# TONI MAHASAN DESAK KEJATI LAMPUNG AWASI 703 SEKOLAH PENERIMA DANA REVITALISASI, ANGGARAN Rp500 MILIAR JADI SOROTAN

- Link: https://melintingnews.com/toni-mahasan-desak-kejati-lampung-awasi-703-sekolah-penerima-dana-revitalisasi-anggaran-rp500-miliar-jadi-sorotan/
- Published: 2026-11-17T21:44:01+07:30
- Author: Redaksi

**MELINTING NEWS /PESAWARAN** **LAMPUNG** —  Direktur Bantuan Hukum Lentera Lampung,
Toni Mahasan, mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung melakukan supervisi dan
monitoring secara menyeluruh terhadap 703 sekolah penerima program revitalisasi 
di Provinsi Lampung.

 

Dorongan tersebut menyusul langkah Kejati Lampung yang memeriksa 83 kepala sekolah
di Kabupaten Lampung Tengah terkait dugaan pemotongan anggaran program revitalisasi
sekolah.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Toni Mahasan mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang mulai mendalami dugaan
penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

 

“Kami mengapresiasi progres penegakan hukum atas dugaan penyelewengan dana revitalisasi
sekolah di Kabupaten Lampung Tengah dengan memanggil 83 kepala sekolah penerima 
manfaat program revitalisasi sekolah,” kata Toni Mahasan, Selasa (17/11/2026).

 

Meski demikian, Toni meminta Kejati Lampung tidak hanya berfokus pada dugaan pemotongan
anggaran. Menurutnya, penyidik juga perlu mendalami dugaan pelaksanaan pembangunan
yang tidak dilakukan secara swakelola sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis (
juknis) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

 

Selain itu, kualitas fisik bangunan sekolah hasil revitalisasi juga harus menjadi
perhatian serius dalam proses pengawasan dan penegakan hukum.

 

“Kami mendorong Kejaksaan Tinggi untuk tidak hanya memastikan soal pemotongan anggaran,
tetapi juga mendalami dugaan pengerjaan revitalisasi yang tidak dilaksanakan secara
swakelola sesuai juknis Kemendikdasmen, termasuk kualitas bangunan sekolah tersebut,”
ujarnya.

 

AWASI 703 SEKOLAH, ANGGARAN SEKITAR Rp500 MILIAR

 

Toni meminta Kejati Lampung memperluas pengawasan ke seluruh sekolah penerima program
revitalisasi di Provinsi Lampung.

 

Berdasarkan data yang disampaikan Toni, sejak program tersebut digulirkan pada 2025
hingga saat ini, sebanyak 703 unit sekolah dari berbagai jenjang pendidikan telah
menerima program revitalisasi.

Baca Juga:  KERESAHAN WARGA MENGEMUKA: Mas Teguh Wiyono Menanggapi Eksplorasi Geothermal
Ngebel di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Ponorogo Warga Berharap Pemerintah Membuka
Ruang Dialog dan Menjamin Kelestarian Lingkungan

 

Sekolah penerima manfaat tersebut meliputi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB, dengan
total serapan anggaran sekitar Rp500 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat.

 

Menurut Toni, pihaknya menerima sejumlah informasi mengenai keluhan guru dan komite
sekolah terkait kualitas bangunan hasil revitalisasi.

 

Tidak hanya itu, terdapat pula keluhan mengenai Tim Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan(
P2SP) yang diduga tidak dilibatkan dalam proses pembangunan karena pelaksanaan pekerjaan
justru dikelola oleh kontraktor atau pihak ketiga.

 

Dugaan pemotongan anggaran oleh oknum di lingkungan dinas pendidikan juga menjadi
persoalan yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut.

 

“Kami mengingatkan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melakukan supervisi dan monitoring
terhadap seluruh sekolah yang telah mendapatkan program revitalisasi. Jangan sampai
persoalan yang terjadi di Lampung Tengah juga terjadi di daerah lain,” tegasnya.

 

JANGAN HANYA KEJAR ANGGARAN, KUALITAS BANGUNAN HARUS DIPASTIKAN

 

Toni menegaskan, pengawasan menyeluruh diperlukan agar anggaran revitalisasi benar-
benar digunakan sesuai peruntukannya serta menghasilkan bangunan sekolah yang aman,
layak, dan berkualitas.

 

Ia berharap langkah Kejati Lampung dalam mengusut dugaan penyimpangan tersebut dapat
mendukung keberhasilan program peningkatan mutu pendidikan yang menjadi bagian dari
Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

 

“Langkah Kejaksaan Tinggi merupakan bentuk penegakan hukum yang kami apresiasi dan
dukung. Semata-mata demi menyukseskan program sekolah bermutu dan berkualitas sebagaimana
termaktub dalam program Asta Cita Presiden Prabowo,” tutup Toni.

 

REDAKSI : MELINTING NEWS

Mengungkap Fakta, Menyuarakan Kebenaran.

PEWARTA : Heriyanto.
