# Amankan Hak Warga, Anggota DPRD Lampung Abdul Aziz Minta Titik Layanan Perlindungan Sosial Diperjelas

- Link: https://melintingnews.com/amankan-hak-warga-anggota-dprd-lampung-abdul-aziz-minta-titik-layanan-perlindungan-sosial-diperjelas/
- Published: 2026-11-09T15:46:41+07:30
- Author: Redaksi

**Bandar Lampung / Melinting News —** Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari
Fraksi PKB, Abdul Aziz, mendorong pemerintah daerah untuk menyiagakan petugas pendamping
di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai krusial guna membantu masyarakat
dalam melakukan pendaftaran dan perbaikan data pada sistem perlindungan sosial digital.
Ia juga menekankan agar kesiapan layanan ini dipastikan sejak dini, tak terkecuali
di wilayah Lampung Timur.

 

Dorongan tersebut disampaikan menyusul hasil rapat koordinasi percepatan registrasi
perlindungan sosial digital pada 6 November 2026 lalu. Dalam rapat itu, Kementerian
Komunikasi dan Digital menetapkan bahwa pendaftaran pada sistem ini akan diintegrasikan
menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) guna menyederhanakan proses.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Bagi warga yang tidak memiliki ponsel pintar, terkendala akses sinyal di desanya,
atau mengalami ketidakcocokan data, pelayanan harus tetap berjalan maksimal. Warga
cukup datang ke titik layanan terdekat, lalu biarkan petugas yang membantu mengecek
serta memandu langkah selanjutnya,” tegas Abdul Aziz.

Baca Juga:  Pengacara Fesbian Fajrin, S.H., CLA, Menyurati DPRD Lampung Barat,Gubernur
Lampung dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Minta BK DPRD Lampung Barat
Di Ganti.

 

Lebih lanjut, ia meminta Pemprov Lampung untuk mengintensifkan koordinasi dengan
pemerintah kabupaten dan kota. Hal ini penting agar aparatur desa dan kelurahan 
memiliki pemahaman yang jelas mengenai alur penyelesaian masalah—kapan sebuah aduan
harus diteruskan ke Dinas Dukcapil, dan kapan harus ditangani oleh Dinas Sosial.
Warga yang mengajukan koreksi data, tambahnya, berhak menerima bukti pelaporan dan
akses untuk memantau perkembangan aduannya.

 

“Dari sisi pengawasan, indikator keberhasilannya ada pada berapa banyak aduan yang
tuntas dan berapa lama waktu tunggu warga. Pemda bisa membuka rekapitulasi progres
ini secara transparan tanpa memuat informasi sensitif seperti NIK. Dengan begitu,
kita bisa mendeteksi dan mengevaluasi di titik mana proses layanan ini masih tersendat,”
pungkasnya.(Red/ tim).
