# Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

- Link: https://melintingnews.com/dugaan-setoran-wajib-rp5-10-juta-setiap-pencairan-dana-bos-sd-di-kota-bandar-lampung-jumlah-dugaan-pungutan-mencapai-ratusan-juta-rupiah/
- Published: 2026-11-18T08:55:11+07:30
- Author: Redaksi

**BANDAR LAMPUNG / MELINTING NEWS** — Muncul dugaan baru terkait praktik pungutan
liar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, yang diungkapkan
oleh sejumlah kepala sekolah SD.

 

Para narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan ini mengaku, setiap kali 
pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mereka diwajibkan menyerahkan 
setoran senilai Rp5 hingga Rp10 juta per sekolah.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Setiap kali dana BOS SD cair, kami seakan‑akan wajib menyiapkan setoran. Besarannya
berkisar Rp5 sampai Rp10 juta per sekolah,” ungkap salah satu kepala sekolah SD 
Kota Bandar Lampung, yang enggan disebutkan namanya, pada Senin (16/11/2026).

 

Narasumber menjelaskan, apabila menolak untuk menyetorkan uang tersebut, dikhawatirkan
akan berdampak pada kelanjutan jabatan mereka. Sayangnya, setoran ini dilakukan 
tanpa disertai bukti kuitansi, sehingga menyulitkan pihak terkait untuk mendapatkan
barang bukti secara langsung. Meski begitu, Tim Media PWDPI telah menyimpan barang
bukti berupa rekaman dari sejumlah kepala sekolah.

 

“Pencairan dana BOS tersebut dilakukan beberapa kali dalam satu tahun anggaran. 
Jika dihitung dengan jumlah 167 sekolah dasar yang ada di Kota Bandar Lampung, dengan
asumsi nominal setoran rata‑rata Rp5 juta per sekolah, maka nilai dugaan pungutan
dalam satu kali putaran pencairan saja sudah mencapai lebih dari Rp835 juta,”ungkap
narasumber.

Baca Juga:  Berkedok Infak, MAN 1 Pringsewu Diduga Lakukan Pungli Sistematis Selama
3 Tahun: Calon Siswa Terancam Gugur Jika Tak Bayar

 

Terpisah, Upaya konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung, S.T., M.Si., hingga saat ini belum
berhasil, karena pejabat tersebut tidak berada di tempat ketika tim redaksi datang
untuk meminta klarifikasi.

 

Hal yang sama, Kabid Dikdas juga saat dikonfirmasi melalui via WA meski aktif tidak
memberikan jawaban.

 

Dugaan ini semakin memperkuat pandangan banyak pihak bahwa praktik pungli di lingkungan
Disdikbud Kota Bandar Lampung diduga berlangsung secara terstruktur, sistematis 
dan masif.

 

Dana yang seharusnya murni diperuntukkan untuk kebutuhan operasional, sarana prasarana,
serta kepentingan peserta didik, diduga ikut tersedot untuk memenuhi permintaan 
pihak‑pihak tertentu.

 

Masyarakat dan para tenaga pendidik mendesak aparat pengawas serta Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan penyelidikan mendalam,
memverifikasi seluruh aliran dana BOS, dan menindak tegas seluruh pihak yang terbukti
terlibat, mengingat para oknum pejabat di Kota Bandar Lampung sulit sekali tersentuh
hukum.

Tim Media PWDPI akan terus memantau perkembangan kasus ini.

REDAKSI

Sumber-

(Tim Media PWDPI).
