# Bahas Raperda APBD 2027, Maulidah Zauroh Dorong Infrastruktur yang Langsung Dirasakan Masyarakat

- Link: https://melintingnews.com/bahas-raperda-apbd-2027-maulidah-zauroh-dorong-infrastruktur-yang-langsung-dirasakan-masyarakat/
- Published: 2026-11-12T08:08:04+07:30
- Author: Redaksi

 

**BANDAR LAMPUNG/ MELINTING NEWS**— Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah
Zauroh, mendorong agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur
yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

 

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Maulidah, pembahasan Raperda APBD menjadi momentum penting untuk memastikan
setiap program pembangunan benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan
masyarakat.

 

“Dalam pembahasan APBD 2027 ini, kita ingin memastikan bahwa anggaran pembangunan
benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan hanya berapa besar anggaran yang
dialokasikan, tetapi juga di mana lokasinya, siapa yang mendapatkan manfaat, dan
seberapa mendesak kebutuhan tersebut,” ujar Maulidah.

 

Politisi Fraksi PKB tersebut menilai, pembangunan dan perbaikan jalan yang mendukung
akses masyarakat menuju sekolah, puskesmas, pasar, dan sentra pertanian perlu menjadi
salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas infrastruktur.

 

Selain jalan, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung
produktivitas pertanian serta penanganan drainase dan titik-titik yang selama ini
menjadi langganan banjir.

 

“Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan itu sederhana. Anak-anak bisa berangkat
sekolah dengan aman, orang sakit lebih mudah menuju fasilitas kesehatan, petani 
bisa membawa hasil panennya ke pasar, dan warga tidak lagi khawatir setiap kali 
hujan turun,” katanya.

 

Maulidah memahami bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan sehingga
tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Baca Juga:  Sering Terjadi Kecelakaan, Elvanty Usulkan Pemasangan Traffic Light 
di Perempatan Pasar Tridatu dan Way Jepara

 

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru harus menjadi dasar untuk menentukan 
skala prioritas pembangunan secara lebih cermat dan terukur.

 

“Ketika anggaran terbatas, kita harus semakin selektif menentukan prioritas. Mana
yang paling mendesak, mana yang manfaatnya paling luas, dan mana yang benar-benar
dibutuhkan masyarakat. Itu yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembahasan
APBD,” tegasnya.

 

Ia juga mendorong agar setiap program pembangunan infrastruktur yang dibahas memiliki
kejelasan lokasi, target penanganan, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.

 

Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan
secara optimal sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan
pembangunan.

 

“Kalau ada jalan yang bertahun-tahun rusak, saluran irigasi yang tidak berfungsi,
atau wilayah yang terus mengalami banjir, kita perlu memastikan bagaimana persoalan
tersebut masuk dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan kewenangan pemerintah
daerah,” jelasnya.

 

Maulidah berharap pembahasan Raperda APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran
yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas
pembangunan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

 

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar seberapa besar anggaran yang
kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,”
pungkasnya.(PUTRA )
