Melintingnews.com|Bandar Lampung – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang Pemerintah dengan tujuan memperbaiki status gizi siswa kini lagi-lagi menjadi sorotan publik setelah munculnya kasus keracunan massal di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 6) di Kota Bandar Lampung baru-baru ini.
Para siswa dan juga guru pada sekolah tersebut mengalami gejala mual dan diare, setelah mengonsumsi MBG. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar, yaitu “Apakah pelaksanaan MBG benar-benar memperhatikan pengawasan gizi dan keamanan pangan sebagaimana tujuannya?”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal tersebut, salah satu pengurus Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Provinsi Lampung, yang juga merupakan Pimpinan Redaksi (Pimred) Media RadarCyberNusantara.Id, Pinnur Selalau, menegaskan bahwa pengawasan terhadap gizi dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
Peningkatan Gizi Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Satu Kali Makan Siang
Tujuan utama program MBG adalah memperbaiki status gizi siswa melalui pemberian makanan sehat dan bernutrisi setiap hari. Namun, efektivitas program ini tidak dapat diukur hanya dari berjalannya distribusi makanan semata.
Menurut Pinnur Selalau, keberhasilan MBG baru dapat tercapai jika penyajian makanan benar-benar memperhatikan keseimbangan zat gizi sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
“Bila dilakukan dalam komposisi zat gizi yang sesuai dengan kelompok usia, jumlah energi yang cukup, dan memenuhi prinsip keamanan pangan, maka status gizi anak dapat meningkat,” ujar Pinnur Selalau.
Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan status gizi tidak bisa hanya bergantung pada satu kali makan siang saja. Faktor lain seperti penyakit yang diderita siswa atau jumlah makanan yang dimakan diluar sekolah, serta pola makan dirumah juga memiliki peran penting.
Pinnur Selalau juga menilai bahwa, salah satu persoalan dalam pelaksanaan MBG terletak pada lemahnya pengawasan ditahap awal penyiapan makanan. Dalam penyelenggaraan massal, resiko penyimpangan kualitas gizi sangat besar apabila tidak ada kontrol ketat terhadap bahan, proses masak hingga penyajian. Ketidaktepatan dalam satu tahapan, dapat menurunkan nilai gizi dan bahkan dapat menimbulkan resiko kesehatan.
“Indikator keberhasilan pelaksanaan MBG dapat dilihat dari dua sisi, yaitu proses dan hasil. Dari sisi proses, harus dipastikan bahwa makanan disiapkan sesuai panduan gizi seimbang dan prinsip keamanan pangan,” tegas Pinnur Selalau.
Keamanan Pangan Jadi Titik Lemah Pelaksanaan MBG.
Kasus keracunan massal yang terjadi di SMAN 6 Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa keamanan pangan masih menjadi titik lemah dalam pelaksanaan MBG. Banyak informasi yang menyebutkan bahwa makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah sering kali sudah dalam kondisi tidak segar, bahkan beberapa disiapkan jauh sebelum jam makan siang. Kondisi tersebut menjadi celah bagi bakteri berbahaya untuk tumbuh, terutama jika suhu penyimpanan tidak terjaga.
“Keracunan bisa terjadi karena kontaminasi dengan zat atau bahan berbahaya lainnya, atau kontaminasi dengan bahan atau alat yang sudah mengandung bakteri berbahaya. Selain itu penyimpanan bahan makanan yang sudah matang ataupun belum juga sangat krusial,” kata Pinnur Selalau.
Proses distribusi makanan yang berjarak jauh dengan sekolah juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk menjaga keamanan pangan, makanan sebaiknya dimasak pada hari yang sama, dan disajikan dalam keadaan hangat. Menu mentah seperti karedok atau lalapan sebaiknya dihindari dalam catering massal karena beresiko membawa bakteri.
Menurut Pinnur Selalau, Solusi paling ideal adalah dengan melibatkan kantin sekolah dalam proses penyediaan makanan. Dengan begitu, makanan bisa langsung disajikan tanpa harus melalui perjalanan panjang yang beresiko menurunkan kualitas dan keamanannya. Atau dengan solusi lainnya yaitu mengurangi jatah setiap dapur SPPG dalam menyiapkan porsi makanan, contoh dari jatah 3000 porsi untuk satu SPPG dikurangi hanya menyiapkan paling banyak 1000-1500 porsi untuk setiap satu SPPG.
Pemilihan Dan Pemanfaatan Bahan Pangan.
Selain proses pengolahan, pemilihan bahan pangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas gizi dari keamanan makanan. Pinnur Selalau menegaskan bahwa, penggunaan bahan lokal yang segar serta mudah dijangkau merupakan langkah strategis untuk memastikan nilai gizi tetap terjaga. Dengan bahan lokal, selain lebih hemat biaya, menu juga dapat disesuaikan dengan kebiasaan konsumsi anak-anak di wilayah masing-masing.
Sinergi Sekolah Dan Orang Tua Diperlukan Dalam Pengawasan.
Pinnur Selalau memaparkan bahwa, keberhasilan program MBG tidak hanya tergantung pada Pemerintah atau penyedia Catering, tetapi juga pada sinergi antara sekolah dengan orang tua. Sekolah berperan dalam memastikan proses distribusi dan penyajian makanan sesuai dengan standar kebersihan, sementara orang tua bertugas mendukung pola makan sehat dirumah.
Sekolah juga dapat berperan aktif dengan memberikan laporan rutin terkait kondisi makanan dan respon siswa terhadap menu MBG. Dengan adanya umpan balik langsung dari sekolah dan orang tua, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas makanan yang disajikan. Pemerintah juga diharapkan dapat memastikan adanya pedoman/standar yang sudah disosialisasikan agar pengelola Catering nya bekerja sesuai standar.
Kolaborasi antara Pemerintah, Sekolah dan Masyarakat, diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan program MBG agar benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memperbaiki status gizi siswa tanpa mengorbankan keamanan pangan.
Bandar Lampung : 26 April 2026.
Editor : Elsa Azizah S.H.
