# Terkait Penegakan Hukum PT. PSMI, FORSAL dan For-WIN : Jangan Abaikan Nasib Warga Masyarakat

- Link: https://melintingnews.com/terkait-penegakan-hukum-pt-psmi-forsal-dan-for-win-jangan-abaikan-nasib-warga-masyarakat/
- Published: 2026-10-31T14:45:46+07:30
- Author: Redaksi

**Jakarta / Melinting News**  – Ribuan Petani beserta pekerja lapangan kini dalam
suasana ketar-ketir menantikan kepastian pembayaran dari PT. Pemuka Sakti Manis 
Indah (PSMI) sebagai dampak dari pemblokiran terhadap Rekening PT. PSMI yang dilakukan
oleh Kejati Lampung / Kejagung RI dalam rangka pemeriksaan perkara Dugaan Tindak
Pidana Korupsi dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perkebunan oleh
PT.PSMI pada Areal PT. Inhutani V di Propinsi Lampung ( tepatnya di Register 44 
Sungai Muara Dua ) .

 

Kekhawatiran para petani dan pekerja lapangan ini makin memuncak karena mereka sudah
mengalami keterlambatan / penundaan pembayaran berulang kali di setiap awal bulan
sejak bulan Februari 2026 yang lalu, yaitu sejak Penyidik Kejati Lampung melakukan
pemblokiran terhadap seluruh rekening Perusahaan.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sudah 15 tahun lebih para petani bermitra dengan PT. PSMI dalam jumlah yang makin
bertambah setiap tahunnya, dan tidak pernah mereka mengalami keterlambatan pembayaran,
sehingga kejadian yang dialami tahun ini benar-benar membuat ribuan petani dan pekerja
beserta anggota keluarganya menghadapi kendala keuangan untuk perawatan tanaman,
pembayaran upah, pembelian saprodi serta kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya
pendidikan anak dan keperluan keluarga lainnya.

Bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan PT. PSMI, tepatnya di kecamatan Negara
Batin, Pakuan Ratu, Negeri Besar, Bahuga, serta wilayah OKU Timur Sumsel, keberadaan
PT. PSMI merupakan mesin pengerak ekonomi yang sangat besar manfaatnya. Sebelum 
Perusahaan ini datang, kehidupan masyarakat masih sangat tertinggal karena tidak
ada sumber pendapatan ditambah dengan sulitnya akses transportasi dan fasilitas 
umum lainnya. Dengan hadirnya PSMI pada tahun 1990, daerah ini mulai terbuka, mulai
banyak masyarakat yang bekerja, dan juga sebagian masyarakat mendapatkan kompensasi
pembayaran tanah atas pembebasan lahan yang diatur oleh Pemerintah.

Bahkan yang diketahui oleh Ketua Umum Forum Suara Anak Lampung (FORSAL) M.Yani ,
Dia menyampaikan kehadiran PT.PSMI juga menjadi andalan bagi masyarakat untuk pembangunan
sarana umum, seperti perbaikan jalan-jalan Kampung, jembatan, sarana ibadah, sekolah
dan bantuan sosial lainnya. Bila ada bencana alam dan musibah lainnya, Perusahaan
pasti akan segera membantu, bahkan waktu Covid19 yang lalu Perusahaan menyediakan
APK bagi kampung2 serta RSUD Blambangan Umpu serta membagikan Sembako bagi warga
terdampak. Setiap Idul Adha, masing2 Kampung akan mendapatkan pembagian Sapi Qurban
yang dapat dinikmati oleh masing-masing warga.

 

“Ketenangan para petani dan pekerja lapangan dalam mengelola tanaman tebu masing-
masing yang selama 15 tahun boleh dikatakan tidak ada gangguan, kini terusik dan
dibayangi kekhawatiran kalau-kalau PSMI tidak dapat membayarkan hasil akhir dari
panen mereka karena rekening yang masih diblokir oleh Kejagung RI. Hasil akhir musim
tersebut merupakan pendapatan usaha yang selalu dinantikan untuk berbagai keperluan,
terutama untuk pembagian hasil kepada masing2 anggota Kelompok, biaya sekolah, memperbaiki
rumah, atau memperluas usaha serta sedikit menabung”.

 

“Sebagai Ketua Umum FORSAL, kami sangat prihatin dengan kendala yang dihadapi oleh
para petani dan pekerja yang notabene semuanya adalah masyarakat kita sendiri. Setiap
hari kami bertemu dan berkumpul dengan mereka. Kami sangat bersyukur bahwa saudara-
saudara kita itu sudah mempunyai penghasilan yang cukup memadai dan dapat meningkatkan
kesejahteraan keluarga masing-masing”. jelas M.Yani kepada media ini saptu, (31-
10-2026).

 

“Kini kami juga ikut risau bila hal ini berkepanjangan, sangat berpotensi menimbulkan
kerawanan sosial dalam skala luas yang akan merepotkan berbagai pihak, terutama 
aparat keamanan dan Pemerintahan setempat”. tambahnya.

 

“Terhadap persoalan hukumnya sendiri, tentu Ketua Umum FORSAL tidak bisa ikut campur
terlalu jauh, karena ini adalah ranah Penegak Hukum (Kejaksaan) yang perlu sama-
sama kita hormati. Sepanjang yang kami ketahui, karena kami sendiri sudah sangat
lama berada di dekat tanah yang jadi objek perkara ini, tanah yang jadi objek perkara
adalah tanah seluas +/- 1,000 Ha dalam Kawasan Hutan Register 44 yang ditanami tebu
oleh PT. PSMI sejak tahun 2007. Menurut pengakuan PT. Inhutani V, tanah 1.000 Ha
tsb masuk ke dalam wilayah kerja PT. Inhutani V di Register 44. Karena hal inilah
PT. PSMI diduga menggunakan kawasan Hutan tanpa Izin yang cukup, sehingga dilakukan
pemeriksaan, dan dalam rangka pemeriksaan itulah Kejati Lampung / Kejagung RI melakukan,
penggeledahan, penyitaan beberapa aset Perusahaan, termasuk pemblokiran rekening
yang menyebabkan PSMI kesulitan membayar kewajiban kepada mitra bisnisnya, termasuk
kepada para Petani Mitra yang tergabung dalam Ratusan Kelompok Tani,yang berada 
diluar Register 44 para petani tebu bimbang untuk mengenai kelanjutan nasib mereka,
sebab Para Petani berharap jangan sampai PT.PSMI angkat kaki dari bumi way kanan,
karena PT.PSMI sangat peduli dengan Petani bahkan Kepada Masyarakat.

Namun demikian, sepengetahuan kami juga, bahwa tanah 1.000 Ha tersebut berada dalam
peta izin Lokasi PT. PSMI yang diterbitkan Gubernur Lampung pada Tahun 1990, dan
sudah digantirugi oleh PT. PSMI (d/h PT. Teknik Umum) pada tahun 1992 – 1996 kepada
masyarakat Kampung Rumbih dan Negara Ratu . Masih banyak diantara warga penerima
gantirugi tersebut yang masih hidup di Kampung saat ini. Kemudian dengan terjadinya
reformasi pada tahun 1998, PT. PSMI harus melakukan pembayaran ulang terhadap seluruh
areal yang sudah digantirugi pada tahun 1992- 1996, termasuk tanah 1.000 Ha yang
berada di Kampung Rumbih dan Negara Ratu ini, dan saat inipun masih banyak diantara
warga penerima gantirugi tersebut yang masih hidup.

Selaku salah satu Pemerhati Sosial Kepala Kampung sekaligus Ketua Umum FORSAL, kami
Pernah bertemu langsung membahas masalah ini, pada waktu itu PT. PSMI menunjukkan
Bukti Bukti yang dimiliki, dan kami mengetahui proses Tata Batas Kawasan Register
44 yang dilaksanakan oleh BPKH XX Wilayah Lampung dan Bengkulu beserta Panitia Tata
Batas yang dipimpin oleh Bupati Way Kanan pada tahun 2014. Hasil kerja Panitia Tata
Batas itu kemudian dibahas dalam rapat di Jakarta, dan kami dengar bahwa dalam rapat
itu disimpulkan bahwa areal 1.000 Ha yang tumpang tindih itu masuk ke dalam kawasan
Hutan Register 44 (wilayah kerja PT. Inhutani V) . Kami dengar beberapa bulan kemudian
PT. PSMI dengan sukarela menyerahkan areal yang sudah tertanam tebu itu ke PT. Inhutani
V. Kami tau juga bahwa setelah diserahkan oleh PSMI, PT. Inhutani kemudian menggandeng
PSMI untuk jadi mitra Kerjasama karena PT. Inhutani sendiri belum punya pengalaman
dalam mengelola tanaman tebu. Jadi tanah itu tidak dikuasai lagi oleh PT. PSMI, 
walaupun investor ini sudah 2 kali melakukan pembayaran kepada masyarakat berdasarkan
arahan Pemerintah.

Tentang kondisi Hutan Register 44 itu sendiri, semenjak saya tinggal di Kampung 
Marga Jaya (berbatasan dengan Register 44 Sungai Muara Dua), sudah tidak ada tegakan
hutan lagi, karena sudah digarap oleh masyarakat dengan bertanam singkong, sawit
dan lain-lain termasuk adanya pemukiman, pasar dan rumah ibadah. Sebelum reformasi
1998, kawasan ini juga sudah mulai diduduki masyarakat, dan semakin meluas saat 
reformasi datang. PT. Inhutani V sendiri mengalami kesulitan untuk memasuki wilayah
kerjanya karena semua areal sudah digarap masyarakat, sampai- sampai PT.Inhutani
V kehilangan arah untuk mengelola lahan tersebut. Pada tahun 2014 melalui Kepala
Unit PT. INHUTANI V Berkonsultasi dengan kami untuk bemusyawarah dalam pemanfaatan
lahan dengan pola kemitraan untuk menghindari konflik dengan masyakat, pada saat
itu pihak PT.INHUTANI V Bp.Luther Patiung dir PT.Inhutani V, Bp.Barnabas D.Loli 
GM PT.Inhutani V wil Lampung ,ibu Yani Suryani Kabag Perencanaan dan Produksi PT.
Inhutani V , alhamdulillah musyawarah terlaksana dirumah kediaman kami .

Baca Juga:  LSM PRO RAKYAT Tantang Kajati Lampung: Jangan Biarkan “Pekerjaan Rumah”
Menggantung, Bongkar Tuntas Dugaan Korupsi!

Hasil pertemuan tersebut saya koordinasikan dengan masyarakat yang berada didalam
Register 44 sungai muara dua (Wilayah Kerja PT.INHUTANI V) pada saat itu hampir 
sebagian besar masyarakat menyetujui untuk menanam tebu dengan pola kemitraan. Maka
sekitar tahun 2015 PT. Inhutani V bisa masuk lagi ke wilayah kerjanya di Register
44 ini setelah beberapa penggarap berminat untuk menanam tebu melalui kerjasama 
dengan PT. Inhutani V dan menjual hasilnya ke Pabrik PT. PSMI. Kami tau bahwa PT.
PSMI hanya mau menerima tebu dari Register 44 bila ada kerjasama masyarakat dengan
PT. Inhutani V.

Kondisi Register 44 dengan luas sekitar 32,000 Ha, saat ini sekitar 6,000 Ha berisi
tanaman tebu yang dikelola atas kerjasama beberapa Kelompok Tani dengan Inhutani
V, sedangkan sisanya ditanami masyarakat dengan singkong, sawit dan lain-lain yang
kami ketahui tanpa ada kerjasama dengan PT. Inhutani V.”. Pungkasnya.

 

Sementara Aminudin S.P selaku ketua Umum Forum Wartawan Independen Nusantara ( For-
WIN) yang juga putra daerah Waykanan kasus ini dapat diselesaikan dengan baik supaya
petani, pekerja, karyawan serta penggiat ekonomi serta ikutan yang lainnya dengan
total 60.000 jiwa dapat melanjutkan kegiatan usaha dengan tenang.

 

For-WIN juga melihat bahwa PT. PSMI cukup patuh dan beriktikad baik dalam mengikuti
proses pemeriksaan yang terbukti dengan kesediaannya menitipkan Uang sebesar 1 Triliun
Rupiah lebih ,bila nanti terbukti ada kerugian Negara.

Disisi Ekonomi dan sosial PT PSMI telah berhasil memenuhi harapan Pemerintah untuk
mengembangkan wilayah ini dengan baik dimana wilayah dan masyarakat yang dulunya
tertinggal, kini sudah maju dan sejahtera. PT. PSMI telah mengembangkan lapangan
kerja, peluang usaha dan program kemitraan yang melibatkan ribuan masyarakat sehingga
sebagian besar masyarakat tersebut sudah menjadi bagian dari perputaran kegiatan
ekonomi yang sangat produktif.

Di sisi ketahanan pangan, khususnya swasembada gula, PSMI juga sudah ikut berperan,
dimana sekitar 7% kebutuhan gula nasional bisa dipenuhi oleh PT. PSMI, sehingga 
mengurangi ketergantungan negara terhadap gula import”.

 

“Sepanjang yang kami ketahui selaku Pemerhati Sosial sekaligus Ketua umum For-WIN
terkait masalah PT. PSMI pada Kajati lampung /Kajagung ini adalah :

 

Areal Kerja PT.INHUTANI V (Register 44) yang di tanami PT.PSMI hanya berkisar 1.000
ha (tanaman tebu), selebihnya ada sekitar 6.000 ha tanaman tebu yang dikelola 57
Kelompok Tani dalam bentuk kemitraan dengan PT. Inhutani V (dengan biaya mandiri
atau pinjaman dari pihak lain ). Sedangkan sisanya sekitar 25.000 Ha lagi ditanami
masyarakat dengan singkong, sawit, dll tanpa ada kerjasama dengan PT. Inhutani V.

Lahan IUPHHK-HT PT. Inhutani V (Register 44), mulai tahun 1998 telah dipermasalahkan
oleh Masyarakat adat Buai Pemuka Pangeran Ilir (Kampung Negara Batin dan Karta jaya)
serta Kuasa dari 17 tokoh Marga dari Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, terkait dari
mana munculnya luasan Izin seluas lebih kurang 32.200 ha tersebut, sementara dalam
Bisluit Resident th 1939 lahan yang diserahkan untuk pencadangan kepada pemerintah
hindia belanda saat itu hanya seluas lebih kurang 17.400 ha. Pada th 1998 diketahui
tambahan lahan seluas lebih kurang 14.800 ha ditetapkan melalui TGHK (Tata Guna 
Hutan Kesepakatan). Produk TGHK inilah yang memicu kemarahan masyarakat adat kepada
Pemerintah cq Menteri Kehutanan cq PT.Inhutani V, karena Masyarakat Adat tau bahwa
lahan seluas lebih kurang 14.800 ha itu tidak masuk kedalam Bisluit Resident th 
1939 yang dijadikan kawasan Hutan.

Pada tahun 1998, Menurut Masyarakat Adat, PT.Inhutani V telah merugikan Negara dan
Merugikan Masyarakat Adat, sehingga mulai tahun 1998 itu masyarakat adat masuk dan
Bertani di dalam lahan tersebut dengan cara menanam singkong, sawit dan lain-lain.

 

Menurut hemat kami ijin PT.INHUTANI V sudah selayaknya untuk di Evaluasi secara 
menyeluruh akibat kurang cakapnya PT. Inhutani V dalam mengelola dan menata areal
kerja yang dipercayakan Negara, termasuk di Register 46 dan 42 Blambangan Umpu. 
Kini hanya ada 1,000 Ha ex penyerahan PT. PSMI dan 6,000 Ha kerjasama Kelompok Tani
Tebu dengan Inhutani yang bisa dipegang dan memberikan pemasukan kepada PT. Inhutani
V / Negara, sedangkan sisa areal lainnya seluas 45,000 Ha (Gabungan Register 44,
46 dan 42) tidak bisa dikelola karena sudah diduduki oleh masyarakat.

Kami juga mengetahui bahwa PT. Inhutani V mempunyai kerjasama KSO dengan PT. PML(
Anak Perusahaan Sungai Budi Group) pada 3 Register ini sejak Tahun 2009, tapi malah
PT. PML tidak memberikan hasil apa2 bagi PT. Inhutani V. “Jelas Aminudin.

 

“Memang benar Hukum harus mempunyai Kepastian , Akan tetapi kami selaku Pemerhati
Sosial sekaligus pegiat media mengharapkan kepada Kejaksaan Agung dalam mewujudkan
kepastian hukum agar dapat mempertimbangkan Keadilan dan Kemamfaatan dalan suatu
Keputusan , sebagaimana prinsip dan konstitusional, semua peraturan perundang-undangan
dan kebijakan di Indonesia memang harus berpihak kepada kepentingan rakyat serta
berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”.

 

“Yang tidak kalah penting dan perlu dipertimbangkan Pabrik Gula PT. PSMI dengan 
nilai Investasi yang sangat besar itu, boleh dikatakan 75% sudah jadi milik masyarakat/
petani karena dari 26,000 Hektar tanaman tebu setiap tahunnya , hanya sekitar 6,000
Ha yang dimiliki PT. PSMI (Inti), sedangkan sisanya sekitar 20,000 Ha merupakan 
tebu petani dengan rincian 7,000 Ha Petani Way Kanan, 7,000 Ha Petani Sumsel, dan
6,000 Ha petani yang bekerjasama dengan Inhutani V di Register 44”. tambanya.

 

“Semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah serta diberi keselamatan dalam membawa
masalah ini sehingga dapat bermanfaat serta menciptakan suasana yang sehat bagi 
Investor dan Masyarakat serta Pemerintah demi kemajuan Bangsa dan Negara.” Pungkasnya.(
Tim)

 

Sumber realise : Forum Wartawan Independen Nusantara ( For-WIN).
