# Maulidah Zauroh Minta Pemprov Lampung Perjelas Akses Berobat bagi Warga Kurang Mampu

- Link: https://melintingnews.com/maulidah-zauroh-minta-pemprov-lampung-perjelas-akses-berobat-bagi-warga-kurang-mampu/
- Published: 2026-11-07T08:21:23+07:30
- Author: Redaksi

**BANDAR LAMPUNG / MELINTING NEWS** – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Maulidah
Zauroh, meminta Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah kabupaten dan kota
memberikan kejelasan terkait pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang
belum terdaftar BPJS Kesehatan maupun yang kepesertaannya sedang nonaktif.

 

Menurut Maulidah, masyarakat harus mendapatkan kepastian mengenai langkah yang harus
dilakukan ketika membutuhkan pengobatan, terutama dalam kondisi mendesak. Jangan
sampai warga kebingungan mencari bantuan hanya karena persoalan administrasi kepesertaan
BPJS Kesehatan.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Kalau warga sudah sakit dan BPJS-nya belum aktif, mereka perlu tahu harus datang
ke mana dan siapa yang bisa membantu. Saya ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan
petunjuk langsung dari puskesmas atau rumah sakit, tanpa harus menghubungi anggota
DPRD atau pejabat terlebih dahulu,” ujar Maulidah, Kamis (5/11/2026).

 

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mengalokasikan anggaran
untuk mendukung kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.

 

Pada 18 Mei 2026, Pemprov Lampung mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar
untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan tahun anggaran 2026 bagi masyarakat penerima
bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan penerima upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah
daerah.

 

Selain itu, pemerintah juga disebut telah menyiapkan langkah penanganan melalui 
RSUD Abdul Moeloek bagi pasien yang mengalami kendala administrasi BPJS dalam kondisi
tertentu.

Baca Juga:  Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan
Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas

 

Terkait hal tersebut, Maulidah mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD membahas
lebih lanjut pelaksanaan skema tersebut. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui
siapa saja yang bisa mendapatkan bantuan, bagaimana prosedurnya, serta ke mana harus
mengurus pembiayaan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

 

“Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru harus sibuk mencari informasi
ke sana kemari. Harus ada petunjuk yang jelas dari pemerintah dan rumah sakit, sehingga
warga tahu apa yang harus dilakukan ketika membutuhkan pengobatan,” ungkapnya.

 

Maulidah juga mengingatkan bahwa dalam kondisi gawat darurat, fasilitas pelayanan
kesehatan wajib mendahulukan penanganan pasien tanpa mempersulit dengan urusan administrasi.

 

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, yang mengatur kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendahulukan
penyelamatan pasien dalam kondisi gawat darurat.

 

“Untuk kondisi gawat darurat, kita perlu memastikan apakah tersedia anggaran bagi
pasien kurang mampu yang BPJS-nya belum aktif. Jika memang tersedia, petugas rumah
sakit harus memahami bagaimana proses pengajuannya agar keluarga pasien segera mendapatkan
kepastian,” kata Maulidah.

 

Ia berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih 
mudah dijangkau, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Baginya, masyarakat tidak
hanya membutuhkan program jaminan kesehatan, tetapi juga kepastian bahwa mereka 
tetap mendapatkan pertolongan ketika sedang sakit.(AMR).
