# Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal IIndonwsia (FSPMI) Maluku Utara Yusril Muksim SE.,M.Si : Jangan Jawab Tuntutan Upah Buruh Dengan Kekerasan! Negara Tidak Boleh Kalal Oleh Premanisme

- Link: https://melintingnews.com/ketua-dpw-federasi-serikat-pekerja-metal-iindonwsia-fspmi-maluku-utara-yusril-muksim-se-m-si-jangan-jawab-tuntutan-upah-buruh-dengan-kekerasan-negara-tidak-boleh-kalal-oleh-premanisme/
- Published: 2026-11-19T14:27:01+07:30
- Author: Redaksi

**Melintingnews.com/TERNATE –** Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Maluku Utara Yusril Muksin mengecam keras dugaan
tindakan penganiayaan terhadap dua peserta aksi Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat(
GEBRAK) Halmahera Tengah, Muhammad Alfarisi dan Rahmad, saat menyampaikan aspirasi
di depan Kantor Bupati Halmahera Tengah, Rabu (18/11/2026).

 

Peristiwa ini bukan sekadar persoalan pemukulan terhadap dua orang peserta demonstrasi.
Ini merupakan alarm serius bagi kehidupan demokrasi dan kebebasan berserikat di 
Maluku Utara. Ketika buruh datang menyampaikan tuntutan tentang upah yang layak,
justru kekerasan yang mereka terima. Ini sebuah ironi yang tidak boleh dianggap 
biasa!

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Kami ingin tegaskan, buruh datang ke kantor Bupati bukan membawa senjata, bukan
mencari keributan, apalagi mengganggu ketertiban. Buruh datang membawa tuntutan 
tentang hak, tentang upah yang layak, dan tentang keberlangsungan hidup keluarganya.
Kalau aspirasi buruh justru dibalas dengan pukulan, lalu di mana ruang demokrasi
yang selama ini kita banggakan? Ujar, yusril

 

Kami tidak akan membiarkan persoalan ini direduksi menjadi sekadar cekcok antara
peserta aksi dengan orang tidak dikenal. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni
jaminan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan
pendapat di muka umum.

 

Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika buruh menuntut kenaikan upah, yang hadir
justru intimidasi. Jangan sampai kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi ruang
pelayanan dan penyelesaian persoalan rakyat berubah menjadi tempat di mana keselamatan
penyampai aspirasi dipertaruhkan.

 

Kami mendesak Polres Halmahera Tengah untuk segera mengusut tuntas dugaan penganiayaan
tersebut, mengidentifikasi para pelaku, mengungkap motifnya, serta memproses siapa
pun yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum. Jangan berhenti pada penerimaan
laporan. Harus ada tindakan nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:  Sosialisasi Pencegahan Karhutla Di Merbau Mataram: Sinergi BPBD Lampung
Selatan Dan Mabes TNI Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat

 

Kami juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tidak boleh bersikap pasif.
Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah harus memberikan jaminan bahwa setiap
buruh yang menyampaikan aspirasi dilindungi, bukan dibiarkan menghadapi ancaman 
kekerasan.

 

Persoalan upah tidak boleh diselesaikan dengan intimidasi. Perbedaan pendapat tidak
boleh dibalas dengan penganiayaan. Dan perjuangan buruh tidak boleh diperlakukan
sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

 

Terkait tuntutan kenaikan UMK dan UMSK Halmahera Tengah, kami menegaskan bahwa pemerintah
harus membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh dengan melibatkan serikat pekerja
dan aliansi buruh. Kesepakatan untuk melibatkan GEBRAK dalam pembahasan UMK dan 
UMSK pada 21 November 2026 harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar janji untuk
meredam aksi demonstrasi.

 

Tuntutan upah layak bukan tuntutan yang lahir dari keserakahan buruh. Itu adalah
tuntutan atas keadilan ekonomi di tengah besarnya aktivitas industri dan eksploitasi
sumber daya alam di Halmahera Tengah. Tidak masuk akal apabila daerah menjadi pusat
pertumbuhan industri dan investasi, tetapi pekerjanya masih harus berjuang keras
untuk memperoleh upah yang memenuhi kebutuhan hidup layak.

 

Jangan hanya kekayaan alam Halmahera Tengah yang terus dieksploitasi dan menghasilka
keuntungan besar, sementara kesejahteraan buruh justru dikesampingkan!

 

Kami tegaskan, DPW FSPMI Maluku Utara berdiri bersama perjuangan buruh Halmahera
Tengah. Kami akan mengawal proses hukum atas dugaan penganiayaan ini dan memastikan
perjuangan untuk upah layak tidak dihentikan oleh intimidasi maupun kekerasan.

 

Buruh tidak sedang meminta belas kasihan. Buruh sedang menuntut keadilan. Dan keadilan
tidak boleh dibungkam dengan kepalan tangan!.

Redaksi: Melinting News.

( AR ).
