# Sekjen YLPK PERARI Desak Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Pendidikan Lampung Tengah

- Link: https://melintingnews.com/sekjen-ylpk-perari-desak-kejaksaan-usut-tuntas-dugaan-penyimpangan-anggaran-dinas-pendidikan-lampung-tengah/
- Published: 2026-11-11T09:40:34+07:30
- Author: Redaksi

**LAMPUNG TENGAH / MELINTING NEWS** — Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Perlindungan
Konsumen Perjuangan Anak Republik (YLPK PERARI), Slamet Riyadi, mendesak Kejaksaan
Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, dan Kejaksaan
Negeri (Kejari) Lampung Tengah untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran
di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

 

Dukungan tersebut disampaikan Slamet menyusul langkah hukum berupa penggeledahan
yang sebelumnya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa proses
penegakan hukum ini harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang
pilih.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jangan sampai uang negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar 
Slamet melalui keterangan resminya, Rabu (11/11).

 

Dalam sorotannya, Slamet meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius
pada sejumlah sektor yang rentan penyimpangan. Beberapa di antaranya meliputi:

Pengadaan perangkat Chromebook

Pengadaan mebelair sekolah

Proyek pembangunan fisik sekolah

Berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan

Baca Juga:  KEJATI JABAR HIMBAU UNTUK WASPADA TERHADAP ADANYA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN
KAJATI JABAR DAN KASIPENKUM

Selain itu, YLPK PERARI juga mendesak agar berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan(
BPK) terkait pengelolaan anggaran pendidikan ditelusuri lebih mendalam guna memastikan
ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara serta tindak pidana korupsi.

 

Slamet menegaskan, pengusutan perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada pemeriksaan
dokumen administratif semata. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, ia berharap
aparat segera menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

“Penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun. Tidak boleh ada perlakuan istimewa
apabila memang ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana korupsi,” tegasnya.

 

Sebagai bentuk peran serta masyarakat, YLPK PERARI menyatakan akan terus menjalankan
fungsi kontrol sosial guna mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran
di sektor pendidikan Kabupaten Lampung Tengah. Pihaknya juga meminta agar publik
diberikan akses informasi yang jelas mengenai perkembangan perkara tersebut, sepanjang
tidak mengganggu proses penyidikan.

 

REDAKSI : Melinting News.

 

Sumber: Selamet (Sekjen YLPK PERARI).

 

PEWARTA –

( AMIR S ).
