# Australia Dukung Penguatan Demokrasi di Aceh melalui Program Partisipasi

- Link: https://melintingnews.com/australia-dukung-penguatan-demokrasi-di-aceh-melalui-program-partisipasi/
- Published: 2026-10-30T21:11:18+07:30
- Author: Redaksi

**BANDA ACEH /MELINTING NEWS  –** Pemerintah Australia bersama The Asia Foundation
dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meluncurkan sosialisasi awal Program Partisipasi(
The Indonesia Democratic Participation) di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh,
Jumat (30/10/2026).

 

Program kerja sama pembangunan Australia-Indonesia tersebut bertujuan memperkuat
kualitas demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan institusi
pemerintah dan masyarakat sipil, serta pembangunan ruang kolaborasi dalam proses
pengambilan kebijakan.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, menyampaikan apresiasi kepada
The Asia Foundation, GeRAK Aceh, dan Pemerintah Australia melalui Departemen Luar
Negeri dan Perdagangan (DFAT) yang telah memilih Aceh sebagai salah satu wilayah
pelaksanaan program tersebut.

![](https://melintingnews.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261030-WA0385-300x200.
jpg)

 

“Atas nama Pemerintah Aceh, kami menyambut baik inisiatif ini sebagai ikhtiar bersama
untuk memperkuat kualitas demokrasi dan membangun kemitraan yang konstruktif antara
pemerintah dan masyarakat sipil,” kata Taufik.

 

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi
membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

 

Ia menilai partisipasi publik yang bermakna menjadi bagian penting dalam proses 
perumusan kebijakan. Masyarakat, termasuk kelompok rentan, harus diberikan ruang
untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, dan kebutuhan mereka.

 

“Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan semakin inklusif, responsif, dan
akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan,” ujarnya.

 

Taufik juga berharap seluruh jajaran Pemerintah Aceh mendukung pelaksanaan program
melalui koordinasi dan kerja sama sesuai tugas masing-masing. Kemitraan dengan organisasi
masyarakat sipil, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya juga perlu terus
dibangun secara terbuka dan konstruktif.

 

Sementara itu, Counsellor Political Kedutaan Besar Australia, Robert Sutton, menjelaskan
bahwa Program Partisipasi merupakan bagian dari kerja sama pembangunan Australia-
Indonesia yang berfokus pada penguatan demokrasi substantif.

Baca Juga:  The Trump Administration's Legacy in World Politics: An Assessment

 

Program tersebut berlangsung sejak pertengahan 2026 hingga pertengahan 2030 dengan
nilai pendanaan mencapai 30 juta dolar Australia atau AUD 30 juta.

 

Robert menyebutkan, program ini melanjutkan pembelajaran dari Program Percontohan
Ketahanan Demokrasi (Democratic Resilience/DemRes) yang telah dilaksanakan pada 
2021–2026.

 

Ada tiga capaian utama yang ingin diwujudkan melalui Program Partisipasi, yakni 
penguatan institusi, penguatan masyarakat sipil, serta pengembangan kegiatan demokrasi
yang kolaboratif.

 

Pelaksanaannya mencakup lima area fokus, yaitu pemilu berintegritas, keterlibatan
parlemen, partisipasi dan pendidikan warga negara, penguatan media independen dan
berkualitas, serta upaya melawan misinformasi dan disinformasi.

![](https://melintingnews.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261030-WA0386-300x200.
jpg)

 

Robert menambahkan, kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, dan inklusi sosial
menjadi prinsip utama yang diintegrasikan dalam seluruh kegiatan program.

 

Secara nasional, Program Partisipasi dilaksanakan di tiga daerah sasaran, yakni 
Yogyakarta, Makassar, dan Aceh, selain kegiatan di tingkat nasional.

 

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat
sipil, media, dan kalangan akademisi melalui dua komponen utama, yaitu kemitraan
antarlembaga negara dan kemitraan masyarakat sipil.

 

Pada komponen masyarakat sipil, Kedutaan Besar Australia menyalurkan hibah melalui
The Asia Foundation sebagai pengelola program (convenor). Pendanaan tersebut selanjutnya
diberikan kepada organisasi mitra untuk menjalankan kegiatan sesuai lima area fokus
yang telah ditetapkan.

 

Lima mitra utama program ini adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Center for
Strategic and International Studies (CSIS), International Foundation for Electoral
Systems (IFES), Kemitraan, dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).

 

Melalui kolaborasi tersebut, Program Partisipasi diharapkan dapat memperluas keterlibatan
masyarakat dalam proses demokrasi sekaligus memperkuat hubungan antara institusi
negara dan masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih 
inklusif dan akuntabel.[Akbar]
