# Tak Membentuk P2SP? dan Tak Libatkan Tokoh Masyarakat, Revitalisasi SDN 2 Fajar Baru Jadi Sorotan

- Link: https://melintingnews.com/tak-membentuk-p2sp-dan-tak-libatkan-tokoh-masyarakat-revitalisasi-sdn-2-fajar-baru-jadi-sorotan/
- Published: 2026-11-19T08:09:46+07:30
- Author: Redaksi

**Melintingnews.com/LAMPUNG SELATAN** – Pelaksanaan proyek revitalisasi UPTD SDN
2 Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2026,
menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah unsur masyarakat setempat mengaku tidak pernah
dilibatkan dalam musyawarah maupun proses pembentukan Panitia Pembangunan Satuan
Pendidikan (P2SP).

Rabu (18/11/2026)

 

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, kegiatan revitalisasi
tersebut menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/APBN Tahun Anggaran
2026 sebesar Rp802.337.000 atau delapan ratus dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh
ribu rupiah.

Dalam papan informasi tersebut tercantum bahwa pelaksana kegiatan adalah P2SP/Swakelola
UPTD SDN 2 Fajar Baru dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender.

Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan. Saat dikonfirmasi
di lokasi, salah seorang pekerja bernama Erik mengaku tidak mengetahui adanya kepala
tukang dalam pekerjaan revitalisasi tersebut.

 

“Di sini tidak ada kepala tukang, pekerja semua. Kepala tukang memang tidak ada,”
ujar Erik.

 

Ketika ditanya mengenai siapa yang menjadi P2SP dalam kegiatan tersebut, Erik juga
mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya, para pekerja hanya menerima perintah langsung
dari kepala sekolah.

Erik turut menyampaikan bahwa upah pekerja yang diterima sebesar Rp140.000 per hari
untuk tukang dan Rp120.000 per hari untuk kenek.

 

Tidak hanya dari kalangan pekerja, sejumlah tokoh masyarakat setempat juga menyampaikan
pengakuan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah terkait kegiatan
revitalisasi sekolah tersebut.

 

Hardiono selaku Ketua RT mengaku tidak pernah diajak bermusyawarah mengenai pelaksanaan
pembangunan tersebut.

“Saya lihat memang ada kegiatan rehab, tapi kami sebagai RT selama ini memang tidak
pernah di ajak rapat atau dilibatkan terkait kegiatan apapun di sekolah.” Jelas 
Hardiono.

 

Hal senada disampaikan Suryadi selaku Kepala Dusun. Ia juga mengaku tidak pernah
dilibatkan dalam pembahasan maupun musyawarah terkait proyek revitalisasi UPTD SDN
2 Fajar Baru.

Baca Juga:  Komisi IV: Guru Harus Dilindungi Saat Menjalankan Tugas, Tetapi Tetap
Bertanggung Jawab Jika Melanggar

“Selama 5 tahun terakhir kami perangkat desa terdekat, memang tidak pernah di cawe-
cawa atau di ajak musyawarah terkaitan kegiatan sekolah.” Ucap Suryadi yang di temui
di kediamannya.

 

Agus dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga disebut tidak dilibatkan dalam
pembahasan kegiatan tersebut.

 

Sementara itu, Prayit selaku Ketua Komite Sekolah mengungkapkan bahwa dirinya tidak
pernah dilibatkan dalam pembentukan P2SP. Ia mengaku hanya diberi tahu bahwa sekolah
akan mendapatkan kegiatan rehabilitasi.

 

“Saya tidak pernah dilibatkan dalam pembentukan P2SP. Saya hanya diberi tahu bahwa
akan ada rehabilitasi sekolah,”

“Semua kegiatan dilakukan oleh kepala sekolah langsung tidak ada P2SP.” Jelas Prayit.

 

Sejumlah keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses pembentukan 
P2SP, struktur kepanitiaan, serta mekanisme pelaksanaan proyek revitalisasi yang
menggunakan anggaran negara tersebut.

 

Padahal, dengan nilai anggaran mencapai Rp802 juta lebih, transparansi dan akuntabilitas
menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Terlebih, pada papan informasi proyek
secara jelas disebutkan bahwa kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh P2SP UPTD
SDN 2 Fajar Baru.

Publik tentu berharap pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN tersebut berjalan
sesuai ketentuan, baik dalam proses pembentukan panitia, pengelolaan anggaran, pelaksanaan
pekerjaan, maupun pelaporan pertanggungjawabannya.

 

Untuk mendapatkan klarifikasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak media
telah berupaya mengonfirmasi kepala sekolah melalui pesan WhatsApp. Namun, hingga
berita ini diterbitkan, kepala sekolah belum memberikan tanggapan.

 

Pihak sekolah dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara
terbuka mengenai proses pembentukan P2SP, keterlibatan unsur masyarakat, serta mekanisme
pelaksanaan dan pengawasan proyek revitalisasi tersebut.

 

(Tim)
