# Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

- Link: https://melintingnews.com/maulidah-zauroh-soroti-penolakan-pengerukan-pasir-laut-di-kuala-teladas-minta-pemerintah-segera-turun-tangan/
- Published: 2026-11-15T08:45:31+07:30
- Author: Redaksi

**Melintingnews.com/BANDAR LAMPUNG,** — Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah
Zauroh, menyoroti beredarnya informasi mengenai aksi penolakan nelayan tradisional
terhadap aktivitas pengerukan pasir laut di kawasan Kuala Teladas, Kabupaten Tulang
Bawang. Sabtu, (14/11/2026).

 

Menurut Maulidah, informasi tersebut perlu segera mendapat perhatian dan tindak 
lanjut dari pemerintah, terutama untuk memastikan kebenaran kondisi di lapangan 
serta mengantisipasi potensi dampak terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat
pesisir.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Saya mengikuti informasi yang beredar mengenai keberatan nelayan terhadap aktivitas
pengerukan pasir laut di Kuala Teladas. Tentu informasi ini perlu kita pastikan 
kebenarannya. Tetapi kalau memang masyarakat merasa ruang hidup dan sumber penghidupannya
terancam, pemerintah harus segera hadir untuk mendengarkan dan memberikan kepastian,”
ujar Maulidah.

 

Ia menegaskan bahwa aktivitas pembangunan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus
memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang selama ini
menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

 

Terlebih, kawasan Kuala Teladas dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil rajungan
yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian masyarakat pesisir Lampung.

 

“Jangan sampai aktivitas ekonomi yang dilakukan justru mengorbankan mata pencaharian
masyarakat. Kita tentu mendukung investasi dan pembangunan, tetapi keduanya harus
berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Baca Juga:  Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan
Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas

 

Maulidah meminta Pemerintah Provinsi Lampung melalui instansi terkait segera berkoordinasi
dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk memeriksa aktivitas
yang dipersoalkan nelayan, termasuk aspek perizinan, kesesuaian kegiatan, serta 
potensi dampak lingkungan.

 

Menurutnya, apabila kegiatan tersebut telah memiliki izin, pemerintah tetap perlu
memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat
sekitar.

 

“Kalau izinnya lengkap, tetap harus dipastikan bagaimana pelaksanaannya dan dampaknya
terhadap nelayan. Kalau ditemukan pelanggaran, tentu harus ditindak sesuai aturan.
Yang terpenting, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang terbuka,” katanya.

 

Ia juga mengingatkan agar keberatan masyarakat tidak diabaikan hingga berkembang
menjadi konflik yang lebih luas.

 

“Nelayan tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri mempertahankan sumber penghidupannya.
Pemerintah harus hadir sebagai pihak yang memastikan kepentingan masyarakat terlindungi,”
tambahnya.

 

Maulidah menegaskan bahwa pihaknya akan mencermati perkembangan persoalan tersebut
dan mendorong instansi terkait memberikan penjelasan mengenai kondisi sebenarnya
di lapangan.

 

“Bagi nelayan, laut bukan sekadar tempat mencari ikan, tetapi sumber kehidupan keluarganya.
Jangan sampai atas nama pembangunan, kita justru menghilangkan sumber penghidupan
masyarakat,” pungkasnya.(AR).
