# Kejaksaan Periksa 83 Kepala Sekolah Terkait Dugaan Pemerasan Dana Revitalisasi, 13 Penyidik Diterjunkan

- Link: https://melintingnews.com/kejaksaan-periksa-83-kepala-sekolah-terkait-dugaan-pemerasan-dana-revitalisasi-13-penyidik-diterjunkan/
- Published: 2026-11-17T16:17:58+07:30
- Author: Redaksi

**Melintingnews.com/LAMPUNG TENGAH** – Penanganan perkara dugaan pemerasan dalam
jabatan terkait program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten
Lampung Tengah semakin intensif. Tim penyidik gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati)
Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah mulai melakukan pemeriksaan
terhadap puluhan kepala sekolah penerima bantuan program tersebut.

 

Sebanyak 13 penyidik diterjunkan untuk memeriksa 83 kepala sekolah secara bertahap
pada Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya pendalaman perkara
yang diduga berkaitan dengan permintaan setoran sebesar 15 persen dari nilai bantuan
revitalisasi sekolah.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Dugaan praktik tersebut menyeret oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

 

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., yang mewakili
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., membenarkan
adanya pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah tersebut.

 

Menurut Okky, pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh keterangan dari para penerima
bantuan sekaligus memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan.

 

“Betul bahwasanya hari ini, kami dari tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung
Tengah melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah sehubungan dengan dana revitalisasi
di Dinas Pendidikan tahun 2026,” ungkap Okky saat dikonfirmasi.

 

Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah tersebut dilaksanakan
secara bertahap. Sebelumnya, tim penyidik juga telah melakukan sejumlah tindakan
hukum, termasuk penggeledahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

 

Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Tengah, Okky menyampaikan bahwa koordinasi terus dilakukan bersama
bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung selaku pihak yang menangani penyidikan
utama perkara ini.

 

“Untuk progres penanganan, tentunya kami akan selalu berkoordinasi dengan Pidsus
Kejati sehubungan dengan timeline untuk pemanggilan para pihak, khususnya dari Dinas
Pendidikan,” jelasnya.

Baca Juga:  LSM PRO RAKYAT Tantang Kajati Lampung: Jangan Biarkan “Pekerjaan Rumah”
Menggantung, Bongkar Tuntas Dugaan Korupsi!

 

Sejumlah Kepala Sekolah Akui Adanya Permintaan Uang

 

Perkembangan menarik muncul setelah sejumlah kepala sekolah menjalani pemeriksaan.
Berdasarkan keterangan beberapa saksi yang meminta identitasnya dirahasiakan, mereka
mengaku telah ditanya penyidik mengenai dugaan permintaan sejumlah uang oleh oknum
di lingkungan Dinas Pendidikan.

 

Bahkan, sejumlah kepala sekolah menyebut bahwa dugaan permintaan uang tersebut turut
menjadi materi pemeriksaan yang ditanyakan kepada para penerima bantuan.

 

“Tadi waktu kami ditanya hampir semua mengakui adanya permintaan uang. Lebih baik
mengaku bang, daripada kami yang jadi tersangka, untuk apa menutupi perbuatan yang
salah,” ujar salah seorang kepala sekolah usai pemeriksaan.

 

Keterangan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami lebih lanjut oleh
penyidik, termasuk menelusuri siapa pihak yang diduga meminta uang, bagaimana mekanisme
permintaan dilakukan, serta ke mana aliran dana tersebut disalurkan.

 

Penyidikan Resmi Bergulir Sejak 9 November 2026

 

Berdasarkan dokumen surat pemanggilan saksi, penyidikan perkara ini telah resmi 
dimulai melalui Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor:
PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

 

Dengan pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah dan keterlibatan 13 penyidik gabungan,
penanganan perkara ini kini memasuki tahapan penting dalam pengumpulan keterangan
serta penguatan alat bukti.

 

Publik pun menantikan sejauh mana penyidik akan mengungkap dugaan praktik permintaan
setoran 15 persen tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain di
lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

 

Penegakan hukum diharapkan berjalan transparan, profesional, dan menyeluruh, sehingga
seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

 

Redaksi: Melinting News.
