagi warga yang tidak memiliki ponsel pintar, terkendala akses sinyal di desanya, atau mengalami ketidakcocokan data, pelayanan harus tetap berjalan maksimal. Warga cukup datang ke titik layanan terdekat, lalu biarkan petugas yang membantu mengecek serta memandu langkah selanjutnya,” tegas Abdul Aziz.

Baca Juga:  Pengacara Fesbian Fajrin, S.H., CLA, Menyurati DPRD Lampung Barat,Gubernur Lampung dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Minta BK DPRD Lampung Barat Di Ganti.

 

Lebih lanjut, ia meminta Pemprov Lampung untuk mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini penting agar aparatur desa dan kelurahan memiliki pemahaman yang jelas mengenai alur penyelesaian masalah—kapan sebuah aduan harus diteruskan ke Dinas Dukcapil, dan kapan harus ditangani oleh Dinas Sosial. Warga yang mengajukan koreksi data, tambahnya, berhak menerima bukti pelaporan dan akses untuk memantau perkembangan aduannya.

 

“Dari sisi pengawasan, indikator keberhasilannya ada pada berapa banyak aduan yang tuntas dan berapa lama waktu tunggu warga. Pemda bisa membuka rekapitulasi progres ini secara transparan tanpa memuat informasi sensitif seperti NIK. Dengan begitu, kita bisa mendeteksi dan mengevaluasi di titik mana proses layanan ini masih tersendat,” pungkasnya.(Red/ tim).

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Lampung Timur Apresiasi Penggerebekan Arena Sabung Ayam di Pakuan Aji Lampung Timur
Elvanty Apresiasi Orang Tua yang Proaktif Minta Anaknya Direhabilitasi, Sebut Keluarga Garda Terdepan Cegah Narkoba
Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan
Sering Terjadi Kecelakaan, Elvanty Usulkan Pemasangan Traffic Light di Perempatan Pasar Tridatu dan Way Jepara
Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas
DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Minta Pemprov Lebih Transparan
Bahas Raperda APBD 2027, Maulidah Zauroh Dorong Infrastruktur yang Langsung Dirasakan Masyarakat
Maulidah Zauroh Minta Pemprov Lampung Perjelas Akses Berobat bagi Warga Kurang Mampu
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:11 WIB

DPRD Lampung Timur Apresiasi Penggerebekan Arena Sabung Ayam di Pakuan Aji Lampung Timur

Rabu, 18 November 2026 - 09:21 WIB

Elvanty Apresiasi Orang Tua yang Proaktif Minta Anaknya Direhabilitasi, Sebut Keluarga Garda Terdepan Cegah Narkoba

Minggu, 15 November 2026 - 08:45 WIB

Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

Sabtu, 14 November 2026 - 17:27 WIB

Sering Terjadi Kecelakaan, Elvanty Usulkan Pemasangan Traffic Light di Perempatan Pasar Tridatu dan Way Jepara

Jumat, 13 November 2026 - 18:18 WIB

Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas

Berita Terbaru