MELINTING NEWS /PESAWARAN LAMPUNG — Direktur Bantuan Hukum Lentera Lampung, Toni Mahasan, mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan supervisi dan monitoring secara menyeluruh terhadap 703 sekolah penerima program revitalisasi di Provinsi Lampung.
Dorongan tersebut menyusul langkah Kejati Lampung yang memeriksa 83 kepala sekolah di Kabupaten Lampung Tengah terkait dugaan pemotongan anggaran program revitalisasi sekolah.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Toni Mahasan mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang mulai mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami mengapresiasi progres penegakan hukum atas dugaan penyelewengan dana revitalisasi sekolah di Kabupaten Lampung Tengah dengan memanggil 83 kepala sekolah penerima manfaat program revitalisasi sekolah,” kata Toni Mahasan, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, Toni meminta Kejati Lampung tidak hanya berfokus pada dugaan pemotongan anggaran. Menurutnya, penyidik juga perlu mendalami dugaan pelaksanaan pembangunan yang tidak dilakukan secara swakelola sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis (juknis) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Selain itu, kualitas fisik bangunan sekolah hasil revitalisasi juga harus menjadi perhatian serius dalam proses pengawasan dan penegakan hukum.
“Kami mendorong Kejaksaan Tinggi untuk tidak hanya memastikan soal pemotongan anggaran, tetapi juga mendalami dugaan pengerjaan revitalisasi yang tidak dilaksanakan secara swakelola sesuai juknis Kemendikdasmen, termasuk kualitas bangunan sekolah tersebut,” ujarnya.
AWASI 703 SEKOLAH, ANGGARAN SEKITAR Rp500 MILIAR
Toni meminta Kejati Lampung memperluas pengawasan ke seluruh sekolah penerima program revitalisasi di Provinsi Lampung.
Berdasarkan data yang disampaikan Toni, sejak program tersebut digulirkan pada 2025 hingga saat ini, sebanyak 703 unit sekolah dari berbagai jenjang pendidikan telah menerima program revitalisasi.
Sekolah penerima manfaat tersebut meliputi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB, dengan total serapan anggaran sekitar Rp500 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat.
Menurut Toni, pihaknya menerima sejumlah informasi mengenai keluhan guru dan komite sekolah terkait kualitas bangunan hasil revitalisasi.
Tidak hanya itu, terdapat pula keluhan mengenai Tim Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang diduga tidak dilibatkan dalam proses pembangunan karena pelaksanaan pekerjaan justru dikelola oleh kontraktor atau pihak ketiga.
Dugaan pemotongan anggaran oleh oknum di lingkungan dinas pendidikan juga menjadi persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Kami mengingatkan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melakukan supervisi dan monitoring terhadap seluruh sekolah yang telah mendapatkan program revitalisasi. Jangan sampai persoalan yang terjadi di Lampung Tengah juga terjadi di daerah lain,” tegasnya.
JANGAN HANYA KEJAR ANGGARAN, KUALITAS BANGUNAN HARUS DIPASTIKAN
Toni menegaskan, pengawasan menyeluruh diperlukan agar anggaran revitalisasi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya serta menghasilkan bangunan sekolah yang aman, layak, dan berkualitas.
Ia berharap langkah Kejati Lampung dalam mengusut dugaan penyimpangan tersebut dapat mendukung keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Langkah Kejaksaan Tinggi merupakan bentuk penegakan hukum yang kami apresiasi dan dukung. Semata-mata demi menyukseskan program sekolah bermutu dan berkualitas sebagaimana termaktub dalam program Asta Cita Presiden Prabowo,” tutup Toni.
REDAKSI : MELINTING NEWS
Mengungkap Fakta, Menyuarakan Kebenaran.
PEWARTA : Heriyanto.










