# Sorotan Tajam Dugaan Pelanggaran Tata Ruang dan Operasi Ilegal Kandang Babi di Selorejo Batang Hari, Lampung Timur

- Link: https://melintingnews.com/sorotan-tajam-dugaan-pelanggaran-tata-ruang-dan-operasi-ilegal-kandang-babi-di-selorejo-batang-hari-lampung-timur/
- Published: 2026-11-02T21:52:57+07:30
- Author: Redaksi

**LAMPUNG TIMUR / MELINTING NEWS —** Keberadaan dan aktivitas peternakan babi di
wilayah 52 Desa Selorejo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur, menuai
sorotan tajam dari kalangan jurnalis dan publik. Berdasarkan fakta lapangan dan 
pengakuan pengelola, operasional kandang tersebut terbukti belum mengantongi perizinan
resmi dari pemerintah daerah, namun nekat beroperasi secara aktif.

 

Hal ini memicu pertanyaan besar terkait dugaan pembiaran oleh instansi berwenang,
serta sikap Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur yang terkesan
menutup-nutupi informasi saat dikonfirmasi oleh awak media.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Fakta dan Pelanggaran Utama

Operasional Ilegal Tanpa Izin:

Perwakilan pengelola kandang, Amran, secara terbuka mengakui bahwa peternakan tersebut
belum memiliki izin resmi yang sah. Ironisnya, meskipun izin masih dalam tahap “
diupayakan” dan harus melalui proses pembahasan di DPRD, aktivitas operasional kandang
sudah berjalan.

![](https://melintingnews.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261102-WA0303-300x225.
jpg)

 

Keberanian beroperasi tanpa dasar hukum yang sah ini mencederai wibawa hukum di 
Kabupaten Lampung Timur.

Pelanggaran Regulasi Tata Ruang (RTRW):

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031, kawasan untuk peternakan
babi secara spesifik telah diatur peruntukannya (antara lain ditetapkan di Kecamatan
Raman Utara). Di luar zona yang telah ditetapkan, keberadaan peternakan ini jelas
merupakan bentuk pelanggaran tata ruang yang melawan hukum.

 

Dugaan Respons Tertutup dari Dinas Terkait:

Saat dikonfirmasi oleh jurnalis Melintingnews, staf Dinas Perizinan dan Penanaman
Modal Lampung Timur (Azizah) menyatakan tidak mengetahui keberadaan kandang tersebut
dengan alasan pimpinan (Kadis Edy Saputra) dan pejabat terkait sedang dinas luar.
Sikap ini dinilai lamban dan mengesankan adanya upaya tutup mata terhadap potensi
pelanggaran di wilayah hukum mereka.

Baca Juga:  Diserang Akun Bodong usai Selesaikan Kasus Eks Kepsek, Ketua YAPERMA
Lampung: Ini Pembunuhan Karakter, Kami Tantang Uji Hukum!

 

Ancaman Sanksi Tegas Berdasarkan Undang-Undang

Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukanlah perkara sepele. 
Rujukan hukum nasional secara tegas menetapkan sanksi pidana berat bagi pihak-pihak
yang melanggar:

Sanksi bagi Perorangan (Pengelola/Pemilik):

 

Ancaman pidana penjara mulai dari 3 tahun hingga 15 tahun, serta denda fantastis
mulai dari Rp1 Miliar hingga Rp8 Miliar, bergantung pada tingkat fatalitas dan dampak
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 jo. UU 
Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023).

 

Sanksi bagi Korporasi:

Jika dikelola secara badan hukum, pengurus dan badan hukum terancam pemberatan denda
hingga tiga kali lipat dari sanksi perseorangan, ditambah sanksi administratif berupa
pencabutan izin usaha dan izin pemanfaatan ruang.

 

Sanksi bagi Pejabat Pemerintah (Jika Terlibat):

Pejabat yang terbukti terlibat menerbitkan izin tidak sesuai tata ruang terancam
pidana penjara maksimal 5 tahun, denda maksimal Rp500 juta, serta pemberhentian 
dengan tidak hormat.

 

Desakan Tindakan Tegas

Kompensasi lingkungan atau klaim koordinasi dengan pihak pengamanan lokal tidak 
dapat melegalkan suatu kegiatan usaha yang cacat hukum dan menabrak aturan RTRW.

 

Dewan Direksi Melintingnews (melalui Ipung Andriansyah, CPL) bersama masyarakat 
mendesak Gubernur Lampung dan Polda Lampung untuk turun tangan langsung melakukan
investigasi mendalam, menghentikan aktivitas operasional kandang ilegal tersebut,
serta menindak tegas seluruh pihak yang terlibat demi tegaknya supremasi hukum di
Bumi Tuwah Bepadan.

 

Senin 2 November 2026.

 

Narahubung / Sumber Informasi: Redaksi Melintingnews / Ipung Andriansyah, CPL.
