# FORMAL Soroti Sitaan Rp1 Triliun, UUM: Jangan Berhenti di Penyitaan

- Link: https://melintingnews.com/formal-soroti-sitaan-rp1-triliun-uum-jangan-berhenti-di-penyitaan/
- Published: 2026-09-15T11:56:40+07:30
- Author: Redaksi

**BANDAR LAMPUNG/Melintingnews.com** – Penyitaan uang lebih dari Rp1 triliun oleh
Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan korupsi terkait pemanfaatan kawasan hutan
di wilayah PT Inhutani V Lampung mendapat sorotan dari Forum Masyarakat Lampung (
FORMAL).

 

Ketua FORMAL, Umar Usman Mursyid (UUM), meminta Kejaksaan Agung tidak berhenti pada
penyitaan barang bukti. Menurutnya, proses hukum harus dilanjutkan secara transparan
untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat serta memastikan ada tidaknya 
kerugian negara.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Adapun uang yang disita disebut mencapai Rp1.003.184.000.000 dan USD 166.000.

 

“Uang Rp1 triliun itu bukan angka kecil. Publik tentu ingin mengetahui dari mana
uang tersebut berasal, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terkait dan ke mana 
aliran dananya,” tegas UUM kepada media, Selasa (9/9/2026).

 

Menurut UUM, penyitaan merupakan bagian dari proses penyidikan. Karena itu, langkah
berikutnya harus dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan ketentuan hukum 
yang berlaku.

 

“FORMAL meminta Kejagung jangan berhenti di uang. Barang yang disita memang penting
sebagai alat bukti, tetapi publik juga menunggu bagaimana perkara ini dibuktikan
dan siapa saja yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” ujarnya.

 

FORMAL Minta UU Tipikor dan UU Kehutanan Diterapkan

 

UUM menilai perkara tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk kemungkinan
penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, sepanjang unsur-unsurnya dapat
dibuktikan.

 

Ia menyebut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, khususnya ketentuan mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan kewenangan.

 

Namun, UUM menegaskan, penerapan pasal tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan besarnya
nilai uang yang disita.

 

“Besarnya sitaan tentu menjadi bagian penting yang harus dijelaskan dalam proses
penyidikan. Tetapi unsur pidananya tetap harus dibuktikan. Siapa melakukan apa, 
kewenangannya apa, perbuatannya bagaimana, serta apakah benar menimbulkan kerugian
negara, semuanya harus terang,” katanya.

 

Selain UU Tipikor, FORMAL juga meminta aparat penegak hukum mendalami aspek pidana
kehutanan apabila ditemukan dugaan kegiatan yang melanggar ketentuan perizinan dan
pemanfaatan kawasan hutan.

Baca Juga:  JAGA BUMI PESAWARAN! Tambang Batu Ilegal di Way Ratai Disegel, DLH Lampung:
Jangan Rusak Alam Demi Keuntungan Sesaat!

 

Dua Alat Bukti Harus Menjadi Dasar

 

UUM juga menyinggung ketentuan hukum acara pidana terkait penetapan tersangka.

 

Menurutnya, apabila penyidik telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum, maka proses penetapan tersangka harus
dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

 

“Jangan berlarut-larut. Kalau alat buktinya memang sudah cukup, proses hukumnya 
harus berjalan. Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah, tetapi kepastian
hukum juga harus dijaga,” tegasnya.

 

Ia meminta masyarakat tidak diarahkan untuk menghakimi pihak tertentu hanya berdasarkan
pemberitaan mengenai penyitaan.

 

FORMAL Tak Menghakimi PT PSMI

 

Terkait nama PT PSMI yang disebut dalam perkara tersebut, UUM menegaskan FORMAL 
tidak berada pada posisi untuk menyatakan suatu perusahaan atau individu bersalah
sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

“Kami tidak membela perusahaan dan juga tidak menghakimi. Semua pihak memiliki hak
untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Yang kami minta adalah prosesnya terbuka
dan transparan,” kata UUM.

 

FORMAL, lanjutnya, ingin sejumlah pertanyaan penting dapat dijawab dalam proses 
penyidikan.

 

“Sejak kapan kegiatan itu berlangsung? Dasar izinnya apa? Siapa yang memberikan 
atau menerbitkan izin? Siapa yang memperoleh manfaat? Kemudian bagaimana metode 
penghitungan kerugian negara sampai muncul angka lebih dari Rp1 triliun? Semua itu
harus dijelaskan secara terang,” ujarnya.

 

Minta Aliran Dana Ditelusuri

 

Selain dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran di bidang kehutanan, FORMAL 
juga meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana apabila dalam penyidikan
ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang.

 

UUM menyebut penelusuran aliran dana penting untuk mengetahui apakah uang yang disita
hanya berada pada satu pihak atau telah berpindah kepada pihak lain.

 

“Kalau dalam proses penyidikan ditemukan indikasi bahwa dana tersebut berasal dari
tindak pidana, maka alirannya harus ditelusuri. Jangan hanya melihat uangnya berada
di mana, tetapi juga bagaimana uang itu diperoleh, dipindahkan dan siapa yang menikmati,”
pungkasnya.

(Rz).
