Maulidah Zauroh Minta Pemprov Lampung Perjelas Akses Berobat bagi Warga Kurang Mampu

- Penulis

Sabtu, 7 November 2026 - 08:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG / MELINTING NEWS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, meminta Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota memberikan kejelasan terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar BPJS Kesehatan maupun yang kepesertaannya sedang nonaktif.

 

Menurut Maulidah, masyarakat harus mendapatkan kepastian mengenai langkah yang harus dilakukan ketika membutuhkan pengobatan, terutama dalam kondisi mendesak. Jangan sampai warga kebingungan mencari bantuan hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Kalau warga sudah sakit dan BPJS-nya belum aktif, mereka perlu tahu harus datang ke mana dan siapa yang bisa membantu. Saya ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan petunjuk langsung dari puskesmas atau rumah sakit, tanpa harus menghubungi anggota DPRD atau pejabat terlebih dahulu,” ujar Maulidah, Kamis (5/11/2026).

 

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.

 

Pada 18 Mei 2026, Pemprov Lampung mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan tahun anggaran 2026 bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan penerima upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.

 

Selain itu, pemerintah juga disebut telah menyiapkan langkah penanganan melalui RSUD Abdul Moeloek bagi pasien yang mengalami kendala administrasi BPJS dalam kondisi tertentu.

Baca Juga:  Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas

 

Terkait hal tersebut, Maulidah mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD membahas lebih lanjut pelaksanaan skema tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan, bagaimana prosedurnya, serta ke mana harus mengurus pembiayaan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

 

“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru harus sibuk mencari informasi ke sana kemari. Harus ada petunjuk yang jelas dari pemerintah dan rumah sakit, sehingga warga tahu apa yang harus dilakukan ketika membutuhkan pengobatan,” ungkapnya.

 

Maulidah juga mengingatkan bahwa dalam kondisi gawat darurat, fasilitas pelayanan kesehatan wajib mendahulukan penanganan pasien tanpa mempersulit dengan urusan administrasi.

 

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendahulukan penyelamatan pasien dalam kondisi gawat darurat.

 

“Untuk kondisi gawat darurat, kita perlu memastikan apakah tersedia anggaran bagi pasien kurang mampu yang BPJS-nya belum aktif. Jika memang tersedia, petugas rumah sakit harus memahami bagaimana proses pengajuannya agar keluarga pasien segera mendapatkan kepastian,” kata Maulidah.

 

Ia berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Baginya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program jaminan kesehatan, tetapi juga kepastian bahwa mereka tetap mendapatkan pertolongan ketika sedang sakit.(AMR).

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Lampung Timur Apresiasi Penggerebekan Arena Sabung Ayam di Pakuan Aji Lampung Timur
Elvanty Apresiasi Orang Tua yang Proaktif Minta Anaknya Direhabilitasi, Sebut Keluarga Garda Terdepan Cegah Narkoba
Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan
Sering Terjadi Kecelakaan, Elvanty Usulkan Pemasangan Traffic Light di Perempatan Pasar Tridatu dan Way Jepara
Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas
DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Minta Pemprov Lebih Transparan
Bahas Raperda APBD 2027, Maulidah Zauroh Dorong Infrastruktur yang Langsung Dirasakan Masyarakat
Amankan Hak Warga, Anggota DPRD Lampung Abdul Aziz Minta Titik Layanan Perlindungan Sosial Diperjelas
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 20:11 WIB

DPRD Lampung Timur Apresiasi Penggerebekan Arena Sabung Ayam di Pakuan Aji Lampung Timur

Rabu, 18 November 2026 - 09:21 WIB

Elvanty Apresiasi Orang Tua yang Proaktif Minta Anaknya Direhabilitasi, Sebut Keluarga Garda Terdepan Cegah Narkoba

Minggu, 15 November 2026 - 08:45 WIB

Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

Sabtu, 14 November 2026 - 17:27 WIB

Sering Terjadi Kecelakaan, Elvanty Usulkan Pemasangan Traffic Light di Perempatan Pasar Tridatu dan Way Jepara

Jumat, 13 November 2026 - 18:18 WIB

Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas

Berita Terbaru