# ADJIE SURAHMAN: AKREDITASI HARUS MENJADI INSTRUMEN PENGUATAN, BUKAN ALAT PENYANDERAAN STRUKTUR ORGANISASI

- Link: https://melintingnews.com/adjie-surahman-akreditasi-harus-menjadi-instrumen-penguatan-bukan-alat-penyanderaan-struktur-organisasi/
- Published: 2026-11-16T21:05:13+07:30
- Author: Redaksi

**LAMPUNG / MELINTING NEWS –** Pimpinan Pusat IPNU perlu menempatkan kebijakan klasterisasi
dan akreditasi dalam kerangka tata kelola organisasi yang objektif, proporsional,
dan berkeadilan. Perlu dipahami bahwa klasterisasi merupakan instrumen pemetaan 
kondisi organisasi, bukan parameter tunggal untuk menentukan kualitas, legitimasi,
maupun eksistensi sebuah kepemimpinan. Sementara akreditasi merupakan instrumen 
evaluasi yang harus dijalankan berdasarkan indikator yang terukur dan transparan.
Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 26-30 November di Kendal Jawa Tengah.
2026, Senin (16/11/2026).

 

Jangan sampai akreditasi mengalami pergeseran fungsi, dari instrumen evaluasi kelembagaan
menjadi instrumen kontrol politik terhadap Pimpinan Wilayah maupun Pimpinan Cabang.
Terlebih terhadap struktur yang memiliki Surat Pengesahan (SP) sah, tetap menjalankan
roda organisasi, aktif secara fikrah, produktif dalam kaderisasi, serta konsisten
membangun basis pelajar di daerah.

ADVERTISEMENT

![ads](https://demo.dirastore.com/nomina/wp-content/uploads/2023/03/230220-alfagift-
3-480x600-1.jpg)

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Kita perlu membedakan antara legitimasi struktural, kapasitas administratif, dan
performa organisasi. Ketiganya memiliki dimensi penilaian yang berbeda dan tidak
semestinya direduksi menjadi satu ukuran administratif. Sebab, realitas organisasi
di setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan keterbatasan yang tidak 
selalu sama.

Baca Juga:  DPP PKB Umumkan Calon Pimpinan Dewan Tanfidz Definitif DPC PKB se-Lampung
Masa Bakti 2026–2031

 

Jangan sampai ketidakmampuan memenuhi sebagian indikator administratif kemudian 
dimaknai sebagai ketidakmampuan organisasi dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan
perjuangannya.

 

Kami tidak sedang mempertanyakan urgensi akreditasi,

tetapi mempertanyakan bagaimana instrumen tersebut diterapkan. Apakah benar-benar
menjadi mekanisme peningkatan kualitas kelembagaan, atau justru berpotensi melahirkan
ketimpangan perlakuan terhadap struktur di daerah?

 

PP IPNU harus memastikan bahwa hasil akreditasi tidak digunakan secara sepihak untuk
mengurangi pengakuan terhadap struktur yang masih memiliki legitimasi organisatoris.
Harus tersedia mekanisme evaluasi, klarifikasi, pendampingan, dan perbaikan yang
adil.

 

Organisasi yang sehat bukan organisasi yang hanya mampu menilai struktur di bawahnya,
melainkan organisasi yang mampu memastikan seluruh strukturnya tumbuh dan berkembang
secara setara.

 

Akreditasi harus memperkuat institusi, bukan menciptakan subordinasi. Evaluasi harus
melahirkan perbaikan, bukan diskriminasi. Jangan sampai instrumen administratif 
justru menjadi legitimasi bagi praktik penyanderaan politik organisasi.

 

Adjie Surahman

Wakil Ketua PW IPNU Lampung.(Red).
