# Peternakan Ayam Broiler Milik Mardoni di Bedeng 45 Batanghari Diduga Beroperasi Tanpa Izin Usaha dan SIPA

- Link: https://melintingnews.com/peternakan-ayam-broiler-milik-mardoni-di-bedeng-45-batanghari-diduga-beroperasi-tanpa-izin-usaha-dan-sipa/
- Published: 2026-11-10T12:19:19+07:30
- Author: Redaksi

**LAMPUNG TIMUR / MELINTING NEWS —** Usaha peternakan ayam broiler milik Mardoni
yang berlokasi di Bedeng 45, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, disorot
lantaran diduga beroperasi tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, termasuk
Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) serta izin usaha operasional lainnya.

 

Berdasarkan investigasi jurnalis MelintingNews di lapangan, peternakan tersebut 
saat ini aktif beroperasi dengan populasi ayam mencapai 13.000 ekor dari total kapasitas
kandang sebanyak 16.000 ekor.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

![](https://melintingnews.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261110-WA0060-300x225.
jpg)

 

Saat dikonfirmasi pada Senin (09/11/2026), pemilik usaha, Mardoni, secara terbuka
mengakui kekurangan legalitas usahanya. “Saya hanya punya izin lingkungan saja, 
tidak punya izin yang lainnya,” ujarnya.

 

Mardoni juga mengakui bahwa aktivitas pengambilan air tanah untuk keperluan operasional
peternakannya tidak memiliki legalitas resmi. “Tidak ada izin pengeboran, Pak,” 
imbuhnya singkat saat ditanya soal izin pemanfaatan air.

 

Langgar Regulasi ESDM dan UU Sumber Daya Air

Praktik operasional tanpa izin ini jelas menabrak regulasi pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2026, setiap kegiatan usaha
yang menggunakan air tanah wajib memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA).

Kewajiban ini berlaku bagi seluruh skala usaha, termasuk pelaku usaha perorangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) regulasi yang sama.

Baca Juga:  Badai Efisiensi Anggaran Pemprov Lampung, LSM JARAK DPP Lampung Soroti
Tukin Sekda Marindo Yang Fantastis

 

Pengambilan air tanah secara ilegal untuk kepentingan komersial juga diancam dengan
sanksi pidana berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air.

 

Dalam Pasal 20 huruf d undang-undang tersebut disebutkan:

“Seseorang yang dengan sengaja menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usahanya
tanpa perizinan resmi dapat dipidana penjara 1 hingga 3 tahun, serta denda mulai
dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.”

 

Selain ancaman pelanggaran air tanah, peternakan skala besar yang mengabaikan kelengkapan
izin operasional dan lingkungan juga berpotensi dijerat dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) apabila
terbukti menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

 

Desakan Tindakan Tegas APH

Menanggapi temuan ini, Redaksi MelintingNews melalui Kepala Investigasi Nasional,
Ipung Andriansyah, CPL, mendesak instansi terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH)
di Kabupaten Lampung Timur untuk segera turun tangan.

 

APH dan dinas berwenang diminta bersikap tegas dengan menertibkan seluruh pelaku
usaha peternakan yang nekat beroperasi tanpa mengantongi perizinan resmi dari pemerintah
guna menegakkan supremasi hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

 

Redaksi MelintingNews.

10 November 2026.

 

Pewarta –

**( Ipung Andriansyah, CPL ).**
