# REVITALISASI SMPN 4 PESAWARAN SENILAI RP1,07 MILIAR DISOROT: RAB TAK JELAS, KOMITE DIDUGA TAK DILIBATKAN, MUNCUL DUGAAN PROYEK SILUMAN

- Link: https://melintingnews.com/revitalisasi-smpn-4-pesawaran-senilai-rp107-miliar-disorot-rab-tak-jelas-komite-diduga-tak-dilibatkan-muncul-dugaan-proyek-siluman/
- Published: 2026-11-12T13:51:16+07:30
- Author: Redaksi

**PESAWARAN, LAMPUNG – MELINTING NEWS —**

Program revitalisasi satuan pendidikan yang digulirkan pemerintah bertujuan meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana sekolah demi menunjang kenyamanan serta keselamatan
peserta didik. Namun, pelaksanaan program revitalisasi di SMP Negeri 4 Pesawaran,
Kabupaten Pesawaran, Lampung, kini menjadi sorotan Melinting News.

 

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sorotan tersebut berkaitan dengan kualitas hasil pekerjaan, keterbukaan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis bangunan, mekanisme pelaksanaan kegiatan,
hingga kejelasan pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana program.

 

Persoalan ini mencuat setelah tim Melinting News bersama anggota wartawan, Ahyan,
melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan.

 

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, terdapat sejumlah bagian pekerjaan yang
dinilai perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan petunjuk
teknis (juknis), spesifikasi bangunan, serta standar kualitas pekerjaan yang telah
ditetapkan.

 

Padahal, kegiatan revitalisasi tersebut disebut telah mendekati tahap penyelesaian.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mutu pekerjaan dan kesesuaian hasil 
pembangunan dengan perencanaan awal.

 

Adapun nilai anggaran yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut mencapai:

 

Rp1.079.318.000 (Satu Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Belas 
Ribu Rupiah).

 

Dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar, keterbukaan informasi publik menjadi
hal yang sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui peruntukan anggaran, jenis
bangunan yang direvitalisasi, spesifikasi teknis, RAB, serta mekanisme pelaksanaan
dan pihak yang bertanggung jawab.

 

RAB DAN SPESIFIKASI TEKNIS DIPERTANYAKAN, KOMITE SEKOLAH DIDUGA TIDAK DILIBATKAN

 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum jelasnya informasi mengenai
RAB dan spesifikasi teknis pekerjaan.

 

Selain itu, muncul pertanyaan mengenai keterlibatan komite sekolah dalam proses 
pelaksanaan program revitalisasi tersebut.

 

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun tim Melinting News, terdapat dugaan bahwa
komite sekolah tidak dilibatkan secara langsung dalam proses musyawarah maupun pengambilan
keputusan terkait kegiatan revitalisasi.

 

Tidak hanya itu, keberadaan SK Tim Panitia pelaksana kegiatan juga masih menjadi
tanda tanya dan perlu mendapatkan penjelasan dari pihak sekolah maupun instansi 
terkait.

 

Padahal, berdasarkan mekanisme program revitalisasi yang berlaku, pelibatan unsur
sekolah dan masyarakat, termasuk komite sekolah sesuai ketentuan program, merupakan
bagian penting dalam mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang transparan dan akuntabel.

 

Jika benar unsur-unsur tersebut tidak dilibatkan sebagaimana mestinya, kondisi ini
tentu perlu dievaluasi dan diklarifikasi oleh pihak berwenang.

 

Situasi tersebut bahkan memunculkan kesan seolah-olah kegiatan revitalisasi ini 
berjalan seperti proyek siluman, karena sejumlah informasi mendasar mengenai perencanaan,
kepanitiaan, dan penggunaan anggarannya belum diketahui secara jelas oleh pihak 
yang dimintai keterangan.

 

KETERANGAN NARASUMBER: DIIBARATKAN SEPERTI PROGRAM HANTU

 

Dalam penelusuran di lapangan, salah seorang guru memberikan keterangan mengenai
mekanisme kegiatan, mulai dari tahapan administrasi hingga proses pelaksanaan revitalisasi.

Baca Juga:  Tekan Angka Anak Putus Sekolah, Dewan Pendidikan Lampung Dorong PJJ 
Jadi Solusi Permanen "Sekolah Tanpa Batas"

 

Namun, menurut keterangan guru tersebut, terdapat sejumlah hal yang dinilai belum
sesuai dengan informasi awal yang diterimanya.

 

Narasumber meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan.

 

Dalam keterangannya, ia bahkan mengibaratkan program tersebut seperti program “hantu”
karena menurutnya sejumlah informasi mengenai pelaksanaan kegiatan belum diketahui
secara jelas.

 

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bahan penelusuran lebih lanjut dan masih 
membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

 

MELINTING NEWS SIAP TEMPUH LANGKAH RESMI

 

Kabiro Melinting News Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa pihaknya akan terus menelusuri
persoalan ini dan berencana melayangkan surat resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Pesawaran serta pihak Kejaksaan.

 

Langkah tersebut bertujuan meminta penjelasan sekaligus mendorong pemeriksaan terhadap
pelaksanaan revitalisasi SMPN 4 Pesawaran.

 

“Kami meminta pihak terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan.
Mulai dari juknis, RAB, spesifikasi bangunan, kualitas pekerjaan, keterlibatan komite
sekolah, keberadaan SK Tim Panitia, hingga siapa yang bertanggung jawab sebagai 
pelaksana kegiatan. Jangan sampai program pemerintah yang seharusnya memberikan 
manfaat bagi dunia pendidikan justru menimbulkan persoalan,” tegasnya.

 

Menurutnya, setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan 
secara transparan, terbuka, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Terlebih, pembangunan fasilitas pendidikan berkaitan langsung dengan keselamatan,
kenyamanan, dan kepentingan peserta didik.

 

MELINTING NEWS TERUS KAWAL DAN MINTA KLARIFIKASI

 

Melinting News Pesawaran akan terus mengawal perkembangan persoalan ini serta mendorong
keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran negara.

 

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak SMPN 4 Pesawaran,
komite sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, pelaksana kegiatan, maupun
pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang.

 

Sejumlah pertanyaan penting masih membutuhkan jawaban:

 

1. Mengapa informasi RAB dan spesifikasi teknis pekerjaan belum dapat dijelaskan
secara terbuka?

2. Apakah komite sekolah benar-benar dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan?

3. Di mana keberadaan SK Tim Panitia pelaksana kegiatan?

4. Apakah proses musyawarah dan mekanisme pelaksanaan telah sesuai dengan petunjuk
teknis?

5. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kualitas dan hasil akhir pekerjaan revitalisasi
tersebut?

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan
dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat.

 

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan, bagaimana kualitas
pekerjaan dilaksanakan, serta siapa yang bertanggung jawab atas hasil pembangunan
tersebut.

 

Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban dalam setiap pelaksanaan
program yang menggunakan uang negara.

 

MELINTING NEWS – KRITIS, INDEPENDEN, DAN TERUS MENGAWAL INFORMASI PUBLIK.

Pewarta :

(Heri).
