# DPP BNM dan ABR Indonesia Bangun Sinergi Strategis, Siapkan Posko Pengaduan Narkotika dan Bantuan Hukum Gratis

- Link: https://melintingnews.com/dpp-bnm-dan-abr-indonesia-bangun-sinergi-strategis-siapkan-posko-pengaduan-narkotika-dan-bantuan-hukum-gratis/
- Published: 2026-11-17T21:29:45+07:30
- Author: Redaksi

**Melintingnews.com/BANDAR LAMPUNG** – Komitmen memperkuat gerakan pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika terus dibangun melalui
kolaborasi antarlembaga. Dewan Pimpinan Pusat Berantas Narkotika dan Maksiat (DPP
BNM) melalui Ketua DPD BNM Provinsi Lampung, Sony Mahiwal, melakukan kunjungan ke
Kantor DPP Advokat Bela Rakyat Indonesia (ABR Indonesia) di Bandar Lampung, Selasa(
17/11/2026).

 

Kunjungan tersebut menjadi momentum awal penjajakan kerja sama strategis kedua organisasi,
yang diarahkan pada rencana penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of 
Understanding (MoU) dalam bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, edukasi
hukum, advokasi masyarakat, serta pendampingan hukum.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Tidak sekadar membangun komunikasi kelembagaan, pertemuan ini juga membahas sejumlah
program konkret, di antaranya kampanye antinarkoba, penguatan kesadaran hukum masyarakat,
pembukaan posko pengaduan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
hingga penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang
membutuhkan.

 

Ketua DPD BNM Provinsi Lampung, Sony Mahiwal, menyampaikan bahwa sinergi dengan 
ABR Indonesia merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan gerakan antinarkoba
sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat melalui pendekatan edukasi dan pendampingan
hukum.

 

“Persoalan narkotika tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi atau organisasi
saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi sosial
dan profesi hukum. Kami ingin membangun gerakan yang tidak hanya menyuarakan perlawanan
terhadap narkotika, tetapi juga hadir memberikan edukasi, pendampingan, dan solusi
bagi masyarakat,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Ketua Umum DPP ABR Indonesia, Dr. (c) Hermawan, S.H.I., M.H., CM.,
SHEL, menyambut positif inisiatif kerja sama tersebut. Menurutnya, ancaman narkotika
merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan terpadu, konsisten, dan berorientasi
pada perlindungan masyarakat.

 

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan,
edukasi, rehabilitasi, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

 

“ABR Indonesia memandang bahwa perang terhadap narkotika bukan semata-mata persoalan
penindakan hukum, melainkan juga tanggung jawab kemanusiaan dan sosial. Kita harus
membangun kesadaran bersama, memperkuat ketahanan masyarakat, serta memastikan bahwa
setiap warga yang membutuhkan akses terhadap keadilan memperoleh pendampingan hukum
yang layak,” tegas Hermawan.

Baca Juga:  AWG Lampung Gelar Aksi Jumat Nasional di Tugu Adipura, Desak Penghentian
Genosida dan Kemerdekaan Palestina

 

Lebih lanjut, Hermawan menyampaikan bahwa rencana pembentukan posko pengaduan dan
layanan bantuan hukum gratis merupakan salah satu bentuk konkret kehadiran organisasi
di tengah masyarakat.

 

“Posko ini nantinya diharapkan menjadi ruang pengaduan, konsultasi, edukasi, dan
akses pendampingan hukum bagi masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat
tidak merasa sendirian ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan narkotika.
Tentunya, setiap penanganan akan dilakukan secara profesional, proporsional, serta
tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan,” tambahnya.

 

Kedua organisasi juga menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan menjadi bagian 
dari dukungan masyarakat sipil terhadap program pemerintah dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

 

Dukungan tersebut dinilai penting mengingat pemberantasan narkotika membutuhkan 
sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat,
advokat, dunia pendidikan, dan seluruh komponen bangsa.

 

Bangun Gerakan Nyata, Bukan Sekadar Seremonial

 

Sebagai tindak lanjut penjajakan kerja sama, BNM dan ABR Indonesia akan mematangkan
rencana penandatanganan MoU sekaligus menyusun program kerja bersama, termasuk mekanisme
operasional posko pengaduan dan layanan bantuan hukum gratis.

 

Hermawan berharap, kolaborasi tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan
kesepakatan, tetapi mampu melahirkan gerakan sosial yang terukur, berkelanjutan,
dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

 

“Semangat kita jelas, menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkotika, memperkuat
kesadaran hukum, serta menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. BNM
bergerak dalam penguatan gerakan antinarkotika, sementara ABR Indonesia siap mengambil
peran melalui edukasi, advokasi, dan pendampingan hukum. Ketika kekuatan sosial 
dan kekuatan hukum bersatu, kita berharap lahir gerakan yang lebih efektif dan berdampak,”
tutupnya.

 

Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun gerakan masyarakat
yang lebih kuat, berani, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan yang 
sehat, aman, bebas narkotika, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

 

DPP BNM – DPP ABR INDONESIA

 

Bersinergi Melindungi Masyarakat, Bergerak Menyelamatkan Generasi Bangsa.

( Reza).
