# MAS TEGUH WIYONO: RUU PERAMPASAN ASET HARUS MENJADI MOMENTUM PEMBERANTASAN KORUPSI, NAMUN JANGAN ABAIKAN KEADILAN DAN HAK MASYARAKAT

- Link: https://melintingnews.com/mas-teguh-wiyono-ruu-perampasan-aset-harus-menjadi-momentum-pemberantasan-korupsi-namun-jangan-abaikan-keadilan-dan-hak-masyarakat/
- Published: 2026-11-19T11:24:49+07:30
- Author: Redaksi

**PONOROGO / MELINTING NEWS –**Rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) 
Perampasan Aset menjadi Undang-Undang menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk
mahasiswa hukum. Regulasi ini dinilai memiliki arti penting dalam memperkuat upaya
pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana.

 

Mas Teguh Wiyono, SE., SH., S.Pd., MM., Mahasiswa Magister (S2) Hukum Universitas
Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), memberikan pandangan bahwa pembentukan Undang-Undang
Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan supremasi
hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Menurutnya, secara prinsip, negara harus memiliki instrumen hukum yang kuat untuk
mengambil kembali aset yang terbukti berasal dari hasil tindak pidana, khususnya
korupsi yang telah merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

 

“Jangan sampai seseorang melakukan tindak pidana korupsi, menikmati hasil kejahatannya,
sementara negara dan rakyat harus menanggung kerugiannya. Filosofi pemberantasan
korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian dan mengembalikan
aset hasil kejahatan kepada negara,” demikian rumusan pandangan Mas Teguh Wiyono
dalam naskah opini ini.

 

### Perampasan Aset Harus Berlandaskan Kepastian Hukum

 

Mas Teguh berpandangan bahwa keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset tidak boleh
hanya berorientasi pada keberhasilan penegakan hukum, tetapi juga harus menjamin
perlindungan hak asasi manusia.

 

Menurut perspektif hukum, terdapat beberapa prinsip penting yang harus menjadi perhatian:

 

1. **Asas praduga tak bersalah.** Setiap orang tetap harus diperlakukan sebagai 
pihak yang belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum sesuai ketentuan hukum.

 

2. **Due process of law.** Setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset harus melalui
mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan dapat diuji di pengadilan.

 

3. **Perlindungan hak milik masyarakat.** Aset milik pihak ketiga yang diperoleh
secara sah dan beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.

Baca Juga:  KAHMI Pesawaran Gelar Musda Ke-III Tahun 2026, Tetapkan Lima Presidium
Baru

 

4. **Pengawasan terhadap aparat penegak hukum.** Kewenangan yang besar harus diimbangi
mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

 

5. **Transparansi pengelolaan aset.** Aset yang dirampas harus dikelola secara profesional,
akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

 

### Jangan Sampai Hukum Menjadi Alat Kesewenang-wenangan

 

Lebih lanjut, Mas Teguh menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan
dengan perlindungan konstitusional warga negara.

 

Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru melahirkan persoalan hukum baru
berupa ketidakpastian kepemilikan aset, kriminalisasi, atau tindakan sewenang-wenang.

 

“Negara hukum bukan hanya negara yang memiliki kekuasaan untuk menghukum, tetapi
negara yang mampu memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan aparat penegak
hukum berjalan berdasarkan undang-undang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak
warga negara,” menjadi pesan utama dalam pandangan hukum yang diangkat dalam tulisan
ini.

 

### Momentum Membangun Indonesia yang Bersih dan Berkeadilan

 

Sebagai mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Mas Teguh Wiyono
memandang bahwa pengesahan regulasi perampasan aset harus menjadi momentum memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

 

Keberhasilan sebuah undang-undang tidak cukup diukur dari cepatnya proses pengesahan,
melainkan dari kualitas norma, kepastian pelaksanaan, efektivitas penegakan hukum,
serta manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Oleh karena itu, DPR dan pemerintah diharapkan memastikan bahwa regulasi tersebut
benar-benar menjadi instrumen pemberantasan tindak pidana, bukan menjadi alat kekuasaan.

 

**”Hukum harus tajam terhadap kejahatan, tetapi tetap adil terhadap setiap warga
negara. Aset hasil kejahatan harus dikembalikan kepada negara, sementara hak masyarakat
yang memperoleh hartanya secara sah wajib dilindungi. Itulah esensi negara hukum
yang berkeadilan.”**

 

**Mas Teguh Wiyono, SE., SH., S.Pd., MM.**

Mahasiswa S2 Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO).

(AMR).
