Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal IIndonwsia (FSPMI) Maluku Utara Yusril Muksim SE.,M.Si : Jangan Jawab Tuntutan Upah Buruh Dengan Kekerasan! Negara Tidak Boleh Kalal Oleh Premanisme

- Penulis

Kamis, 19 November 2026 - 14:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Melintingnews.com/TERNATE – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Maluku Utara Yusril Muksin mengecam keras dugaan tindakan penganiayaan terhadap dua peserta aksi Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Halmahera Tengah, Muhammad Alfarisi dan Rahmad, saat menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati Halmahera Tengah, Rabu (18/11/2026).

 

Peristiwa ini bukan sekadar persoalan pemukulan terhadap dua orang peserta demonstrasi. Ini merupakan alarm serius bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan berserikat di Maluku Utara. Ketika buruh datang menyampaikan tuntutan tentang upah yang layak, justru kekerasan yang mereka terima. Ini sebuah ironi yang tidak boleh dianggap biasa!

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Kami ingin tegaskan, buruh datang ke kantor Bupati bukan membawa senjata, bukan mencari keributan, apalagi mengganggu ketertiban. Buruh datang membawa tuntutan tentang hak, tentang upah yang layak, dan tentang keberlangsungan hidup keluarganya. Kalau aspirasi buruh justru dibalas dengan pukulan, lalu di mana ruang demokrasi yang selama ini kita banggakan? Ujar, yusril

 

Kami tidak akan membiarkan persoalan ini direduksi menjadi sekadar cekcok antara peserta aksi dengan orang tidak dikenal. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni jaminan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

 

Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika buruh menuntut kenaikan upah, yang hadir justru intimidasi. Jangan sampai kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi ruang pelayanan dan penyelesaian persoalan rakyat berubah menjadi tempat di mana keselamatan penyampai aspirasi dipertaruhkan.

 

Kami mendesak Polres Halmahera Tengah untuk segera mengusut tuntas dugaan penganiayaan tersebut, mengidentifikasi para pelaku, mengungkap motifnya, serta memproses siapa pun yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum. Jangan berhenti pada penerimaan laporan. Harus ada tindakan nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:  Wajah Baru Candipuro Semakin Cantik Berseri, Camat Sumiyati Terus Gencar Gerakkan Seluruh Desa

 

Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tidak boleh bersikap pasif. Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah harus memberikan jaminan bahwa setiap buruh yang menyampaikan aspirasi dilindungi, bukan dibiarkan menghadapi ancaman kekerasan.

 

Persoalan upah tidak boleh diselesaikan dengan intimidasi. Perbedaan pendapat tidak boleh dibalas dengan penganiayaan. Dan perjuangan buruh tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

 

Terkait tuntutan kenaikan UMK dan UMSK Halmahera Tengah, kami menegaskan bahwa pemerintah harus membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh dengan melibatkan serikat pekerja dan aliansi buruh. Kesepakatan untuk melibatkan GEBRAK dalam pembahasan UMK dan UMSK pada 21 November 2026 harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar janji untuk meredam aksi demonstrasi.

 

Tuntutan upah layak bukan tuntutan yang lahir dari keserakahan buruh. Itu adalah tuntutan atas keadilan ekonomi di tengah besarnya aktivitas industri dan eksploitasi sumber daya alam di Halmahera Tengah. Tidak masuk akal apabila daerah menjadi pusat pertumbuhan industri dan investasi, tetapi pekerjanya masih harus berjuang keras untuk memperoleh upah yang memenuhi kebutuhan hidup layak.

 

Jangan hanya kekayaan alam Halmahera Tengah yang terus dieksploitasi dan menghasilka keuntungan besar, sementara kesejahteraan buruh justru dikesampingkan!

 

Kami tegaskan, DPW FSPMI Maluku Utara berdiri bersama perjuangan buruh Halmahera Tengah. Kami akan mengawal proses hukum atas dugaan penganiayaan ini dan memastikan perjuangan untuk upah layak tidak dihentikan oleh intimidasi maupun kekerasan.

 

Buruh tidak sedang meminta belas kasihan. Buruh sedang menuntut keadilan. Dan keadilan tidak boleh dibungkam dengan kepalan tangan!.

Redaksi: Melinting News.

( AR ).

Komentar ditutup.

Follow WhatsApp Channel melintingnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AWG Lampung Gelar Aksi Jumat Nasional di Tugu Adipura, Desak Penghentian Genosida dan Kemerdekaan Palestina
Mas Teguh Wiyono Sampaikan Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Pengurus BPP HIPMI Masa Bakti 2026–2029
Mas Teguh Wiyono Mahasiswa S2 Hukum UMPO Ucapkan Selamat Milad ke-114 Muhammadiyah, Apresiasi Kiprah Persyarikatan untuk Bangsa dan Umat
TONI MAHASAN DESAK KEJATI LAMPUNG AWASI 703 SEKOLAH PENERIMA DANA REVITALISASI, ANGGARAN Rp500 MILIAR JADI SOROTAN
DPP BNM dan ABR Indonesia Bangun Sinergi Strategis, Siapkan Posko Pengaduan Narkotika dan Bantuan Hukum Gratis
SPPG se-Kecamatan Natar Gandeng BUMDes, Koperasi, Gapoktan dan UMKM, Perkuat Ekonomi Lokal melalui Program MBG
Mas Teguh Wiyono Dukung Gerakan Bunda Lisdyarita, Targetkan 100 Persen Pesantren Ponorogo Sehat
KETUM ABR INDONESIA DUKUNG SUFMI DASCO AHMAD JADI WAPRES: INDONESIA BUTUH SOSOK PEMERSATU, TEGAS, DAN BERKELAS!
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:09 WIB

AWG Lampung Gelar Aksi Jumat Nasional di Tugu Adipura, Desak Penghentian Genosida dan Kemerdekaan Palestina

Jumat, 20 November 2026 - 16:00 WIB

Mas Teguh Wiyono Sampaikan Ucapan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Pengurus BPP HIPMI Masa Bakti 2026–2029

Kamis, 19 November 2026 - 14:27 WIB

Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal IIndonwsia (FSPMI) Maluku Utara Yusril Muksim SE.,M.Si : Jangan Jawab Tuntutan Upah Buruh Dengan Kekerasan! Negara Tidak Boleh Kalal Oleh Premanisme

Kamis, 19 November 2026 - 08:12 WIB

Mas Teguh Wiyono Mahasiswa S2 Hukum UMPO Ucapkan Selamat Milad ke-114 Muhammadiyah, Apresiasi Kiprah Persyarikatan untuk Bangsa dan Umat

Selasa, 17 November 2026 - 21:44 WIB

TONI MAHASAN DESAK KEJATI LAMPUNG AWASI 703 SEKOLAH PENERIMA DANA REVITALISASI, ANGGARAN Rp500 MILIAR JADI SOROTAN

Berita Terbaru