# Badai Efisiensi Anggaran Pemprov Lampung, LSM JARAK DPP Lampung Soroti Tukin Sekda Marindo Yang Fantastis

- Link: https://melintingnews.com/badai-efisiensi-anggaran-pemprov-lampung-lsm-jarak-dpp-lampung-soroti-tukin-sekda-marindo-yang-fantastis/
- Published: 2026-11-11T11:55:50+07:30
- Author: Redaksi

**Melintingnews.com/Bandar Lampung-11** November 2026, Masyarakat Lampung dalam 
beberapa waktu ini Mengelus dada atas Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi
Lampung tahun 2026 berbanding terbalik dengan penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai(
TPP) atau tukin bagi ASN.

 

Semangat hari pahlawan tak di imbangi Mengenai Bagaimana Harapan masyarakat agar
pemerintah provinsi Lampung hadir di tengah kesusahan yang sedang melanda,baik biaya
hidup semakin hari meningkatk,perilaku koruptif pejabat publik nya.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Alih alih Mengedepankan Kesejahteraan masyarakat Lampung,Publik mengecam atas gaya
hidup pemerintah Lampung khususnya pemrov Lampung ,Di tengah penghematan belanja
daerah,Jarak Lampung menemukan data yang mengejutkan yakni ,tukin Sekretaris Daerah(
Sekda) Provinsi Lampung justru tercatat tertinggi dan paling wah.

 

Data itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2026 yang ditetapkan
pada 24 Februari 2026 tentang Besaran TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja.

 

Berdasarkan Lampiran I Pergub Yang terdata ,Sekda sebagai jabatan tertinggi ASN 
di Pemprov Lampung menerima alokasi tukin hingga puluhan juta rupiah per bulan, 
jauh melampaui pejabat lainnya.

 

Jaringan Rakyat anti Korupsi DPP Lampung melalui Ketua umum nya Yakni Riza Rahmayadi,
SH Menegaskan bahwa :

 

“Perspektif saya mengenai data peraturan gubernur nomor 4 tahun 2026 tentu harus
di imbangi Dengan Performa yang berdampak dalam kesejahteraan Umum,Sekda Lampung
Harapan kami yakni Harus Sering bermuhasabah sebelum benar benar berjamaah,sebab
kelonjakan Tukin ini berbanding terbalik dengan Rakyat rasakan mengenai efesiensi,
karena dampak nya sangat di rasakan Masyarakat khususnya masyarakat Lampung” ujarnya

 

Lonjakan pesat Tukin Sekda bahkan mencapai 75 kali lipat dibandingkan tukin yang
diterima Kepala Sekolah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang
berada di level bawah.

 

Jarak yang Sangat vertikal ini memunculkan perbedaan Sehingga Membuat Cemburu sosial
dikalangan masyarakat khususnya di Lampung sendiri,Biaya-Biaya Rumah tangga meningkat,
menjadi jeritan Yang hampir setiap hari di rasakan setiap keluarga di Lampung .

 

Harusnya Di saat Pemprov bicara efisiensi, Pengembangan kesejahteraan masyarakat
harus meningkat lebih baik,taraf hidup harus terjamin,bukan justru menumpuk di pucuk
pimpinan birokrasi.

Baca Juga:  Peternakan Ayam Broiler di Lampung Timur Disorot, Diduga Belum Kantongi
Izin SIP dan SIPA

 

Padahal, ada yang lebih urgensi ,pegawai honorer kita di pelosok rimba di provinsi
Lampung, fasilitas prasarana harus di imbangi ,Kepala Sekolah, guru, dan PPPK adalah
garda terdepan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

 

Jarak Lampung menilai Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945 tidak tercermin dalam surat edaran gubernur ini,tanpa memperhatikan
rasa keadilan internal ASN dan memicu ketimpangan kesejahteraan,Semangat efisiensi
anggaran dianggap belum sejalan dengan prinsip pemerataan tukin di lingkungan.

 

Riza Rahmayadi,SH Berharap Agar pemprov dan DPRD provinsi Lampung Saling menguatkan
agar kepentingan publik itu prioritas,dan meminta revisi ulang mengenai Lonjakan
Tukin yang fantastis ini sesuai tertuang dengan peraturan gubernur nomor 4 tahun
2026 ini segera di revisi demi kepentingan Rakyat khususnya di Lampung.

 

Jarak Lampung akan mengkaji dengan team prihal lonjakan fantastis ini,tambah Riza
rahmayadi,SH

 

Kami tentu akan mengkaji ini lebih dalam ,Bukan kami diam soal surat edaran ini,
beberapa kali saya pribadi mengkonfirmasi bapak Marindo selaku sekda,tidak ada respon,
agar tidak ada multitafsir ,sebab nilai ini sangat besar ,kedepan apabila tidak 
ada respon ,kami akan menyampaikan pendapat di muka umum,harapan besar Sudi mempersilahkan
kami untuk berdiskusi, dan meminta penegak hukum dan Kejati Lampung agar memeriksa
Laporan hasil kekayaan Sekda Lampung di tengah Lonjakan pesat Tukin ini” tutup Riza
rahmayadi ketua JARAK DPP Lampung.

 

Hingga berita ini terbit masih dibutuhkan klarifikasi lebih detail agar pihak pihak
yang kami duga yakni Sekda Lampung atas lonjakan fantastis Tukin ini ,agar memberikan
edukasi dan klarifikasi atas lonjakan Tukin ini , apalagi efesiensi sangat berdampak
sekali terhadap masyarakat khususnya di Lampung.

Redaksi: Melinting News.

Sumber –

Riza rahmayadi Jaringan Rakyat anti korupsi DPP Lampung.
